JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan kembali menjadi sorotan setelah sejumlah parpol mempertanyakan apakah partai berlambang banteng itu memilih menjadi oposisi atau mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut menyusul rumor keberadaan kader PDI-Perjuangan, Andi Widjajanto, dalam demo di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026) lalu.
PKB: Jangan abu-abuKetua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDI-P bersikap tegas sebagai oposisi jika memilih berada di luar pemerintahan, bukan menunjukkan sikap yang dinilainya masih abu-abu.
"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu," ujar Jazilul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Baca juga: PKB Minta PDI-P Bersikap Tegas: Kalau Oposisi, ya Oposisi, Jangan Abu-abu...
Jazilul mengatakan, pemerintah dan partai-partai pendukung Presiden Prabowo saat ini tengah berupaya menjalankan berbagai program yang telah direncanakan.
Karena itu, menurut dia, seluruh elemen politik perlu menunjukkan posisi yang jelas agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan sesuai target.
“Kita tahu, ya, kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden, tanpa itu juga enggak bisa jalan. Tapi jangan juga kemudian bersikap abu-abu. Saya pikir gitu," jelas Jazilul.
Menurut Jazilul, hingga kini posisi politik PDI-P masih belum terlihat tegas. Dia juga mempertanyakan konsep "partai penyeimbang" yang selama ini disampaikan PDI-P.
Baca juga: Deddy Sitorus Balas PKB: PDI-P di Luar Pemerintahan, Jadi Penyeimbang Kekuasaan
Meski demikian, Jazilul menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mencampuri urusan internal PDI-P, termasuk penjelasan soal kehadiran Andi Widjajanto dalam aksi demonstrasi tidak mewakili sikap resmi partai tersebut.
Dia menilai sikap politik yang tegas akan lebih mudah dipahami publik.
Golkar: Enah apa yang diseimbangkan PDI-PPartai Golkar pun ikut menanggapi soal sikap dan posisi politik PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo yang belakangan disorot oleh elite PKB.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhamad Sarmuji mengatakan bahwa secara posisi, PDI-P memang tidak bergabung dalam pemerintahan.
Namun, pelaksanaan fungsi penyeimbang adalah persoalan lain.
"Yang jelas sampai sekarang PDI-P tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," ujar Sarmuji, Jumat (19/6/2026).
Baca juga: Golkar Soal Posisi Politik PDI-P: Entah Apa yang Diseimbangkan, Biar Rakyat Menilai
Meski begitu, Sarmuji menegaskan bahwa pihaknya menghormati sikap dan posisi yang selama ini telah disampaikan PDI-P.
