REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG, – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang, Banten, menjadi lokasi studi banding bagi KPU Jakarta Timur dan KPU Tangerang Selatan. Kunjungan ini berfokus pada pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Sekretaris KPU Kota Tangerang, Fandu Dwiadma Oktavirawan, di Tangerang pada Jumat, menyatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan ajang berbagi pengalaman dan praktik baik antar satuan kerja. Tujuannya adalah untuk memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional dan berintegritas.
"Melalui kunjungan ini, kami dapat saling berbagi pengalaman serta inovasi yang telah dikembangkan masing-masing satuan kerja," ujar Fandu dalam keterangannya.
Meninjau Langsung Lorong Pemilu
Dalam kunjungan kerja tersebut, para peserta diajak untuk meninjau langsung Lorong Pemilu. Fasilitas ini merupakan sarana edukasi kepemiluan milik KPU Kota Tangerang yang menjadi salah satu bentuk komitmen dalam memberikan akses informasi dan pendidikan kepemiluan yang mudah dijangkau masyarakat.
Melalui Lorong Pemilu, para peserta mendapatkan informasi mengenai sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sejarah kepemiluan di Kota Tangerang, hingga berbagai layanan informasi publik dan inovasi yang dikembangkan oleh KPU Kota Tangerang.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Fandu menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak hanya berfokus pada aspek administrasi. Upaya ini juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
"Melalui berbagai inovasi yang kami hadirkan, termasuk Lorong Pemilu, kami berharap dapat memperkuat budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik," tambahnya.
Mempererat Sinergi Antarlembaga
Kunjungan dari KPU Kota Jakarta Timur dan KPU Kota Tangerang Selatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat sinergi antarlembaga penyelenggara pemilu. Hal ini penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
Fandu menuturkan bahwa kegiatan benchmarking tersebut diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama seluruh jajaran KPU. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan tata kelola kelembagaan yang semakin akuntabel, transparan, dan melayani masyarakat secara optimal.
