JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia diperkirakan akan menghadapi siklus El Nino pada periode 2026-2027.
Kondisi itu berpotensi membuat musim kemarau datang lebih awal, lebih kering, dan berlangsung lebih lama sehingga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Oleh karena itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menghidupkan kembali Desk Karhutla sebagai salah satu jurus menghadapi karhutla.
Kepala Biro Humas dan Data Informasi (Datin) Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana mengatakan bahwa reaktivasi desk ini melalui Peraturan Menko Polkam Nomor 60 Tahun 2026.
“Bapak Menko Polkam menekankan peningkatan kesiapsiagaan, deteksi dini dan cegah dini Karhutla,” Honi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/6/2026).
Baca juga: Menko Polkam: Kapolda-Pangdam Pertaruhkan Jabatan jika Gagal Cegah Karhutla
Honi mengatakan, desk tersebut menjadi instrumen nasional untuk memastikan kebijakan, sumber daya, dan operasi di lapangan berjalan lebih terkoordinasi, tersinkronisasi, dan terintegrasi, baik antarkementerian dan lembaga maupun antara pemerintah pusat dan daerah.
Desk Karhutla sempat dibubarkan, kini dihidupkan lagiKemenko Polkam sempat membubarkan Desk dan Satgas Karhutla setelah situasi 2025 dinilai terkendali pada September 2025.
Langkah ini disampaikan dalam audiensi antara Menko Polkam Djamari Chaniago dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Pengendalian soal karhutla selanjutnya diserahkan kembali ke masing-masing kementerian dan lembaga.
“Pencapaian ini patut diapresiasi, tapi jangan sampai membuat kita lengah,” kata Djamari, dikutip dari siaran pers BNPB, 25 September 2025 lalu.
Baca juga: Sempat Dibubarkan, Menko Polkam Djamari Kembali Hidupkan Desk Karhutla
Menurut catatan Kompas.com, Desk Karhutla dibentuk pada era Menko Polkam Budi Gunawan pada Maret 2025.
Kala itu, Budi Gunawan menyatakan bahwa pemerintah membentuk dua desk baru, yakni Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia-Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPMI-TPPO).
Dia menyebutkan, ada sejumlah kementerian dan lembaga lintas sektor yang tergabung dalam dua desk tersebut.
"Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama dengan kementerian lembaga terkait, termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung, beberapa gubernur telah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pembentukan dan sekaligus meluncurkan dua desk," kata Budi Gunawan, dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).
Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengeklaim, kemampuan Indonesia dalam mengendalikan karhutla terus menunjukkan perbaikan dalam beberapa siklus El Nino terakhir.
