Jakarta, VIVA – Meredanya ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran belum otomatis membuat harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi seperti Pertamax turun.
Pemerintah masih menunggu implementasi nyata dari kesepakatan perdamaian kedua negara, termasuk kepastian terbukanya kembali Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur distribusi minyak paling strategis di dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah membuka peluang untuk meninjau kembali harga BBM non-subsidi. Namun, evaluasi tersebut baru dapat dilakukan setelah kondisi geopolitik dan distribusi energi global benar-benar stabil.
“Ya pertama kan penandatanganan, harapannya besok betul-betul bisa dilaksanakan. Dengan kembali terbukanya Selat Hormuz kan kita baru lihat penyesuaian terhadap harga lagi,” kata Airlangga usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan jajaran Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Jumat 19 Juni 2026.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya melihat kesepakatan politik antara AS dan Iran, tetapi juga dampaknya terhadap rantai pasok energi global.
Selat Hormuz selama ini menjadi jalur utama pengiriman minyak mentah dari kawasan Timur Tengah ke berbagai negara, termasuk pasar Asia.
Karena itu, menurut Airlangga, penurunan harga BBM tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya karena tercapainya kesepakatan perdamaian. Pemerintah masih perlu mencermati implementasi di lapangan dan perkembangan distribusi energi internasional.
“Ini kan tidak otomatis, kita lihat juga implementasi daripada perjanjian perdamaian,” ujarnya.
Saat ditanya mengenai kapan pemerintah akan mulai mempertimbangkan penyesuaian harga Pertamax, Airlangga tidak memberikan tenggat waktu yang pasti. Ia menegaskan evaluasi akan dilakukan dengan melihat perkembangan distribusi minyak setelah tercapainya kesepakatan tersebut.
“Ya barangnya sampai di mana kan kita lihat,” ungkapnya.
tvOnenews/Abdul Gani Siregar
