jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta mengusut dugaan penyimpangan terkait pelaksanaan sejumlah penugasan pemerintah di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).
Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kementerian BUMN juga didesak segera melakukan audit investigatif dan pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola PT PPI.
BACA JUGA: Kejagung Ungkap Peran GHS di Kasus Korupsi MBG yang Menjerat Dadan Hindayana
Hal ini disampaikan Ketua Perkumpulan Pemuda Keadilan (PPK) Dendi Budiman. Dia menilai berbagai pertanyaan publik yang berkembang terkait pelaksanaan sejumlah penugasan pemerintah di PT PPI perlu dijawab secara terbuka melalui audit yang independen dan menyeluruh.
"Publik membutuhkan kepastian apakah seluruh proses telah berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat optimal bagi negara," kata Dendi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
BACA JUGA: Dasco Cs Bertemu Demonstran Mahasiswa, Tetapi Tertutup Bagi Media, Oalah
PPK menilai audit perlu mencakup seluruh aspek pengelolaan perusahaan, dari mekanisme penentuan vendor, distribusi komoditas strategis, pemberian kuota usaha, proses pengadaan, hingga sistem pengawasan internal.
Menurut Dendu, aparat penegak hukum juga perlu menelusuri berbagai dugaan penyimpangan yang disebut-sebut terjadi dalam pelaksanaan penugasan pemerintah sejak beberapa tahun terakhir.
BACA JUGA: Ternyata Ini Motif Brigadir Rizka Menganiaya Suaminya Brigadir Esco hingga Korban Tewas
Dugaan itu terkait permainan kuota, manipulasi dalam proses pembelian dan distribusi komoditas, serta dugaan praktik yang berpotensi mengurangi keuntungan yang seharusnya diperoleh perusahaan negara.
Dia mengatakan jika benar terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan penugasan pemerintah sejak tahun 2022 hingga sekarang, maka negara berpotensi mengalami kerugian yang sangat besar.
"Karena itu seluruh proses harus diaudit secara menyeluruh berdasarkan data, dokumen, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Dendi.
Pihaknya menyatakan PT PPI sebagai BUMN seharusnya menjadi instrumen negara untuk mendukung program-program strategis pemerintah dan Presiden, bukan justru menjadi sumber pertanyaan publik terkait transparansi dan tata kelola.
Terlebih lagi BUMN tersebut memiliki posisi strategis dalam perdagangan nasional. Karena itu, setiap penugasan pemerintah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara.
"Jika terdapat praktik yang menghambat optimalisasi pendapatan perusahaan atau menguntungkan pihak tertentu secara tidak wajar, maka hal tersebut harus dibuka secara transparan kepada publik," tuturnya.
Dendi juga menyoroti pentingnya mengukur potensi keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh perusahaan apabila seluruh penugasan dijalankan secara optimal dan bebas dari praktik yang menyimpang.
Maka dari itu, PPK meminta auditor negara menghitung secara objektif apakah terdapat potensi kehilangan penerimaan atau keuntungan negara akibat tata kelola yang tidak optimal.
"Jika ditemukan pelanggaran, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku," ucapnya.
Dia menilai audit menyeluruh terhadap PT PPI sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola BUMN, meningkatkan efisiensi nasional, dan memastikan setiap penugasan negara benar-benar mendukung agenda pembangunan nasional.
"Negara membutuhkan BUMN yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel. Jika tidak ada masalah, audit akan membuktikannya. Namun, jika ditemukan pelanggaran, maka penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu demi menjaga kepercayaan publik dan melindungi keuangan negara," kata Dendi.(fat/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
