Mengapa BI Rate Terus Dikerek Naik di Tengah Tekanan Global dan Domestik?

Bank Indonesia (BI) melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan pada 17-18 Juni 2026 memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga acuannya (BI-Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen. Kebijakan ini juga diikuti dengan kenaikan suku bunga deposit facility menjadi 4,75 persen dan lending facility menjadi 6,5 persen. BI mengambil langkah pre-emptive ini untuk memastikan inflasi tahun 2026 dan 2027 tetap terjangkar dalam sasaran target pemerintah sebesar 1,5-3,5 persen.

Kenaikan pada pertengahan Juni ini melengkapi rangkaian pengetatan moneter yang sangat agresif dalam waktu relatif singkat, di mana suku bunga telah dikerek naik sebanyak tiga kali dengan total 100 bps hanya dalam rentang waktu sebulan. Sebelumnya, pada RDG bulanan Mei 2026, BI telah menaikkan suku bunga sebesar 50 bps menjadi 5,25 persen. Langkah tersebut kemudian disusul secara mendadak melalui RDG mingguan pada 9 Juni 2026 dengan kenaikan lagi sebesar 25 bps ke level 5,5 persen, hanya berselang 20 hari dari keputusan sebelumnya.

Langkah cepat dan tidak biasa lewat RDG mingguan tersebut terpaksa diambil oleh BI karena nilai tukar rupiah terus melemah berada di luar perkiraan hingga sempat menyentuh level Rp 18.171 per dolar AS. Kondisi ini mendorong BI untuk terus memperlebar selisih (spread) suku bunga dengan bank sentral AS, The Fed, yang memilih mempertahankan suku bunganya di level 3,5-3,75 persen. Selisih suku bunga yang kini terpaut 200 bps, terlebar dalam empat tahun terakhir, sengaja diciptakan untuk menarik kembali aliran masuk investasi portofolio asing ke dalam negeri.

Faktor utama dari sisi eksternal yang memicu pengetatan moneter ini adalah tensi geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan gangguan geopolitik ini memicu lonjakan harga minyak mentah dunia, yang secara otomatis meningkatkan risiko inflasi global secara masif.

Kondisi eksternal yang memburuk ini memicu penguatan mata uang dolar AS dan menaikkan imbal hasil surat utang global. Akibatnya, terjadi fenomena pelarian modal di mana arus dana investasi portofolio asing keluar secara besar-besaran dari pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia, menuju kelas aset yang dianggap lebih aman. Ditambah lagi, pada triwulan II-2026, permintaan domestik terhadap valuta asing sedang mengalami lonjakan musiman untuk keperluan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan repatriasi dividen korporasi.

Guna memperkuat benteng stabilisasi rupiah di luar instrumen suku bunga acuan, BI meningkatkan intensitas intervensi valuta asing di berbagai lini pasar, mulai dari transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. BI juga memperkuat struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada seluruh tenor 6, 9, dan 12 bulan. Otoritas moneter bahkan memberikan insentif tambahan kepada investor asing berupa penurunan tingkat swap lindung nilai sebesar 10 persen demi menahan laju pelemahan kurs rupiah.

Di samping tekanan eksternal yang berat, keputusan BI untuk terus menaikkan suku bunga dipicu oleh sentimen negatif pelaku pasar terhadap lingkungan kebijakan domestik. Peneliti LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menjelaskan bahwa depresiasi rupiah yang terus berlanjut mengindikasikan adanya kekhawatiran mendalam dari para investor global mengenai keberlanjutan fiskal Indonesia. Investor mengkhawatirkan pembengkakan biaya subsidi energi akibat mahalnya harga minyak dunia dan pelemahan kurs yang terjadi bersamaan dengan pelaksanaan program belanja besar-besaran pemerintah.

Pasar mencermati adanya dampak dilematis (trade-off) fiskal yang nyata setelah pemerintah melakukan penyesuaian terhadap target program Makan Bergizi Gratis (MBG) nasional serta penyesuaian harga bahan bakar minyak. Tekanan sentimen negatif di pasar modal semakin diperparah oleh isu tata kelola birokrasi, termasuk mencuatnya dugaan kasus korupsi yang melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) selaku lembaga yang mengurus program belanja pangan skala besar tersebut. Berbagai risiko domestik ini membuat investor meragukan konsistensi disiplin fiskal pemerintah.

