Beijing (ANTARA) - Pemerintah China mengomentari rencana negara-negara dalam kelompok G7 untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemasok mineral penting dan logam tanah jarang.
"Mengenai menjaga keamanan dan stabilitas rantai industri dan pasokan global mineral penting, posisi China tidak berubah. Standardisasi dan penyempurnaan sistem pengendalian ekspor China konsisten dengan praktik internasional dan dilakukan untuk lebih melindungi perdamaian dunia dan stabilitas regional," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (18/6).
Para pemimpin G7 dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di bawah kepemimpinan Prancis, meluncurkan rencana ambisius untuk mengurangi ketergantungan mereka pada pemasok tunggal yang dominan seperti China dalam penyediaan mineral kritis yang penting bagi sektor digital dan energi hijau global.
Dalam deklarasi bersama yang didukung oleh Australia sebagai negara mitra, kelompok tersebut menyampaikan keprihatinan serius terhadap penggunaan kebijakan dan praktik non-pasar serta pemaksaan ekonomi.
Mereka memperingatkan bahwa pembatasan ekspor yang sewenang-wenang dan tindakan pembalasan telah secara aktif melemahkan keamanan ekonomi internasional. Untuk mengatasi kerentanan tersebut, G7 meluncurkan Aliansi Ketahanan dan Produksi Mineral Kritis.
"Semua pihak memiliki tanggung jawab untuk memainkan peran konstruktif untuk tujuan ini. Kami hanya berupaya untuk memenuhi kewajiban non-proliferasi dan kewajiban internasional lainnya," ungkap Lin Jian.
China, menurut Lin Jian, pun mendesak G7 untuk sungguh-sungguh mematuhi prinsip-prinsip ekonomi pasar dan aturan perdagangan internasional.
"Kami mendesak anggota G7 berhenti mengganggu tatanan perdagangan internasional dengan aturan buatan sendiri dari kelompok kecil," tegas Lin Jian.
Secara khusus, Lin Jian juga mengomentari Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang dalam KTT G7 yang dinilai berupaya untuk menggalang sekutu dan memicu konfrontasi.
"Hal itu tidak akan mendapatkan dukungan dan pasti akan gagal. Sanae Takaichi menyebut soal dialog tapi secara aktif terlibat dalam konfrontasi, suatu kontradiksi yang mencolok yang telah memperlihatkan kemunafikan Jepang kepada dunia," ungkap Lin Jian.
Lin Jian pun menegaskan bahwa China telah melarang ekspor semua barang dwiguna kepada pengguna militer Jepang dan untuk penggunaan militer Jepang.
"Tujuannya adalah untuk membendung remiliterisasi Jepang dan upayanya untuk memiliki senjata nuklir. Posisi China dalam menjaga keamanan dan stabilitas rantai industri dan pasokan global mineral penting tidak berubah sehingga semua pihak memiliki tanggung jawab untuk memainkan peran konstruktif untuk tujuan ini," jelas Lin Jian.
Aliansi Ketahanan dan Produksi Mineral Kritis buatan G7 itu menargetkan pengurangan ketergantungan pada satu pemasok di luar blok untuk unsur tanah jarang dan magnet permanen menjadi kurang dari 60 persen pada tahun 2030, dengan ambisi akhir mencapai 50 persen sesegera mungkin.
Para menteri juga telah ditugaskan untuk menetapkan target pengurangan spesifik untuk mineral penting lainnya sebelum akhir tahun ini.
Strategi tersebut menandai pergeseran besar menuju pengamanan rantai pasok di antara negara-negara sekutu yang dipercaya.
Inisiatif tersebut akan dimulai dengan dua mineral percontohan, yaitu litium dan nikel, sebelum diperluas ke lima mineral baru setiap tahun.
Adapun pasar mineral kritis global saat ini terbelah tajam antara negara-negara penghasil bahan baku dan China, yang masih mendominasi proses pemurnian. China menguasai lebih dari 90 persen pemurnian unsur tanah jarang dunia, 80 persen grafit berkualitas baterai, serta sebagian besar pemrosesan litium dan kobalt global.
Sementara negara-negara kaya sumber daya seperti Australia (litium), Chili (tembaga), Indonesia (nikel), dan Kongo (kobalt) memimpin dalam kegiatan pertambangan, mereka masih sangat bergantung pada infrastruktur China untuk mengolah bahan mentah tersebut menjadi komponen yang siap digunakan.
Kondisi tersebut membuat negara-negara Barat harus mengejar ketertinggalan. Amerika Serikat dan Kanda memiliki potensi pertambangan yang besar, tetapi belum memiliki kapasitas pemurnian domestik yang memadai.
Sementara itu, Uni Eropa masih sangat bergantung pada impor akibat regulasi lingkungan yang ketat dan tingginya biaya operasional.
Namun, KTT G7 yang berakhir pada Rabu (17/6), tidak mengeluarkan komunike final, mengulang kegagalan serupa seperti KTT G7 yang dipimpin Kanada pada 2025.
Selama KTT di Evian tersebut, sembilan dokumen hasil kerja yang membahas tema-tema spesifik dipublikasikan, yang mencakup berbagai bidang seperti geopolitik, ekonomi global, dan kesehatan masyarakat.
Pihak penyelenggara KTT telah membatalkan rencana untuk mengeluarkan komunike final sejak tahap persiapan, dan lebih memilih untuk memublikasikan dokumen-dokumen tematik guna menghindari sorotan perbedaan antara Amerika Serikat dan para sekutunya.
