Pantau - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menegaskan pemerintah tetap melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meskipun saat ini Badan Gizi Nasional (BGN) sedang menjalani proses pembenahan internal dan pergantian pimpinan.
Pernyataan tersebut disampaikan Dudung di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Ia mengungkapkan, "Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan."
Dudung menegaskan berbagai kendala internal yang terjadi tidak akan menghentikan program yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas tersebut.
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pemenuhan gizi bagi kelompok masyarakat rentan tetap berjalan tanpa gangguan.
Ia mengungkapkan, "Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat."
Hasil Sidak Temukan Banyak SPPG Berjalan Sesuai StandarSebagai bagian dari fungsi pengendalian, KSP telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dari hasil sidak tersebut, KSP menemukan banyak SPPG yang telah menerapkan standar operasional dengan baik.
Aspek yang dinilai telah berjalan sesuai standar meliputi kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi makanan, serta pelayanan kepada penerima manfaat.
Dudung mengatakan, "Dari sidak tersebut, KSP menemukan adanya SPPG yang telah berjalan sesuai standar, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, hingga pelayanan kepada penerima manfaat."
SPPG yang telah memenuhi standar akan dijadikan model percontohan bagi daerah lain.
Praktik-praktik baik yang ditemukan di lapangan akan direplikasi dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Pengawasan Diperketat dan Fokus pada Kelompok PrioritasDudung menyampaikan sistem pengawasan pelaksanaan MBG saat ini mulai diperkuat agar lebih ketat, bersih, transparan, dan terukur.
Untuk meningkatkan akuntabilitas, KSP juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program.
Ia mengatakan, "Pengawasan ini penting karena program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya diukur dari jumlah atau kuantitas penerima manfaat, tetapi harus mengedepankan kualitas, ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan manfaat nyata bagi masyarakat."
Pemerintah memprioritaskan distribusi makanan bergizi bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Kelompok prioritas penerima manfaat meliputi anak-anak sekolah, ibu hamil, kelompok rentan, serta masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dudung menegaskan, "Kita ingin program ini benar-benar tepat sasaran, terutama bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, kelompok rentan, serta masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T."
KSP menegaskan posisinya sebagai garda terdepan dalam mengawal transformasi tata kelola di BGN secara menyeluruh.
Peran KSP mencakup pengendali program, pengawal pembenahan tata kelola, penghubung lintas lembaga, serta penjaga agar program prioritas Presiden tetap berpihak kepada rakyat.
Dudung berharap proses evaluasi yang sedang berlangsung dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap program-program strategis nasional.
Ia juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara dalam pelaksanaan MBG.
Dudung mengatakan, "Kita jadikan setiap koreksi sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat sistem, mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat yang digunakan program MBG, untuk meningkatkan kepercayaan publik."
Pemerintah menyimpulkan Program Makan Bergizi Gratis akan tetap dilanjutkan sembari evaluasi, pengawasan, dan pembenahan tata kelola terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas serta akuntabilitas pelaksanaannya.
