Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus guna menyiapkan infrastruktur dalam menghadapi fenomena iklim El Nino.
Menurutnya, satgas tersebut diperlukan lantaran El Nino diprediksi menyebabkan kekeringan yang mengganggu suplai air untuk berbagai keperluan inti.
“Kenapa harus ada satgas? Karena yang terdampak tidak hanya masalah irigasi dan sawah yang tidak mendapatkan suplai air karena kekeringan,” kata Dody dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (19/6/2026).
Dia menjelaskan, Kementerian PU tengah mengantisipasi kekeringan di berbagai titik sistem penyediaan air minum (SPAM) hingga bendungan-bendungan di sejumlah daerah.
Langkah antisipasi awal disebutnya telah dilakukan melalui program pengeboran air dalam di titik-titik rawan, serta pembuatan jaringan irigasi tersier untuk air irigasi sawah maupun kebun.
Dengan adanya sistem tersebut, Dody berharap suplai air dapat menjangkau titik terjauh dengan lebih efektif dan efisien.
Baca Juga
- Apa Kata Menteri Pekerjaan Umum Soal Kesiapan Infrastruktur Lebaran?
- Apa Penyebab Banjir Jakarta? Ini Penjelasan Menteri Pekerjaan Umum
- MENTERI PEKERJAAN UMUM: Aparat PU Diminta Bantu Presiden Terpilih
“Serta ada penghematan penggunaan air yang bisa kita peruntukkan untuk generasi muda kita ke depan," ujarnya.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah di Indonesia akan mengalami puncak musim kemarau pada Agustus 2026. Musim kemarau tahun ini diramal bakal lebih kering dan panjang seiring dengan berkembangnya fenomena iklim El Nino.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, memaparkan puncak kemarau pada Juli mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26% luas daratan Indonesia. Sebanyak 369 ZOM atau 48,84% luas daratan akan mengalami puncak kemarau pada Agustus dan 169 ZOM (25,41% luas daratan) pada September.
“Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian Tengah, dan Papua bagian timur,” papar Faisal dalam konferensi pers di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta (10/6/2026).