G7 beranggotakan AS, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, dan Jepang. Prancis memegang jabatan kepresidenan bergilir G7 tahun ini.
"Mengenai menjaga keamanan dan stabilitas rantai industri dan pasokan global mineral penting, posisi China tidak berubah. Standardisasi dan penyempurnaan sistem pengendalian ekspor China konsisten dengan praktik internasional dan dilakukan untuk lebih melindungi perdamaian dunia dan stabilitas regional," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (18/6).
Para pemimpin G7 dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di bawah kepemimpinan Prancis, meluncurkan rencana ambisius untuk mengurangi ketergantungan mereka pada pemasok tunggal yang dominan seperti China dalam penyediaan mineral kritis yang penting bagi sektor digital dan energi hijau global.
Dalam deklarasi bersama yang didukung oleh Australia sebagai negara mitra, kelompok tersebut menyampaikan keprihatinan serius terhadap penggunaan kebijakan dan praktik non-pasar serta pemaksaan ekonomi.
Mereka memperingatkan bahwa pembatasan ekspor yang sewenang-wenang dan tindakan pembalasan telah secara aktif melemahkan keamanan ekonomi internasional. Untuk mengatasi kerentanan tersebut, G7 meluncurkan Aliansi Ketahanan dan Produksi Mineral Kritis.
"Semua pihak memiliki tanggung jawab untuk memainkan peran konstruktif untuk tujuan ini. Kami hanya berupaya untuk memenuhi kewajiban non-proliferasi dan kewajiban internasional lainnya," ungkap Lin Jian.
China, menurut Lin Jian, pun mendesak G7 untuk sungguh-sungguh mematuhi prinsip-prinsip ekonomi pasar dan aturan perdagangan internasional.
"Kami mendesak anggota G7 berhenti mengganggu tatanan perdagangan internasional dengan aturan buatan sendiri dari kelompok kecil," tegas Lin Jian.
Secara khusus, Lin Jian juga mengomentari Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang dalam KTT G7 yang dinilai berupaya untuk menggalang sekutu dan memicu konfrontasi.
"Hal itu tidak akan mendapatkan dukungan dan pasti akan gagal. Sanae Takaichi menyebut soal dialog tapi secara aktif terlibat dalam konfrontasi, suatu kontradiksi yang mencolok yang telah memperlihatkan kemunafikan Jepang kepada dunia," ungkap Lin Jian.
Lin Jian pun menegaskan bahwa China telah melarang ekspor semua barang dwiguna kepada pengguna militer Jepang dan untuk penggunaan militer Jepang.
"Tujuannya adalah untuk membendung remiliterisasi Jepang dan upayanya untuk memiliki senjata nuklir. Posisi China dalam menjaga keamanan dan stabilitas rantai industri dan pasokan global mineral penting tidak berubah sehingga semua pihak memiliki tanggung jawab untuk memainkan peran konstruktif untuk tujuan ini," jelas Lin Jian.
Aliansi Ketahanan dan Produksi Mineral Kritis buatan G7 itu menargetkan pengurangan ketergantungan pada satu pemasok di luar blok untuk unsur tanah jarang dan magnet permanen menjadi kurang dari 60 persen pada tahun 2030, dengan ambisi akhir mencapai 50 persen sesegera mungkin.
Para menteri juga telah ditugaskan untuk menetapkan target pengurangan spesifik untuk mineral penting lainnya sebelum akhir tahun ini.
Strategi tersebut menandai pergeseran besar menuju pengamanan rantai pasok di antara negara-negara sekutu yang dipercaya.
Inisiatif tersebut akan dimulai dengan dua mineral percontohan, yaitu litium dan nikel, sebelum diperluas ke lima mineral baru setiap tahun.
Adapun pasar mineral kritis global saat ini terbelah tajam antara negara-negara penghasil bahan baku dan China, yang masih mendominasi proses pemurnian. China menguasai lebih dari 90 persen pemurnian unsur tanah jarang dunia, 80 persen grafit berkualitas baterai, serta sebagian besar pemrosesan litium dan kobalt global.
Sementara negara-negara kaya sumber daya seperti Australia (litium), Chili (tembaga), Indonesia (nikel), dan Kongo (kobalt) memimpin dalam kegiatan pertambangan, mereka masih sangat bergantung pada infrastruktur China untuk mengolah bahan mentah tersebut menjadi komponen yang siap digunakan.
Kondisi tersebut membuat negara-negara Barat harus mengejar ketertinggalan. Amerika Serikat dan Kanda memiliki potensi pertambangan yang besar, tetapi belum memiliki kapasitas pemurnian domestik yang memadai.
Sementara itu, Uni Eropa masih sangat bergantung pada impor akibat regulasi lingkungan yang ketat dan tingginya biaya operasional.
Namun, KTT G7 yang berakhir pada Rabu (17/6), tidak mengeluarkan komunike final, mengulang kegagalan serupa seperti KTT G7 yang dipimpin Kanada pada 2025.
Selama KTT di Evian tersebut, sembilan dokumen hasil kerja yang membahas tema-tema spesifik dipublikasikan, yang mencakup berbagai bidang seperti geopolitik, ekonomi global, dan kesehatan masyarakat.
Pihak penyelenggara KTT telah membatalkan rencana untuk mengeluarkan komunike final sejak tahap persiapan, dan lebih memilih untuk memublikasikan dokumen-dokumen tematik guna menghindari sorotan perbedaan antara Amerika Serikat dan para sekutunya.
G7 beranggotakan AS, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, dan Jepang. Prancis memegang jabatan kepresidenan bergilir G7 tahun ini.
