”Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia.” Begitu kutipan Presiden pertama RI Sukarno saat berpidato di Yogyakarta pada 1947. Melalui kalimat itu, Bung Karno seolah ingin menegaskan betapa dahsyatnya daya dobrak kaum muda jika mereka memiliki visi serta semangat membara untuk membawa perubahan besar bagi bangsanya.
Lain Sukarno, lain pula Prabowo Subianto. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 hingga pertengahan 2026, Presiden Prabowo melantik 10 tokoh untuk mengemban amanah sebagai penasihat khusus. Di antara mereka, terdapat tokoh dengan latar belakang beragam, mulai dari aktivis, purnawirawan, hingga akademisi.
Salah satu yang kini berada di dalam gerbong tersebut adalah Said Iqbal, yang dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh pada 8 Juni 2026. Sehari setelah pelantikan, Said Iqbal sudah berkeliling dari Jakarta hingga Surabaya guna mengadvokasi buruh yang terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), mendengarkan curhatan pengemudi ojek daring, hingga masuk-keluar kantor Kementerian Ketenagakerjaan untuk membahas peningkatan kesejahteraan buruh.
”Saya bukan eksekutor, bukan melakukan eksekusi, lebih tepatnya pada analisis kebijakan dan tugas tertentu. Tetapi, karena saya seorang aktivis yang concern terhadap isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, saya harus proaktif, tidak bisa sekadar membuat laporan atau analisis,” ujar Said Iqbal saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Alih-alih menambah jumlah penasihat, Presiden sebaiknya cukup mengandalkan orang-orang sevisi yang berani berterus terang soal kondisi nyata di lapangan.
Untuk memastikan seluruh inisiatif tersebut sampai ke meja Presiden dengan efektif, Said Iqbal mengandalkan jaringan komunikasinya yang telah terbangun lama. Contohnya, dengan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang kerap berdiskusi dengannya soal berbagai isu perburuhan dan bisa menghubungkannya dengan Presiden.
Kini, ia juga rutin berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, sebagaimana diamanatkan dalam keputusan presiden yang menjadi dasar hukum pengangkatannya. Said Iqbal juga mengaku sudah mengenal Prasetyo sebagai petinggi Partai Gerindra, sejak dirinya mendukung Prabowo di Pilpres 2014.
Tak hanya itu, Said Iqbal juga membuka kanal komunikasi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Meski hubungan keduanya terbilang baru, ia menilai peran Teddy sangat krusial sebagai pintu utama bagi setiap pejabat negara yang hendak menghadap Presiden.
”Tiga orang ini (Dasco, Prasetyo, dan Teddy) merupakan jalur utama saya untuk membangun komunikasi dengan Presiden Prabowo,” ujar Said Iqbal.
Said Iqbal tidak sendiri dalam gerbong penasihat khusus yang dibentuk Presiden Prabowo. Sejak awal pemerintahan, tercatat ada 10 tokoh telah dilantik sebagai penasihat khusus secara bertahap dalam beberapa gelombang.
Gelombang pertama pelantikan dilakukan pada 22 Oktober 2024. Saat itu, Presiden Prabowo melantik sejumlah tokoh dari lingkar elite politik dan militer yang sudah lama dikenalnya.
Mereka, antara lain, Wiranto yang membidangi politik dan keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan di bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan, Dudung Abdurachman bidang pertahanan nasional, dan Purnomo Yusgiantoro di bidang energi. Prabowo juga mengangkat Muhadjir Effendy untuk urusan haji, Bambang Brodjonegoro untuk bidang ekonomi dan pembangunan nasional, serta Terawan Agus Putranto untuk bidang kesehatan.
Seiring berjalannya waktu, Presiden Prabowo terus menambah formasi penasihat khusus. Ahmad Dofiri dilantik sebagai penasihat khusus pada 17 September 2025 untuk menangani bidang keamanan, ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian, disusul Hasan Nasbi pada 27 April 2026 untuk bidang komunikasi. Said Iqbal pun ikut dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh pada 8 Juni 2026.
Mengacu Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024, para penasihat ini memiliki tugas khusus di luar lingkup kementerian untuk memberikan saran serta pertimbangan strategis kepada Presiden. Meski tidak memiliki wewenang eksekutorial, negara memberikan dukungan penuh agar mereka bisa bekerja optimal.
