Rivqy Abdul Halim Anggota Komisi VI DPR RI meminta Kementerian ESDM bersama para pemangku kepentingan sektor energi untuk mencermati secara serius perkembangan harga minyak dunia setelah munculnya kesepahaman damai antara Amerika Serikat dan Iran yang dinilai berpotensi meredakan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Dia mengatakan, perubahan situasi global yang berdampak pada harga minyak mentah dunia perlu diterjemahkan secara objektif dan transparan dalam kebijakan energi nasional, termasuk terkait penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
“Jangan menutupi fakta jika memang harga minyak dunia mengalami penurunan. Apabila tren harga minyak turun dan faktor-faktor pembentuk harga BBM memungkinkan, maka masyarakat juga berhak menikmati penurunan harga BBM di dalam negeri,” ujar Gus Rivqy di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu menyampaikan kondisi yang sebenarnya kepada publik agar masyarakat memahami dasar pengambilan kebijakan energi. Ia menilai, apabila masih terdapat faktor-faktor yang membatasi ruang penyesuaian harga BBM, maka hal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka.
“Kalau memang masih ada faktor negatif yang membuat ruang penurunan harga BBM terbatas, silakan disampaikan secara terbuka dan disesuaikan. Namun seluruh kebijakan harus tetap berada dalam koridor yang berkeadilan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” katanya.
Politisi PKB tersebut juga menilai bahwa ketergantungan Indonesia terhadap dinamika energi global masih cukup tinggi. Kondisi itu membuat perubahan situasi internasional, baik konflik maupun kesepakatan antarnegara, dapat berpengaruh langsung terhadap harga energi di dalam negeri.
“Perkembangan di belahan dunia lain, mulai dari konflik, ketegangan politik, hingga kesepakatan antarnegara, bisa langsung berdampak pada harga energi yang dirasakan masyarakat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa sektor migas kita masih sangat dipengaruhi oleh dinamika global,” ungkapnya.
Karena itu, Gus Rivqy menilai penting bagi Indonesia untuk mempercepat upaya memperkuat kemandirian energi nasional melalui peningkatan produksi migas domestik, optimalisasi eksplorasi sumber daya energi, serta penguatan investasi di sektor energi.
“Kita harus belajar dari setiap gejolak global. Indonesia tidak boleh terus-menerus berada dalam posisi rentan terhadap perubahan harga energi dunia. Pemerintah perlu mempercepat agenda kemandirian migas nasional karena swasembada migas sama pentingnya dengan swasembada pangan. Keduanya merupakan fondasi utama ketahanan dan kedaulatan bangsa,” pungkas dia.(faz/iss)
