Sehari kemudian, 19 Juni, Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni, menyebut PDIP plin-plan dan menyarankan partai itu mengambil posisi oposisi secara terbuka.
Pada hari yang sama, Sekjen Golkar, Muhammad Sarmuji, mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang “diseimbangkan” oleh PDIP.
Dalam rentang waktu yang bedekatan, tiga partai pendukung pemerintah mengarahkan kritik kepada satu partai yang memilih berada di luar pemerintahan.
Persoalannya bukan apakah kritik itu sah dalam demokrasi. Kritik selalu sah. Yang patut dipertanyakan adalah mengapa perdebatan politik tiba-tiba dipusatkan pada soal label dan posisi politik sebuah partai?
Apalagi, perdebatan itu bersamaan dengan situasi ketika mahasiswa, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil sedang menyuarakan tuntutan dan keresahan yang jauh lebih mendasar, yakni tata kelola pemerintahan yang bermasalah, program-program yang tidak tepat sasaran dan pemborosan APBN, serta kebijakan yang dianggap semakin menjauh dari rasa keadilan publik. Itu realitas sesungguhnya yang sedang dihadapi masyarakat kita.
Baca juga: Koperasi Desa Merah Putih Bisa Jadi Bom Waktu Korupsi seperti MBG
Ketika perhatian publik terseret pada perdebatan mengenai siapa oposisi dan siapa bukan, maka substansi persoalan justru bergeser ke pinggir.
Energi politik habis untuk membahas istilah, sementara masalah yang dihadapi rakyat tetap menunggu jawaban.
Penikmat yang Bungkam
DOK. Kementerian PANRB Para Menteri Kabinet Merah Putih sedang mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna yang membahas evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih dalam semester pertama. Sidang Kabinet Paripurna berlangsung di dstana Negara, Jakarta, Senin (5/5/2025). 6 Menteri Prabowo Kompak Minta Tambahan Anggaran, Siapa Saja?
Fakta politiknya sederhana. Delapan puluh persen kursi DPR sejak Oktober 2024, dikuasai partai koalisi pemerintah.
Mereka juga menempatkan kader-kadernya di berbagai kementerian strategis serta memegang peran penting dalam alat kelengkapan Dewan yang semestinya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Dengan kekuatan politik sebesar itu, publik berhak bertanya: apa yang telah mereka lakukan ketika berbagai kebijakan pemerintah mulai dipersoalkan masyarakat?
Ketika mahasiswa turun ke jalan pada pertengahan Juni 2026 membawa kritik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, Kopdes Merah Putih, dan berbagai tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, tidak terdengar dorongan yang kuat dari partai-partai koalisi untuk menjadikan kritik tersebut sebagai agenda pengawasan resmi di parlemen.
Mekanisme politik yang mereka miliki nyaris tidak terlihat digunakan secara maksimal untuk menyalurkan kegelisahan publik itu.