Setiap penasihat berhak atas hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri, serta dukungan administrasi dari Sekretariat Kabinet. Bahkan, demi memperlancar kerja-kerja mereka di lapangan, tiap penasihat juga dibantu oleh dua orang asisten, yang masing-masing didampingi oleh dua orang pembantu asisten.
Seusai pelantikan Said Iqbal, awal Juni lalu, Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden Prasetyo Hadi mengungkapkan, pengangkatan penasihat khusus salah satunya ditujukan untuk memperkuat jalur komunikasi antara pemerintah dan pihak terkait, misalnya, buruh.
Untuk mempermudah itu, Presiden pun mengangkat tokoh buruh untuk menjadi bagian dari kabinet. ”Secara esensi, yang diharapkan adalah terjadinya komunikasi yang jauh lebih cair, lebih intens, tidak birokratis,” kata Prasetyo.
Di antara jajaran penasihat khusus presiden, tingkat keterlibatan mereka di lingkar Istana cukup bervariasi. Sosok seperti Luhut Binsar Pandjaitan, misalnya, menjadi salah satu penasihat yang paling sering dipanggil oleh Prabowo karena aktivitasnya ke Istana kerap beririsan dengan kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Energi Nasional (DEN).
Pertemuan antara Luhut dengan Prabowo terakhir kali terjadi pada Selasa (9/6/2026), ketika DEN melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Luhut, tidak ada jadwal rutin untuk mengatur pertemuannya dengan Presiden Prabowo.
Biasanya, ia melaporkan berbagai perkembangan tugas setiap satu bulan atau setiap lima minggu sekali. ”Enggak ada jadwal, ya, kita melaporkan apa saja tiap Dewan Ekonomi tiap bulan atau tiap lima minggu, gitu,” ujar Luhut.
Hal ini berbeda dengan Bambang Brodjonegoro, yang masa baktinya sebagai penasihat khusus Presiden tergolong singkat, yakni hanya enam bulan di awal periode kabinet. Ia menjelaskan, telah menanggalkan jabatan tersebut sejak April 2025 seiring kepindahannya ke Jepang, meski Keppres pemberhentiannya baru resmi diterbitkan pada 6 Mei 2025.
Selama enam bulan menjabat, Bambang mengakui bahwa ia belum pernah diminta memberikan pandangan maupun laporan khusus kepada Presiden mengenai kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional. Menurut dia, kondisi tersebut kemungkinan besar dipengaruhi oleh dinamika transisi pemerintahan yang memiliki struktur kabinet yang berbeda dari periode sebelumnya.
”Tidak ada yang bisa saya share. Kebetulan belum sempat karena mungkin masih awal pemerintahan dengan struktur kabinet yang berbeda dengan sebelumnya,” tutur Bambang.
Kontras dengan pengalaman Luhut dan Bambang, Muhadjir Effendy justru mengaku menjalankan perannya dengan mekanisme kerja yang lebih sistematis. Meski tidak selalu bertemu Presiden, ia rutin menyampaikan kertas kebijakan atau policy paper kepada Presiden minimal dua minggu sekali.
Metode itu dipilih karena, menurut Muhadjir, komunikasi kerjanya dengan Presiden sudah terjalin secara cair dan efisien. Ia bahkan sempat mendapat pesan santai dari Presiden, ”Sudahlah, enggak usah sering menghadap. Kalau perlu, saya saja yang datang ke kantor penasihat,” kenang Muhadjir menirukan arahan tersebut.
Oleh karena itu, laporan yang disampaikan kepada Presiden dibuat sebaik-baiknya, yakni dengan format ringkas yang menonjolkan poin-poin krusial agar substansinya dapat diserap dengan cepat dan efektif. Kendati ringkas, laporan itu dibuat dengan tim asisten dan hasil diskusi dengan para pakar. Dengan demikian, ia yakin setiap masukan yang dibawa ke meja Presiden bukan sekadar opini melainkan gagasan berbasis data yang siap untuk segera dieksekusi.
Soal masukan itu digunakan atau tidak oleh Presiden dalam perumusan kebijakan, Muhadjir tidak bisa memastikannya. Bagi dia, hal terpenting adalah memberikan laporan yang berkualitas secara rutin. ”Yang penting juga, kan, penyelenggaraan ibadah haji 2026 ini berlangsung lebih baik,” tutur Muhadjir.
