Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram melalui Perum Bulog belum cukup untuk meredam gejolak harga tahu dan tempe di dalam negeri, yang masih sangat bergantung pada impor.
Untuk diketahui, pemerintah memberikan subsidi harga kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram untuk 250.000 ton melalui Perum Bulog guna menjaga stabilitas harga bahan pangan, khususnya bagi produsen tahu dan tempe. Kebijakan ini diambil karena kedelai hampir seluruhnya masih bergantung pada impor sehingga rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah.
Khudori mengatakan, penugasan subsidi melalui Bulog sebenarnya bukan hal baru. Mekanisme serupa pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya ketika harga kedelai melonjak akibat gejolak pasar global.
Namun, dia menilai kebijakan ini belum menyentuh masalah struktural. Sejak terjadi gejolak geopolitik, harga kedelai di tingkat produsen tahu-tempe naik dari sekitar Rp9.000 per kilogram menjadi Rp11.300 per kilogram.
“Kenaikan harga dipicu oleh melonjaknya harga kedelai impor di pasar dunia, biaya logistik, dan pelemahan rupiah. Bagi produsen tahu-tempe, kenaikan harga bahan baku sekitar 25% itu membuat mereka kelimpungan. Nilainya di atas toleransi,” kata Khudori dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).
Khudori menuturkan, kebutuhan kedelai untuk industri tahu dan tempe nasional mencapai sekitar 2,7 juta ton per tahun. Sementara itu, produksi dalam negeri masih sangat terbatas, yakni di bawah 10%. Sisanya dipenuhi melalui impor dari sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina.
Baca Juga
- Pemerintah Subsidi Kedelai Rp2.000 per Kg untuk Tekan Harga Tahu-Tempe
- Harga Kedelai Melonjak, Amran Ancam Cabut Izin Importir 'Nakal'
- Mentan Minta Importir Kedelai Tak Ambil Cuan Berlebih saat Konflik Global
Menurut Khudori, produsen tahu dan tempe membutuhkan kepastian harga bahan baku yang stabil agar usaha dapat berjalan berkelanjutan. Namun, ketika harga kedelai terus mengalami kenaikan, pelaku usaha dalam posisi sulit antara menjaga margin usaha dan mempertahankan daya beli konsumen.
“Ketika situasi tak tertanggungkan, opsi yang tersedia adalah menutup usaha. Jika itu terjadi pada banyak produsen tahu-tempe, pengangguran meledak. Tahu-tempe telah menghidupi ratusan ribu rakyat jelata, dari petani, produsen tempe-tahu-kecap, pedagang tahu-tempe hingga penjual gorengan pinggir jalan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Khudori menambahkan bahwa lonjakan harga kedelai kerap memicu aksi mogok produksi di kalangan produsen tahu dan tempe, seperti yang terjadi pada 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2021, dan 2022, dengan pemicu utama yang sama, yakni kenaikan tajam harga kedelai impor.
Dia menilai kebijakan subsidi yang kini diberikan pemerintah merupakan upaya untuk mencegah terulangnya pola kebijakan reaktif seperti di masa lalu. Menurutnya, berulangnya persoalan tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam kebijakan pangan, terutama terkait ketergantungan terhadap mekanisme pasar dan impor.
Selain itu, dia juga menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor yang mencapai lebih dari 90% dari total kebutuhan nasional.
Menurutnya, apabila Indonesia ingin mencapai swasembada, maka diperlukan koreksi fundamental terhadap kebijakan yang selama ini berjalan. Ia menegaskan bahwa swasembada tidak dapat dicapai melalui pendekatan parsial, melainkan harus melalui kebijakan yang terpadu dan komprehensif.
“Mulai dari kebijakan anggaran, tata niaga, perdagangan, perlindungan petani dan konsumen, perluasan lahan hingga riset,” tandasnya.
