PDI Perjuangan (PDIP) didesak untuk segera menentukan dan menegaskan posisi politiknya di parlemen.
Desakan tersebut salah satunya datang dari PKB yang meminta partai berlambang banteng moncong putih tersebut tidak mengambil sikap abu-abu yang terkesan mengaburkan garis antara pendukung dan penyeimbang pemerintah.
"Saya berharap PDIP mengambil sikap yang tegas. Kalau memang berada di posisi oposisi, ya oposisi saja, jangan bersikap abu-abu," kata Wakil Ketua Umum DPP PKB sekaligus Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (18/6).
Jazilul menilai, kepastian sikap dari PDIP sangat krusial di tengah upaya keras seluruh partai koalisi pendukung pemerintah dalam mengeksekusi visi pembangunan. Ketegasan posisi dinilai jauh lebih terhormat dan dihargai dibandingkan narasi politik yang tidak sinkron di lapangan.
"Selama ini kami yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Namun, kalau ada kesan mengganggu jalannya program-program pemerintah, tentu itu tidak baik. Sikap yang tegas tentu lebih kami hargai daripada mengatakan A tetapi yang dikerjakan B," tegasnya.
Sedang Wujudkan Janji PresidenJazilul mengatakan partai koalisi saat ini tengah berkonsentrasi penuh untuk mengawal keberhasilan program-program prioritas kepala negara.
"Kami semua saat ini sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Presiden. Program-program pemerintah sudah ditetapkan dan sedang dijalankan, karena itu kami berharap posisinya jelas, jangan abu-abu," ujarnya.
Jazilul menekankan bahwa jalannya roda pemerintahan serta eksekusi program strategis nasional membutuhkan stabilitas, persatuan, dan soliditas yang kuat antarelite politik. Sikap yang tidak konsisten dikhawatirkan dapat memicu persepsi publik yang menghambat target-target pembangunan.
BM PAN Turut MenyorotiBarisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) mempertanyakan komitmen politik PDI Perjuangan (PDIP) terkait dugaan keterlibatan partai tersebut dalam memobilisasi aksi demonstrasi mahasiswa belakangan ini.
Sayap kepemudaan PAN itu menilai sikap PDIP yang dianggap tidak konsisten berpotensi menimbulkan ketidakpastian politik dan mengganggu stabilitas nasional yang tengah dibangun pemerintah.
"Adanya dugaan keterlibatan PDIP dalam aksi-aksi mahasiswa tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi sikap politik PDIP. Di satu sisi menyampaikan dukungan terbuka, namun di sisi lain jika benar mendorong gerakan tekanan politik, maka berpotensi menimbulkan ambiguitas," ujar Sekjen BM PAN, Slamet Aryadi, dalam keterangannya, Kamis (18/6).
Slamet mengatakan, situasi global yang penuh tantangan membutuhkan stabilitas politik agar pemerintah dapat menjalankan agenda pembangunan. Menurutnya, manuver politik yang tidak jelas arah justru dapat merugikan kepentingan bangsa.
"Kepastian dan stabilitas politik merupakan prasyarat utama yang tidak boleh diganggu gugat demi mengejar target kesejahteraan rakyat di era Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka," ujarnya.
Sahroni Singgung PDIP Harus Bersikap GentleBendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni merespons soal sikap politik PDIP yang dinilai tidak tegas terhadap pemerintah. Dia mengatakan seharusnya PDIP bersikap tegas jika benar-benar mengambil posisi oposisi.
"Gini lho. Jadi kalau PDIP gentle, ya harus beroposisi. Jangan cuma mau senangnya aja, tapi pada saat susah enggak mau gitu," kata Sahroni di Jakarta, Jumat (19/6).
Wakil Ketua Komisi III DPR ini menekankan, jika PDIP ingin di luar pemerintah, maka harus oposisi secara tegas.
"Nah, kita pengin berharap PDIP melakukan oposisi secara total," kata Sahroni.
Lebih jauh, Sahroni meminta jangan sampai sikap PDIP abu-abu.
"Jangan anggap jadi mainan seolah-olah mendukung, tapi pada saat posisi pemerintah lagi susah, dia libas pemerintah gitu," kata Sahroni.
Respons PDIP: Sikap Politik Tidak Ditentukan Partai LainKetua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, yang meminta partainya mempertegas posisi politik terhadap pemerintahan. Deddy menegaskan sikap dan posisi PDIP merupakan keputusan organisasi yang ditetapkan melalui mekanisme internal partai.
"Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri daripada ngurusi orang lain," kata Deddy kepada wartawan, Kamis (18/6).
Deddy menjelaskan, posisi politik PDIP tidak ditentukan berdasarkan desakan dari pihak luar, melainkan melalui forum-forum resmi partai. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan kewenangan organisasi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Sikap dan posisi PDI Perjuangan itu merupakan keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas dan institusi Ketua Umum sebagai pemegang mandat prerogatif. Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun. Memangnya dia siapa?" katanya.
Deddy menegaskan posisi PDIP saat ini sudah jelas, yakni berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang kekuasaan. Menurut dia, peran tersebut diperlukan mengingat mayoritas kursi DPR saat ini ditempati partai-partai yang tergabung dalam pemerintahan.
"Posisi PDI Perjuangan sudah tegas, berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Kenapa perlu menjadi penyeimbang, karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pemerintahan. Kurang terang benderang apa urusan ini bagi dia?" kata Deddy.
Ia juga mengkritik penggunaan istilah oposisi yang dilontarkan Jazilul. Deddy menilai terminologi tersebut lebih dikenal dalam sistem parlementer, sementara Indonesia menganut sistem presidensial.
Menurut Deddy, dalam sistem presidensial seperti Indonesia, fungsi pengawasan terhadap pemerintah dijalankan melalui mekanisme checks and balances oleh DPR, bukan melalui oposisi formal sebagaimana dalam sistem parlementer.
"Fungsi oposisi dalam konteks parlementer berpindah menjadi fungsi checks and balances oleh DPR. Ini sama seperti di Amerika yang tidak mengenal terminologi oposisi formal dan berbeda dengan Inggris yang murni sistem parlementerian," katanya.
Partai PenyeimbangKetua DPP PDIP Said Abdullah juga menegaskan posisi politik PDIP sudah jelas sebagaimana diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai, yakni sebagai partai penyeimbang.
"Keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa PDI Perjuangan berposisi sebagai Partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu-abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara negara barat, yang menjalankan sistem oposisi," kata Said saat dihubungi, Kamis (18/6).
Menurut Said, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menegaskan bahwa posisi penyeimbang dijalankan secara objektif dan proporsional dalam menyikapi kebijakan pemerintah.
"Ditegaskan sendiri oleh Ibu Mega, Ketua Umum bahwa sebagai penyeimbang itu bersikap objektif-proporsional, artinya kalau pemerintah kinerja dan kebijakannya bagus untuk rakyat, sudah seharusnya bagi PDI Perjuangan memberikan dukungan hingga 2029, meskipun PDI Perjuangan tidak mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja bagus tersebut," tutur Ketua Banggar DPR itu.
"Sebaliknya, kalau kebijakan dan kinerjanya kurang bagus, kami mengingatkan secara konstruktif, dan dalam posisi seperti ini belum tentu juga kami mendapatkan keuntungan elektoral," tambahnya.
Ia menjelaskan, sikap sebagai penyeimbang berbeda dengan oposisi. Menurutnya, PDIP tetap menginginkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan baik hingga akhir masa jabatan.
"Sebagai penyeimbang PDI Perjuangan menginginkan Presiden Prabowo bisa berkhidmat dengan baik hingga 2029. Berbeda dengan pilihan jika mengambil sikap oposisi. Oposisi itu kehendak politiknya berlawanan total dengan pemerintahan berkuasa. Sikap oposisi lebih menempuh jalan untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintahan agar mendapatkan dampak negatif elektoral," kata Said.
Golkar Pertanyakan Soal "Partai Penyeimbang"Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menanggapi sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) yang belakangan dinilai masih belum tegas terhadap pemerintahan.
Menurut Sarmuji, posisi politik PDIP merupakan hak partai tersebut dan Golkar menghormati sikap yang selama ini disampaikan para petinggi PDIP sebagai partai penyeimbang.
"Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang," kata Sarmuji saat dihubungi, Jumat (19/6).
Ia menegaskan, hingga saat ini PDIP memang tidak bergabung ke dalam pemerintahan. Namun, menurutnya, soal bagaimana praktik peran penyeimbang itu dijalankan merupakan hal yang berbeda.
"Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," ujarnya.
Sarmuji juga menilai istilah "penyeimbang" yang digunakan PDIP sebenarnya sudah cukup menggambarkan posisi politik partai tersebut sehingga tidak perlu diperdebatkan lebih jauh.
"Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja," kata dia.