Muhadjir pun menepis anggapan bahwa peran penasihat khusus sekadar pajangan atau formalitas. Ia mencontohkan, ikut mengawal usulan strategis pemanfaatan Bandara Thaif di Arab Saudi. Dengan memanfaatkan bandara yang terletak di dekat Mekkah ini, masa tinggal jemaah haji bisa dipangkas signifikan dari 42 hari menjadi sekitar 30 hari. Sama halnya dengan Muhadjir, Luhut juga tak menjawab tegas soal hasil kerjanya.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mempertanyakan urgensi peran 10 penasihat khusus Presiden tersebut. Sebab, kerja-kerja mereka cenderung tertutup dan minim transparansi, sehingga publik sulit mengukur kontribusi nyata mereka terhadap kebijakan yang diambil Presiden. Ketidakterbukaan ini kian tampak ketika pemerintah memilih bungkam terkait pengunduran diri salah seorang penasihat Presiden yang justru membuat posisi tersebut kian terlihat sebagai etalase politik belaka.
Yunarto juga menyoroti pola komunikasi di lingkaran Istana yang dinilai sangat eksklusif. Berkaca pada dinamika di Kabinet Merah Putih, para menteri dan wakil menteri saja kerap kesulitan mendapatkan akses untuk bertemu empat mata dengan Presiden. Bahkan, intensitas pertemuan sebagian pejabat dengan Presiden dalam rapat terbatas maupun sidang kabinet paripurna dapat dihitung dengan jari.
Kondisi tersebut, lanjut Yunarto, berpotensi besar berulang pada jajaran penasihat khusus. Dengan jumlah yang cukup banyak, tidak semua penasihat memiliki kedekatan personal yang cukup untuk menembus proteksi Istana, serta tidak semua isu yang mereka bawa mendapatkan atensi penuh dari Presiden. Hal ini pun tecermin dari bervariasinya intensitas pertemuan antara Presiden dan setiap penasihat.
Alih-alih menambah jumlah penasihat, Presiden sebaiknya cukup mengandalkan orang-orang sevisi yang berani berterus terang soal kondisi nyata di lapangan. Sebab, postur kabinet yang terus membengkak kini lebih kental dengan aroma politik balas budi daripada kebutuhan kerja.
Sebab, membiarkan tokoh-tokoh kompeten tersandera sebagai etalase politik tanpa akses ke Presiden adalah kerugian besar bagi negara. Mereka akan jauh lebih produktif jika kembali berkiprah di sektor swasta atau lembaga riset, yang lebih bermanfaat bagi pengembangan kebijakan nasional ketimbang sekadar menjadi penasihat Presiden yang perannya kurang optimal.
”Jika Prabowo memang tegas, disudahi saja. Kurangi jumlahnya dan sisakan hanya yang benar-benar dibutuhkan masukannya oleh Presiden,” tutur Yunarto.
Yunarto pun mengingatkan bahwa gaya politik merangkul dengan mengakomodasi berbagai pihak dengan memberikan jabatan kini tidak lagi cukup untuk menjawab ekspektasi publik yang menuntut perbaikan kinerja. Saat ini, Presiden dihadapkan pada pilihan sulit, yakni tetap mempertahankan gaya politik pribadinya atau beradaptasi dengan tuntutan rakyat yang menuntut hasil nyata.
”Publik tidak butuh sekadar rangkulan, mereka butuh kerja nyata dan pengembalian kepercayaan. Pak Prabowo kini berada di persimpangan jalan, apakah ingin terus terpaku pada gaya berpolitiknya sendiri, atau sadar untuk beradaptasi dengan apa yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat,” ujar Yunarto.
Kutipan Bung Karno tentang 10 pemuda yang akan mengguncang dunia adalah cerminan semangat perubahan yang berorientasi pada daya dobrak masa depan. Kini, di era Prabowo, angka 10 itu hadir dalam bentuk kursi penasihat khusus. Pertanyaannya, mampukah 10 penasihat ini benar-benar menjadi penggerak perubahan bagi bangsa, atau mereka hanya akan terperangkap sebagai etalase politik dalam ajang bagi-bagi kuasa?
