Bupati Pelalawan Zukri Misran mengakui anggaran daerah untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih sangat terbatas. Sebagian besar APBD masih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan ruang fiskal daerah semakin sempit akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Padahal, menurut Zukri, penanganan karhutla, terutama di lahan gambut, membutuhkan biaya yang tidak sedikit mengingat luasnya kawasan gambut di Kabupaten Pelalawan. "Porsinya masih kecil, apalagi 2025-2026 bahkan sangat minim," kata Zukri saat ditemui di Pangkalan Kerinci, Riau, Jumat (19/6).
Mengutip Antara, sepanjang Januari-Mei 2026, Pelalawan menjadi wilayah dengan luas kebakaran hutan dan lahan terbesar kedua di Sumatra. Dari total 4.538,8 hektare area yang terbakar, sekitar 4.328,4 hektare di antaranya merupakan lahan gambut.
Keterbatasan anggaran tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah meningkatnya risiko kebakaran karena kemarau yang bisa lebih kering akibat El-Nino. Kondisi lahan gambut yang mengering membuat api lebih mudah menyebar dan sulit dipadamkan.
Maka itu, Zukri berupaya melibatkan dunia usaha yang beroperasi di wilayah tersebut, termasuk para pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI). "Pemerintah itu kan harus bisa, tidak hanya menggunakan uang yang ada, tapi juga mengajak pihak lain seperti perusahaan untuk membantu kami," ujarnya.
Kebutuhan biaya untuk urusan karhutla bisa sangat besar. Sebagai gambaran, pada musim kemarau kering akibat El-Nino tahun 2023, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan 49 unit helikopter untuk patroli dan water bombing, sekaligus menyalurkan Dana Siap Pakai (DSP) dan bantuan peralatan ke sejumlah daerah rawan karhutla sebagai bagian dari upaya penanganan darurat.
Di luar upaya pemadaman, terdapat juga kebutuhan biaya untuk mitigasi kebakaran, salah satunya melalui pembangunan sekat kanal di lahan gambut.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat baru tersedia 45.430 unit sekat kanal di tujuh provinsi rawan kebakaran gambut, termasuk Riau. Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal yang diperkirakan mencapai 538.568 unit.
Sekat kanal atau canal blocking merupakan bendung kecil yang dipasang pada saluran drainase di lahan gambut untuk memperlambat aliran air keluar dari kawasan gambut sehingga muka air tanah tetap terjaga. Dengan gambut yang tetap basah, risiko lahan mengering dan terbakar dapat ditekan.
Menurut Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, pembangunan sekat kanal masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain keterbatasan anggaran, edukasi kepada masyarakat mengenai fungsi sekat kanal juga masih diperlukan. Pemerintah juga harus mempertimbangkan mekanisme kompensasi apabila pembangunan dilakukan di lahan milik masyarakat.
"Kami mengundang siapa pun untuk ikut mempercepat dan memperbanyak pembangunan sekat kanal di Indonesia," ujar Jumhur.
