JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-Perjuangan menilai DPR tidak boleh hanya mengikuti kehendak pemerintah karena kondisi tersebut tidak berbeda dengan praktik yang terjadi pada era Orde Baru.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” kata Ketua DPP PDI-P, Deddy Yevri Sitorus, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (20/6/2026).
Baca juga: PDIP Dijadikan Kambing Hitam, Koalisi Gemuk Cuci Tangan
Anggota Komisi II DPR RI ini sedang menanggapi pernyataan Sekjen Golkar Muhamad Sarmuji yang mempertanyakan “apa yang perlu diseimbangkan” oleh PDI-P dalam politik bernegara saat ini.
“Saya kira jawabannya cukup jelas, yaitu fungsi checks and balances oleh DPR terhadap pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan. Dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh partai-partai yang juga duduk di kabinet, sulit membayangkan fraksi-fraksi tersebut mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan atau memberikan pendapat yang berbeda,” kata Deddy.
Deddy mengatakan, penyeimbang merupakan kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik.
Baca juga: PDI-P ke Golkar: Urus Pemadaman Listrik, Jangan Sibuk soal Posisi Kami
Namun saat yang bersamaan memiliki kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, dan pandangan berbeda jik diperlukan.
Menurutnya, jika semua parpol berada di dalam pemerintahan, maka fungsi checks and balances justru akan berlangsung ke jalanan dalam bentuk demonstrasi.
“Coba cek, apakah partai-partai yang memiliki menteri di kabinet berani menyampaikan kritik terhadap menteri mereka atau pemerintahan secara umum?” jelas dia.
Sebagai legislator, Deddy mengaku kerap kali menerima curhat dari sesama anggota dewan soal sulit menyampaikan kritik dengan leluasa.
“Karena posisi di dalam pemerintahan atau takut mendapat telepon dari sana-sini,” ujar dia.
Bawa contoh Korut dan TiongkokDia pun heran dengan parpol lain yang terkesan tidak mengikhlaskan jika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto.
“Negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya ada di negara-negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan sistem partai komunis seperti di Tiongkok,” kata dia.
“Indonesia adalah negara demokrasi, dan perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan sehat bagi demokrasi itu sendiri,” tambah dia.
Diberitakan sebelumnya, Partai Golkar ikut menanggapi soal sikap dan posisi politik PDI-P terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang belakangan disorot oleh elite PKB.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhamad Sarmuji mengatakan bahwa secara posisi, PDI-P memang tidak bergabung dalam pemerintahan.
Namun, pelaksanaan fungsi penyeimbang adalah persoalan lain.
"Yang jelas sampai sekarang PDI-P tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," ujar Sarmuji, Jumat (19/6/2026).
Meski begitu, Sarmuji menegaskan bahwa pihaknya menghormati sikap dan posisi yang selama ini telah disampaikan PDI-P.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