Oleh karena itu, kenaikan suku bunga acuan oleh BI juga berfungsi sebagai sinyal untuk menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi nasional di mata dunia. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menegaskan bahwa kenaikan BI-Rate ini hanya akan efektif meredam gejolak jika didukung oleh disiplin fiskal yang ketat dari pemerintah. Pasar menuntut transparansi skenario fiskal dan penundaan belanja negara yang tidak mendesak agar defisit APBN tetap terjaga dengan aman, sehingga kepercayaan investor global dapat dipulihkan secara bertahap.

Kebijakan moneter ketat yang ditempuh BI dalam sebulan terakhir langsung ditransmisikan ke industri perbankan nasional melalui kenaikan biaya dana (cost of fund). Bunga acuan yang tinggi memaksa perbankan menaikkan suku bunga deposito dan simpanan korporasi besar demi bersaing memperebutkan dana nasabah yang kini lebih melirik instrumen investasi berimbal hasil tinggi. Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi menyampaikan bahwa pengetatan ini memberikan tantangan besar dalam pengelolaan likuiditas bank.

Kondisi likuiditas perbankan dirasakan kian menantang setelah pemerintah mulai menarik kembali dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara bertahap sejak Juni 2026. Sebagai catatan, pemerintah sebelumnya sempat menyuntik dana SAL sebesar Rp 200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada September 2025, di mana PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menerima Rp 25 triliun. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan bahwa perseroan terpaksa merevisi rencana bisnis bank (RBB) dan menaikkan asumsi biaya bunga dari 3,1 persen menjadi 3,33 persen akibat penarikan gradual dana SAL sebesar Rp 18 triliun tersebut.

Untuk menutupi hilangnya likuiditas dana SAL, bank-bank terpaksa mencari dana pengendapan baru dari perusahaan besar dengan menawarkan suku bunga (rate) yang kompetitif dan mahal. Akibat pembengkakan biaya dana ini, Senior Vice President LPPI Trioksa Siahaan memperkirakan bank-bank akan segera menaikkan suku bunga kredit secara selektif dalam kurun waktu 3 hingga 6 bulan ke depan. Transmisi kenaikan ini menyasar pada kredit baru dan kredit modal kerja guna menjaga margin bunga bersih perbankan (NIM) tetap aman, meskipun pertumbuhan kredit industri diproyeksikan akan melambat ke level satu digit.

Rentetan dampak dari kenaikan suku bunga acuan beruntun ini pada akhirnya harus dibayar mahal oleh masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah. Dampak langsung dirasakan melalui kenaikan suku bunga kredit baru untuk sektor konsumsi, modal kerja, KPR, dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Suku bunga kredit baru di perbankan tercatat naik tajam dari 8,95 persen menjadi 9,31 persen, sementara suku bunga KPR lama yang menggunakan skema mengambang (floating) otomatis melonjak dan menaikkan nilai angsuran bulanan nasabah.

Beban biaya pinjaman yang semakin mahal ini menjepit daya beli kelas menengah yang di saat bersamaan sedang menghadapi pelemahan ekonomi domestik. Berdasarkan Survei Konsumen BI pada Mei 2026, proporsi cicilan utang terhadap pendapatan masyarakat telah merangkak naik dari 9,7 persen menjadi 10,2 persen. Di sisi lain, kenaikan suku bunga simpanan membuat kelompok masyarakat kelas atas cenderung menahan belanja dan memilih menyimpan uangnya di bank, yang berakibat pada lesunya permintaan terhadap produk-produk usaha di sektor riil.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal memperingatkan dampak sistemik yang lebih buruk pada sektor ketenagakerjaan jika suku bunga acuan menyentuh level 6 persen. Tingginya biaya modal akan meningkatkan beban operasional korporasi dan mempersulit akses kredit bagi pelaku UMKM. Jika dunia usaha dipaksa menanggung biaya produksi yang tinggi di tengah merosotnya permintaan pasar, maka pelaku usaha kemungkinan besar akan mengambil opsi efisiensi radikal berupa pengurangan tenaga kerja alias pemutusan hubungan kerja (PHK), atau bahkan menutup total operasional usaha kecil mereka.