EtIndonesia.com — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan sikap keras pemerintahannya terhadap program nuklir Iran di tengah rangkaian pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 yang berlangsung di Évian-les-Bains, Prancis.
Dalam pertemuan bilateral dengan Qatar pada 16 Juni 2026, Trump menyampaikan bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah membiarkan Iran memiliki senjata nuklir, baik melalui pengembangan domestik, pembelian dari pihak lain, maupun dengan cara apa pun.
Menurut Trump, kepemilikan senjata nuklir oleh Iran merupakan ancaman yang tidak dapat diterima dan akan memicu konsekuensi yang sangat serius.
“Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Jika itu terjadi, konsekuensi yang mereka hadapi akan sangat besar,” tegas Trump.
Pernyataan tersebut kembali menegaskan bahwa pencegahan Iran memperoleh kemampuan nuklir militer tetap menjadi prioritas utama kebijakan luar negeri Trump di Timur Tengah, bahkan setelah tercapainya nota kesepahaman sementara antara Washington dan Teheran.
AS Klaim Drone Iran Terus Ganggu Kapal Dagang di Selat Hormuz
Di tengah upaya diplomasi yang sedang berlangsung, ketegangan di kawasan Teluk Persia ternyata belum sepenuhnya mereda.
Berdasarkan laporan NBC News yang mengutip sejumlah pejabat Amerika Serikat, sejak nota kesepahaman antara AS dan Iran dicapai, Garda Revolusi Iran (IRGC) dilaporkan hampir setiap malam menerbangkan drone ke arah kapal-kapal dagang yang melintas di kawasan Selat Hormuz.
Namun menurut sumber tersebut, seluruh drone yang terdeteksi berhasil dicegat atau ditembak jatuh oleh sistem pertahanan militer Amerika Serikat sebelum sempat mengancam kapal-kapal komersial.
Pejabat AS juga mengungkapkan bahwa militer Amerika saat ini terus berkoordinasi dengan perusahaan pelayaran internasional guna memastikan jalur pelayaran di Selat Hormuz tetap aman dan terbuka bagi lalu lintas perdagangan global.
Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur energi terpenting di dunia karena menjadi lintasan utama ekspor minyak dan gas dari kawasan Teluk menuju pasar internasional.
Trump: Uranium Iran Akan Dihancurkan, Bukan Diambil Alih
Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyinggung isu uranium Iran yang telah diperkaya, yang selama bertahun-tahun menjadi sumber ketegangan antara Teheran dan negara-negara Barat.
Trump menegaskan bahwa tujuan Amerika Serikat bukanlah mengambil alih cadangan uranium tersebut, melainkan memastikan seluruh material yang berpotensi digunakan untuk pengembangan senjata nuklir dihancurkan secara permanen.
Menurutnya, militer Amerika Serikat selama ini telah memantau secara intensif berbagai fasilitas terkait program nuklir Iran dan mengetahui aktivitas yang berlangsung di lokasi-lokasi tersebut.
Trump juga mengungkapkan bahwa operasi pengeboman sebelumnya menggunakan pesawat pembom siluman Northrop B-2 Spirit telah menyebabkan kerusakan signifikan pada sejumlah area yang menjadi sasaran.
Menurut penjelasannya, sebagian struktur pegunungan di sekitar fasilitas tersebut bahkan mengalami keruntuhan akibat dampak serangan, sehingga membuat akses menuju lokasi menjadi jauh lebih sulit.
Meski demikian, Trump mengatakan Washington tidak tergesa-gesa untuk menangani uranium yang telah diperkaya tersebut.
“Kami tahu di mana lokasinya. Kami akan menemukannya. Pada akhirnya material itu akan dihancurkan,” ujar Trump.
Nota Kesepahaman Digambarkan Sebagai “Tembok Pencegah Nuklir”
Trump juga memberikan gambaran mengenai rancangan kesepakatan yang sedang dibahas antara Washington dan Teheran.
Ia menyebut nota kesepahaman tersebut sebagai sebuah “tembok” yang dirancang untuk memastikan Iran tidak pernah mampu memperoleh senjata nuklir.
Menurut Trump, kerangka kesepakatan tersebut dibangun secara khusus untuk menutup seluruh jalur yang memungkinkan Iran mengembangkan kemampuan nuklir militer di masa depan.
Ia juga menegaskan bahwa implementasi kesepakatan tersebut tidak akan membebani anggaran negara maupun dana para pembayar pajak Amerika Serikat.
Trump bahkan menyatakan bahwa dirinya mempertimbangkan untuk menggelar konferensi pers khusus guna membacakan seluruh isi nota kesepahaman secara terbuka di hadapan publik.
Langkah tersebut, menurutnya, diperlukan agar tidak muncul kesalahpahaman maupun interpretasi yang dipotong-potong oleh berbagai pihak.
Trump Kritik Netanyahu Soal Lebanon
Selain membahas Iran, Trump juga menyinggung situasi keamanan di Lebanon serta hubungan Amerika Serikat dengan Israel.
Pada 16 Juni 2026, Trump menyatakan bahwa meskipun dirinya memiliki hubungan yang baik dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pemerintah Israel perlu menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar dalam menangani situasi di Lebanon.
Trump bahkan mengusulkan agar Syria mengambil peran yang lebih aktif dalam menghadapi kelompok Hezbollah.
Ia menilai bahwa dibandingkan dengan Iran yang dianggap sebagai ancaman strategis utama di kawasan, Hezbollah hanyalah persoalan yang lebih terbatas.
Trump juga mengklaim bahwa tanpa keterlibatan Amerika Serikat selama beberapa tahun terakhir, Israel mungkin telah menghadapi ancaman keamanan yang jauh lebih besar.
