JAKARTA, KOMPAS – Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengingatkan kembali pentingnya kemandirian pangan di tengah kondisi geopolitik global yang serba tak menentu. Seiring ketidakpastian itu, ia menyadari sederet tantangan masih menghadang para petani dan nelayan selaku garda terdepan penjamin ketahanan pangan. Segala hambatan itu terus berupaya ditangani pemerintah demi memastikan ketahanan pangan negeri ini.
Pesan itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran di hadapan para petani dan nelayan dalam pembukaan gelaran Pekan Nasional Petani Nelayan XVII, yang diadakan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), di Gorontalo, Sabtu (20/6/2026). Belasan ribu petani dan nelayan dari berbagai daerah ikut memeriahkan perhelatan yang akan berlangsung sampai Kamis (25/6/2026) mendatang.
“Kemandirian pangan ini, seperti yang kita ketahui, adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain,” kata Wapres Gibran dalam sambutannya.
Hanya saja, sebut Wapres Gibran, urusan tata kelola pertanian masih menghadapi sejumlah tantangan besar. Tantangan dimaksud seperti alih fungsi lahan pertanian, kemudahan akses perolehan bibit unggul dan permodalan, kepastian penyerapan hasil tani, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, hingga penyaluran pupuk bersubsidi yang efisien dan tepat waktu.
Sederet masalah itu, lanjut Wapres Gibran, sudah berupaya ditangani pemerintah dengan berbagai terobosan dari Kementerian Pertanian. Salah satu yang ia apresiasi ialah penyederhanaan 145 regulasi syarat distribusi pupuk. Berkat kebijakan itu, para petani sekarang lebih mudah mendapatkan akses pupuk.
“Ada juga revitalisasi dan pembangunan tujuh pabrik pupuk dan juga penyedia bahan baku pupuk yang sedang dilakukan. Pabrik yang sudah tua dan kurang evisien direvitalisasi. Itu ada di Palembang, Karawang, Gresik, Bontang, Lhokseumawe, dan Papua,” kata Wapres Gibran.
Di sela-sela sambutannya, Wapres Gibran memanggil perwakilan dari petani dan nelayan yang hadir untuk naik ke panggung. Ada sekitar 10 orang petani yang mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan salah satu pucuk pemimpin negeri itu. Dalam momen itu, mereka dipersilakan menceritakan keluhan-keluhan yang dialami selama bertani maupun melaut.
Abdurahman Lamusu, nelayan asal Gorontalo, termasuk salah seorang nelayan yang mendapatkan kesempatan itu. Ia menceritakan, kawasan tempat tinggalnya sekarang sudah dibangun menjadi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Untuk itu, kampungnya memperoleh sejumlah fasilitas tambahan yang mendukung aktivitas nelayan seperti cold storage hingga pasar ikan.
Kepada Wapres Gibran, Abdurahman meminta agar diberi fasilitas tambahan, yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN). Keberadaan fasilitas itu diyakininya akan semakin mengoptimalkan kinerja para nelayan dalam melaut. Selain Abdurrahman yang meminta fasilitas itu, perwakilan nelayan lain juga mengharapkan fasilitas serupa di kampung nelayan masing-masing.
“Itu memang kebutuhan nelayan untuk melaut. Solar maupun Pertalite, Pak. Izin itu yang ingin kami sampaikan,” kata Abdurahman.
Sementara itu, Saniman, petani asal Jawa Timur, berterima kasih atas pemangkasan kebijakan yang mempermudah akses pupuk. Ia mengakui, pihaknya tidak lagi kesulitan untuk memperoleh pupuk. Tetapi, ia memohon agar sekiranya pemerintah bersedia menambah kuota pupuk bagi wilayahnya guna memaksimalkan hasil pertanian mereka.
“Distribusi pupuk itu aman. Hasilnya meningkat untuk petani. Tetapi, harapan dari petani Jawa Timur ini ada penambahan pupuk. Kalau sekarang itu satu hektar 250 urea, itu kalau bisa bertambah 400 itu lebih baik saya kira,” kata Saniman.
Petani asal Aceh Barat, Syukran, mengungkapkan persoalan berbeda ihwal pertanian di wilayahnya. Ia menceritakan, bencana banjir yang terjadi akhir tahun 2025 mengakibatkan sejumlah saluran irigasi jebol. Padahal, sebut dia, ada satu titik irigasi yang bisa mengairi sawah seluas 2.000 hektar. Imbasnya, sawah itu tidak bisa dibajak dan ditanami.
Selain itu, Syukran melaporkan jika daerahnya memiliki luasan sawah mencapai 19.800 hektar. Dengan luasan sawah itu, para petani bisa memproduksi padi mencapai 40.000 ton. Persoalannya, pabrik-pabrik penggilingan padi yang ada kapasitas produksinya hanya 320 ton per hari. Jumlah pabriknya juga hanya lima unit.
“Selebihnya pabrik padi yang ada di Aceh Barat lari ke kabupaten lain seperti Pidie Jaya dan Bireuen. Kami meminta Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden untuk membantu kami satu RMU (rice mill unit) dan dryer,” kata Syukran.
Wapres Gibran menerima segala keluh kesah dan masukan dari petani dan nelayan hari itu. Untuk sementara ia akan mencatatnya. Ia sekaligus memanggil Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang juga hadir dalam acara tersebut untuk bisa menjadikan segala kesulitan petani sebagai perhatian utama supaya bisa segera dituntaskan sebelum Presiden Prabowo Subianto mendatangi acara itu, Rabu (24/6/2026) mendatang.
“Bapak dan Ibu yang saya hormati, pemerintah dengan leading sector-nya seperti Kemenko Pangan, Kementan, dan KKP, akan terus mengawal agar Indonesia dapat mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan petani, serta mencarikan solusi-solusi yang dihadapi para petani dan nelayan,” kata Wapres Gibran.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan, pemerintah berhasil mencapai swasembada pangan hanya dalam waktu satu tahun dari target yang semula dipatok empat tahun. Capaian itu menjadi yang tercepat sepanjang sejarah. Lebih dari itu, lanjut dia, Indonesia juga mengalami kenaikan pangan produksi tertinggi nomor dua di dunia, setelah Brazil, berkat kerja keras para petani.
“Kami laporkan juga stok pangan kita hari ini 5,2 juta ton. Ini tertinggi selama republik ini berdiri. Kapasitas gudang hanya 3 juta ton. Sekarang, Dirut Bulog sudah sewa gudang 2,2 juta ton,” kata Amran.
