PENOLAKAN keras Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) terhadap keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah menyisakan pertanyaan menarik.
GAPEMBI merupakan organisasi yang mewadahi para pelaku usaha, penyedia, dan pengelola dapur (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang bermitra dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mengapa kebijakan yang sifatnya sementara, dilakukan saat sekolah tidak aktif, dan bertujuan untuk audit serta pembenahan sistem justru memicu reaksi yang begitu keras?
BGN telah menjelaskan bahwa penghentian sementara distribusi MBG pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026 dilakukan untuk mengevaluasi ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), memperbaiki tata kelola, memvalidasi data penerima manfaat, serta memastikan program berjalan lebih efektif ketika tahun ajaran baru dimulai.
Dalam skala program nasional yang mengelola anggaran sangat besar, langkah seperti ini bukan sesuatu yang luar biasa. Justru sebaliknya, audit dan evaluasi merupakan bagian penting dari prinsip akuntabilitas publik.
Namun yang menarik, respons yang muncul seolah menggambarkan kondisi darurat. Narasi yang dibangun adalah ancaman terhadap pemenuhan gizi anak-anak. Padahal, program dihentikan saat sekolah sedang libur.
Karena itu, sulit menghindari pertanyaan sederhana: siapa sebenarnya yang merasa paling kehilangan dari kebijakan ini?
Apabila yang menjadi perhatian utama adalah kebutuhan gizi peserta didik, maka penghentian sementara selama masa liburan semestinya tidak menimbulkan kegaduhan sebesar ini.
Baca juga: Protes Pengusaha MBG Berhenti Sementara: Tabola Bale
Sebaliknya, reaksi yang muncul justru memperlihatkan betapa besarnya ketergantungan ekonomi sebagian pihak terhadap keberlangsungan operasional program tersebut.
Di sinilah letak persoalannya. Penolakan GAPEMBI memberi kesan bahwa yang dipertaruhkan bukan semata pemenuhan gizi anak-anak, melainkan juga kelangsungan aktivitas bisnis yang bergantung pada program MBG.
Kesan itu semakin kuat ketika pemerintah menyebut penghentian sementara ini berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran hingga triliunan rupiah, sekaligus membuka ruang untuk memperbaiki berbagai persoalan tata kelola yang selama ini menjadi sorotan publik.
Karena itu, polemik ini seharusnya tidak hanya dilihat sebagai perdebatan mengenai distribusi makanan selama libur sekolah.
Yang lebih penting adalah memastikan bahwa program MBG tetap berjalan sesuai tujuan utamanya, melayani kepentingan masyarakat, bukan menjadi instrumen yang harus terus beroperasi semata-mata demi menjaga kepentingan ekonomi para pelaksananya.
Mengapa Penolakan GAPEMBI Bermasalah?Menurut saya, penolakan keras GAPEMBI terhadap keputusan BGN menghentikan sementara MBG selama libur sekolah tidak hanya berlebihan, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam cara memandang tujuan program tersebut.
Pertama, gizi memang penting setiap hari, tapi bukan berarti operasional dapur harus berjalan penuh tanpa jeda. Program MBG dirancang terutama untuk mendukung peserta didik di sekolah. Saat libur, distribusi massal ke sekolah tidak relevan.