Netanyahu Tegaskan Israel Tidak Akan Berkompromi
Sementara itu, pada Senin malam, 16 Juni 2026, Netanyahu kembali menegaskan bahwa Israel tidak akan pernah mengizinkan Iran memperoleh senjata nuklir.
Dalam pernyataannya, ia juga memastikan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di zona penyangga Lebanon Selatan untuk melindungi warga Israel yang tinggal di wilayah utara negara tersebut.
Menurut Netanyahu, pemerintahannya memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga keamanan nasional Israel dan akan terus mempertahankan kebijakan tersebut terlepas dari perkembangan diplomatik yang sedang berlangsung.
Iran Sebut Kehadiran Pasukan Israel di Lebanon Bisa Langgar Kesepakatan
Di pihak lain, Menteri Luar Negeri Iran pada 16 Juni 2026 menyatakan bahwa keberadaan pasukan Israel di Lebanon Selatan maupun setiap operasi militer Israel terhadap Lebanon dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap semangat kesepakatan yang sedang dibangun antara Washington dan Teheran.
Namun para pejabat Israel segera menolak pandangan tersebut.
Menurut mereka, kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan Iran tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap Israel.
Seorang pejabat Amerika Serikat juga menegaskan bahwa penarikan pasukan Israel dari Lebanon tidak pernah menjadi syarat dalam nota kesepahaman sementara yang disepakati Washington dan Teheran.
JD Vance: Nota Kesepahaman Hanya Sepanjang Satu Setengah Halaman
Di tengah berbagai spekulasi mengenai isi kesepakatan tersebut, Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dokumen yang telah disepakati kedua negara.
Dalam wawancara dengan CNN, Vance mengungkapkan bahwa nota kesepahaman AS–Iran sebenarnya sangat singkat.
Menurutnya, dokumen itu hanya memiliki panjang sekitar satu setengah halaman.
Ia menjelaskan bahwa dokumen tersebut bukanlah perjanjian final, melainkan kerangka dasar yang berfungsi sebagai pedoman untuk proses negosiasi berikutnya.
Banyak rincian penting, termasuk masa depan program nuklir Iran, mekanisme inspeksi internasional, hingga kemungkinan pencabutan sanksi ekonomi, masih harus dirundingkan lebih lanjut.
Karena itu, kedua pihak akan memasuki proses negosiasi teknis selama 60 hari ke depan.
Vance menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan memberikan keuntungan ekonomi kepada Iran sebelum seluruh kewajibannya dipenuhi.
Namun apabila Teheran benar-benar menjalankan seluruh komitmennya, peluang pengurangan sanksi secara signifikan tetap terbuka.
Selain memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir, Washington juga menginginkan penghentian dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok bersenjata seperti Hamas dan Hezbollah serta peningkatan stabilitas kawasan Timur Tengah secara keseluruhan.
Penandatanganan Kesepakatan Diperkirakan Digelar di Swiss pada 19 Juni
Sementara itu, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa proses diplomasi bergerak menuju tahap yang lebih formal.
Menurut laporan AFP, Kementerian Luar Negeri Swiss telah mengonfirmasi bahwa penandatanganan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran diperkirakan berlangsung pada 19 Juni 2026 di kawasan resor pegunungan Bürgenstock Resort, dekat kota Lucerne.
Lokasi tersebut dipilih karena dianggap memiliki tingkat keamanan tinggi serta relatif mudah dikendalikan dari sisi pengamanan diplomatik.
Pemerintah Swiss menyebut bahwa pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Amerika Serikat, Iran, Qatar, dan Pakistan yang selama ini berperan sebagai mediator dalam proses perundingan.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Majid Takht-Ravanchi, menyatakan bahwa Iran akan diwakili oleh Mohammad Bagher Ghalibaf, sedangkan delegasi Amerika Serikat akan dipimpin langsung oleh JD Vance.
Eropa Masih Meragukan Ketahanan Kesepakatan
Meski proses menuju penandatanganan terlihat berjalan positif, sejumlah negara Eropa masih menyimpan keraguan terhadap daya tahan kesepakatan tersebut.
Pada 16 Juni 2026, berbagai kalangan diplomatik Eropa mempertanyakan apakah kesepakatan sementara tersebut benar-benar mampu menyelesaikan persoalan program nuklir Iran dalam jangka panjang.
Mereka juga mempertanyakan apakah Selat Hormuz dapat tetap terbuka secara aman bagi perdagangan internasional apabila terjadi perubahan situasi politik maupun keamanan di kawasan.
Kekhawatiran serupa juga datang dari Israel.
Menurut laporan media Israel, badan intelijen negara tersebut menilai bahwa Mojtaba Khamenei kemungkinan tidak memiliki niat untuk menyetujui kesepakatan nuklir final.
Sejumlah pejabat Israel berpendapat bahwa Iran menerima kesepakatan sementara terutama untuk mengakhiri tekanan ekonomi dan membuka kembali akses perdagangan maritim, bukan karena benar-benar siap memberikan konsesi besar terkait program nuklirnya.
Karena itu, Israel menilai periode negosiasi selama 60 hari ke depan berpotensi dimanfaatkan Teheran untuk mengulur waktu sambil mempertahankan opsi strategisnya.
Dengan demikian, meskipun kesepakatan sementara AS–Iran telah membuka peluang deeskalasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir, berbagai pertanyaan mendasar mengenai implementasi, verifikasi, dan komitmen jangka panjang kedua pihak masih menjadi perhatian utama komunitas internasional. (***)
