Bukan Timur Tengah, Trump Menggila di Sini-211 Orang Tewas

Jakarta, CNBC Indonesia - Militer Amerika Serikat dilaporkan meluncurkan serangan udara mematikan terhadap sebuah kapal yang dituduh menyelundupkan narkoba di kawasan timur Samudra Pasifik pada Kamis. Operasi ofensif ini merupakan bagian dari kampanye militer intensif pemerintahan Donald Trump selama beberapa bulan terakhir untuk menumpas jaringan penyelundup di Amerika Latin.

Mengutip The Guardian, Jumat (19/6/2026), insiden terbaru ini menambah jumlah korban tewas akibat serangan kapal oleh militer AS menjadi sedikitnya 211 orang sejak awal September lalu. Pemerintahan Trump secara konsisten membidik para pelaku yang mereka labeli sebagai kelompok "narkoteroris" demi membendung arus masuk obat-obatan terlarang ke negaranya.

"Serangan udara tersebut menargetkan para terduga penyelundup narkoba di sepanjang rute penyelundupan yang telah diketahui," tulis rilis resmi Komando Selatan AS (US Southern Command) tanpa memberikan bukti fisik kuat bahwa kapal yang dihancurkan tersebut benar-benar sedang mengangkut narkoba.

Sebuah rekaman video yang diunggah di platform X memperlihatkan momen menegangkan saat kapal motor tersebut sedang melaju cepat di atas air. Beberapa detik kemudian, kapal tersebut langsung meledak hebat dan terbakar setelah dihantam oleh proyektil militer AS.

Donald Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat saat ini berada dalam status "konflik bersenjata" melawan kartel narkoba di Amerika Latin. Ia membenarkan tindakan keras tersebut sebagai eskalasi yang diperlukan untuk menghentikan kasus overdosis fatal yang merenggut banyak nyawa warga Amerika.

Kendati demikian, kebijakan represif ini memicu gelombang kritik dari para pakar hukum militer serta sejumlah senator dari Partai Demokrat. Mereka mempertanyakan legalitas serta efektivitas serangan kapal tersebut, mengingat zat mematikan seperti fentanyl umumnya diselundupkan melalui jalur darat dari Meksiko.

"Kami menuntut agar Pentagon segera merilis video tanpa sensor dari rangkaian serangan udara tersebut kepada publik," tegas sejumlah senator dalam sidang parlemen pada hari Kamis guna menuntut transparansi militer.

Sorotan hukum terdahsyat mengarah pada insiden awal September lalu, di mana dua orang yang selamat dari serangan pertama dilaporkan sedang berpegangan pada puing-puing kapal yang hancur. Namun, militer AS justru meluncurkan serangan kedua yang langsung menewaskan kedua korban selamat tersebut seketika.

Pihak Gedung Putih sendiri telah mengonfirmasi adanya serangan lanjutan yang kontroversial tersebut di depan awak media. Mereka berdalih bahwa tindakan itu dilakukan murni atas dasar pertahanan diri demi memastikan kapal target benar-benar hancur total sesuai hukum konflik bersenjata.

Namun, argumen sepihak pemerintah tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh sejumlah akademisi dan pakar hukum internasional. Bagi mereka, meluncurkan serangan kedua yang sengaja membunuh korban selamat yang sudah tidak berdaya adalah tindakan ilegal dalam situasi apa pun.

Merespons polemik yang kian meruncing, lembaga pengawas Pentagon mengumumkan rencana untuk mengevaluasi prosedur penargetan yang digunakan oleh militer. Kendati demikian, kantor inspektur jenderal menegaskan bahwa evaluasi tersebut hanya akan berfokus pada siklus teknis penargetan dan bukan pada penilaian aspek legalitas hukum serangan.