Pantau - Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri periode 2026–2031 AH Bimo Suryono menilai sinergi antara DPR RI, pemerintah, otoritas keuangan, perbankan nasional, dan Polri menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika ekonomi global dan meningkatnya aspirasi masyarakat.
Bimo menyampaikan pandangan tersebut di Jakarta, Sabtu, sekaligus mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai aktif membangun koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan serta membuka ruang dialog dengan mahasiswa terkait isu-isu strategis nasional.
"Langkah yang dilakukan Bapak Dr. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan mengedepankan kepentingan bangsa. Komunikasi yang dibangun dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian dari ikhtiar menjaga stabilitas nasional," ungkap Bimo.
Konsolidasi Antarlembaga Dinilai Perkuat Kepercayaan PublikBimo mengatakan konsolidasi lintas lembaga diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan kepastian berusaha di berbagai sektor strategis.
Ia menilai koordinasi yang melibatkan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), lembaga jasa keuangan, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Menurutnya, sinergi tersebut berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkuat kepercayaan pasar, menjaga likuiditas, dan memastikan pembiayaan kepada dunia usaha maupun masyarakat tetap berjalan.
Selain itu, kerja sama antara DPR RI, pemerintah, dan Polri dinilai penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Dialog Dinilai Perkuat Kualitas DemokrasiBimo juga mengapresiasi upaya membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat.
"Demokrasi akan semakin berkualitas apabila seluruh pihak mengedepankan komunikasi, bukan konfrontasi. Aspirasi harus didengar, tetapi stabilitas bangsa juga harus tetap dijaga sebagai kepentingan bersama," katanya.
Ia menambahkan tantangan ekonomi global membutuhkan respons kolektif dari seluruh institusi negara sehingga koordinasi lintas sektor menjadi modal penting dalam menjaga optimisme publik dan dunia usaha.
"Sinergi antara DPR RI, pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, lembaga jasa keuangan, perbankan nasional termasuk Himbara, serta Polri merupakan modal besar bangsa Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional. Ketika seluruh institusi bergerak dalam satu visi, kepercayaan publik akan meningkat, dunia usaha semakin optimistis, dan pembangunan nasional akan berjalan lebih kuat menuju Indonesia Emas 2045," ujar Bimo.
