jpnn.com - JAKARTA - Seluruh PNS (pegawai negeri sipil) dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) harus tahu bahwa pemerintah tengah menyiapkan aplikasi yang mendukung program Badan Kepegawaian Negara (BKN) pro-karier ASN (aparatur sipil negara).
BKN bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) meluncurkan e-Learning ASN Berintegritas yang dapat diakses seluruh ASN baik PNS maupun PPPK.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: 145 Ribu ASN Jadi Target BKN, Solusi Penyelesaian Masalah PPPK Sudah Ada, Alhamdulillah
Hal ini sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat budaya antikorupsi melalui pembelajaran digital yang dapat diakses oleh ASN di seluruh Indonesia.
Peluncuran sistem pendidikan integritas bagi ASN ini sekaligus akan mendukung program BKN pro-karier ASN terbaru, yakni pendampingan kepada 643 instansi pemerintah.
BACA JUGA: 145 Ribu ASN Jadi Target BKN, Prof Zudan: PNS & PPPK Harus Kuasai AI
Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah mengatakan program pendampingan instansi akan mencakup delapan aspek manajemen ASN, termasuk pengembangan kompetensi, budaya kerja, dan penguatan citra institusi yang tidak dapat dipisahkan dari integritas ASN PNS maupun PPPK sebagai pelaksana tugas pemerintahan.
"Sistem e-Learning ASN Berintegritas ini akan diintegrasikan dengan platform ASN Digital sebagai sistem berbagi pakai BKN bersama seluruh instansi dalam pengelolaan manajemen ASN," terang Prof. Zudan, Jumat (19/6)
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Jumlah ASN PNS, PPPK, P3K PW Melonjak 57%, Semoga Gajinya Masuk APBN, Penting Demi APBD
Dalam upaya mendukung e-Learning ASN Berintegritas sebagai sistem pembelajaran berkelanjutan seluruh ASN PPPK dan PNS, Prof. Zudan menekankan bahwa penguatan integritas ASN merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional.
Dengan jumlah PNS dan PPPK yang mencapai sekitar 6,7 juta orang, dia mengatakan bahwa pembangunan budaya integritas akan memberikan dampak besar terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Zudan menyebut bahwa ASN merupakan pelaksana pengelolaan APBN dan APBD, penyelenggara pelayanan publik, penyusun regulasi, hingga pelaksana pengadaan barang dan jasa.
“Oleh arena itu, integritas harus menjadi fondasi utama agar risiko-risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diminimalkan," ujar Prof. Zudan.
Dia juga mengajak seluruh ASN membangun budaya integritas melalui langkah sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. "Mari mulai dari hal sederhana, yaitu jangan mengambil barang yang bukan milik kita dan jangan mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Jika seluruh PNS dan PPPK memegang prinsip tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah akan makin kuat," ungkapnya.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai pembelajaran digital menjadi instrumen strategis dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan ASN. Dia mengatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga harus diperkuat melalui pendidikan berkelanjutan.
“E-Learning merupakan instrumen yang sangat kuat sebagai platform pembelajaran integritas. Ke depan, pembelajaran ini diharapkan menjadi bagian penting dalam pengembangan karier ASN sehingga budaya integritas benar-benar melekat dalam setiap aparatur," ujar Setyo.
Di samping itu, Kepala LAN Muhammad Taufiq mengatakan bahwa penguatan integritas merupakan bagian dari transformasi pembelajaran ASN melalui ekosistem Corporate University. Menurut dia, pembelajaran tidak lagi sekadar berorientasi pada sertifikat, tetapi harus mampu mengubah perilaku dan meningkatkan kinerja ASN.
"Belajar harus menghasilkan perubahan perilaku. Oleh karena itu, pembelajaran integritas menjadi bagian dari budaya organisasi yang dibangun secara kolaboratif melalui ekosistem pembelajaran digital," ungkapnya.
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan bahwa integritas PNS dan PPPK harus dibangun secara konsisten dan menjadi bagian dari pengembangan kompetensi aparatur.
Peluncuran sistem pembelajaran bersama seluruh ASN ini menjadi wujud kolaborasi antara KPK, BKN, LAN, dan Kementerian PANRB untuk mendukung pembangunan SDM ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Mesyia Muhammad
