jpnn.com, JAKARTA - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah diwajibkan melakukan penyerapan telur dan daging ayam untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan ini disepakati bersama sebagai upaya memperkuat rantai pasok pangan daerah sekaligus menstabilkan harga di tingkat peternak.
BACA JUGA: MBG Disetop Selama Libur Sekolah, SPPG Tak Dapat Lagi Insentif Rp 6 Juta Per Hari
Kesepakatan tersebut tertuang dalam “Komitmen Bersama Penyerapan Telur dan Daging Ayam dalam Program Makan Bergizi Gratis” yang ditandatangani dalam rapat koordinasi lanjutan di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (19/6/2026).
Penandatanganan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Gizi Nasional (BGN), asosiasi peternak, serta koperasi peternak. Kesepakatan ini menjadi dasar pelaksanaan teknis distribusi bahan pangan untuk kebutuhan program MBG di daerah tersebut.
BACA JUGA: 49 Pengusaha Nasional Studi Komparatif di Jateng, Jajaki Kolaborasi & Investasi
Dalam komitmen itu terdapat tiga poin utama. Pertama, menu MBG di Jawa Tengah wajib menggunakan telur dan daging ayam masing-masing dua kali dalam satu minggu.
Kedua, asosiasi dan koperasi peternak ayam petelur maupun pedaging bertanggung jawab menyediakan pasokan sesuai standar kualitas yang disepakati serta mengirimkan langsung ke dapur mitra SPPG.
BACA JUGA: Gubernur Luthfi Canangkan Sensus Ekonomi 2026: Data Akurat Jadi Basis Pembangunan Jateng
Ketiga, pembelian dilakukan langsung kepada asosiasi atau koperasi peternak rakyat Jawa Tengah dengan harga yang telah ditetapkan, yakni telur Rp26.000 per kilogram dan daging ayam karkas Rp35.000 per kilogram atau setara Rp20.000 per kilogram berat hidup.
“Itu sudah ada kesepakatan, maka SPPG yang ada di Jawa Tengah harus menaati ini,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di sela kegiatan tersebut.
Taj Yasin yang juga menjabat Ketua Satgas MBG Jawa Tengah menyebut skema ini sebagai bagian dari penataan pelaksanaan program agar lebih terarah, terutama dalam pengaturan menu dan rantai pasok bahan pangan.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan memastikan kebutuhan program MBG terpenuhi, tetapi juga memberi dampak ekonomi langsung bagi peternak di Jawa Tengah.
“SPPG yang ada di Jawa Tengah harus membeli pasokan makanan itu dari Jawa Tengah, baik yang dikelola koperasi maupun asosiasi,” ujarnya.
Dia menegaskan pengaturan harga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pasar. Pemerintah, kata dia, akan memastikan transaksi berjalan sesuai harga acuan agar tidak terjadi disparitas di lapangan.
“Bukan hanya yang disetorkan ke SPPG saja, tetapi kami juga melindungi harga telur maupun ayam di Jawa Tengah. Salah satunya SPPG ini harus membeli dari asosiasi ataupun koperasi yang ada di Jawa Tengah,” jelasnya.
Gus Yasin menambahkan hasil kesepakatan tersebut akan disampaikan kepada satuan tugas percepatan MBG di kabupaten/kota serta seluruh SPPG di Jawa Tengah. Pengawasan akan dilakukan untuk memastikan implementasi di lapangan berjalan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana, menyebut kesepakatan ini menjadi langkah untuk menyeragamkan pelaksanaan menu MBG di seluruh SPPG.
“Dengan adanya komitmen bersama ini, kita sampaikan kepada seluruh SPPG dan yayasan mitra bahwa minimal dua kali menu per minggu menggunakan telur dan daging ayam,” katanya.
Ia menambahkan, kebijakan ini juga diharapkan dapat membantu menstabilkan harga di tengah kondisi pasar yang masih tertekan akibat kelebihan pasokan.
“Harapannya dengan adanya intervensi ini, secara psikologis di masyarakat harga telur dan daging ayam bisa terkendali lagi,” ujarnya.
BGN juga akan melakukan penertiban jika terdapat SPPG yang tidak menjalankan ketentuan, termasuk pembelian di bawah harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kita terima semua aduan. Ini menjadi momentum untuk membenahi semuanya agar taat dengan juknis yang diterbitkan BGN,” tegasnya.
Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Jawa Tengah, Suwardi, menyebut kesepakatan ini menjadi titik temu antara pemerintah dan peternak di daerah.
Ia menjelaskan, Jawa Tengah saat ini memiliki populasi ayam petelur sekitar 39 juta ekor dengan produksi telur mencapai 2.200 ton per hari. Dari jumlah tersebut, kebutuhan dalam provinsi sekitar 1.400 ton per hari sehingga masih terdapat surplus produksi.
Dengan sekitar 4.000 SPPG di Jawa Tengah, penyerapan melalui program MBG diperkirakan mampu menyerap sekitar 7 hingga 8 persen dari total produksi telur.
“Kalau seluruh dapur di Jawa Tengah menggunakan telur dua kali dalam seminggu, diperkirakan terserap sekitar 1.050 ton per minggu,” katanya.
Dari sektor ayam pedaging, Ketua Asosiasi Peternak Pedaging Jawa Tengah (Pinsar Jawa Tengah), Susilo, menyebut harga ayam hidup di tingkat peternak saat ini masih berada di bawah harga pokok penjualan (HPP).
“HPP saat ini sekitar Rp20 ribu. Harga yang terjadi sekitar Rp17 ribu, sehingga peternak masih mengalami kerugian karena over supply,” ujarnya.
Dia berharap penyerapan melalui MBG dapat membantu mengurangi kelebihan pasokan ayam sehingga harga di tingkat peternak kembali stabil dan tidak merugikan pelaku usaha. (jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh
