Bisnis.com, MAJALENGKA — Ketergantungan Kabupaten Majalengka terhadap dana transfer untuk pembangunan infrastruktur kian meningkat. Jika sebelumnya pembangunan jalan dan jembatan banyak didanai APBD, kini pembiayaannya lebih banyak berasal dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Bupati Majalengka Eman Suherman menyebut kondisi tersebut sebagai konsekuensi dari tekanan fiskal daerah yang menurun, sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur justru meningkat.
Ia menegaskan pemerintah daerah tetap berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan meski ruang anggaran menyempit.
“Kalau kita lihat, dulu APBD kita bisa mencapai sekitar Rp3,5 triliun dengan kemampuan infrastruktur di kisaran Rp350 sampai Rp400 miliar. Sekarang APBD sekitar Rp2,9 triliun, dan kemampuan kita untuk infrastruktur hanya sekitar Rp74 miliar,” ujar Eman di Majalengka, Jumat (19/6/2026).
Ia menambahkan, kekurangan tersebut tidak membuat pembangunan berhenti. Pemerintah daerah, kata dia, mengandalkan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menutup kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang semakin besar.
Dalam skema tahun anggaran 2026, Pemkab Majalengka mencatat total bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi yang masuk untuk sektor infrastruktur mencapai lebih dari Rp100 miliar.
Baca Juga
- Nasib Kertajati Ditentukan Pertengahan Juni
Dana tersebut tersebar dalam sejumlah proyek strategis, mulai dari pembangunan jembatan hingga peningkatan jalan kabupaten di berbagai kecamatan.
Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, perubahan struktur fiskal daerah menjadi semakin terlihat. Pada masa ketika APBD masih berada di angka sekitar Rp3,5 triliun, porsi belanja infrastruktur dapat mencapai sekitar Rp350–400 miliar atau lebih dari 10% dari total anggaran daerah.
Pada periode tersebut, sebagian besar proyek jalan dan jembatan dibiayai langsung dari kas daerah.
Namun pada 2026, kondisi tersebut berubah. Dengan APBD sekitar Rp2,9 triliun, alokasi infrastruktur dari anggaran murni daerah hanya sekitar Rp74 miliar, atau kurang dari 3 persen dari total APBD.
Sisanya, sebagian besar pembangunan infrastruktur ditopang oleh dana transfer pusat, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Eman tidak menampik perubahan struktur ini menunjukkan meningkatnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Namun ia menyebut hal itu sebagai realitas fiskal yang harus dihadapi, bukan semata kelemahan perencanaan daerah.
“Yang penting bagi kami adalah bagaimana kebutuhan dasar masyarakat, terutama jalan dan jembatan, tetap bisa dipenuhi. Mau dari APBD atau bantuan pusat, yang utama adalah manfaatnya sampai ke masyarakat,” kata dia.
Data Pemkab Majalengka menunjukkan terdapat sedikitnya 248 titik pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan yang direncanakan pada tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 100 paket pekerjaan telah mulai dieksekusi secara bertahap.
Pemerintah daerah menargetkan tingkat penyelesaian infrastruktur dapat mencapai 92,5% pada akhir tahun anggaran.
