Sejumlah massa menggelar unjuk rasa mendukung program makan bergizi gratis (MBG) di depan Gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (20/6).
Demo ini turut dihadiri bos-bos satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Para pengusaha dapur tersebut turut membaur ke tengah-tengah ribuan orang pengunjuk rasa yang memulai aksi berkumpul di bundaran masuk double way Universitas Jember (Unej).
Sejak jam 07.00 WIB pagi, massa bergerak long march menuju kantor DPRD Jember yang berjarak sekitar 500 meter dari titik kumpul. Polisi pun turut melakukan pengawalan dalam aksi unjuk rasa tersebut.
Massa sembari berjalan kaki sambil membentangkan poster-poster bertuliskan dukungan untuk program MBG. Peserta aksi juga serempak bersuara lantang mengikuti orator yang mengelu-elukan Presiden Prabowo.
Seruan mendukung MBG dan memuji Presiden Prabowo terus menggema hingga massa aksi memasuki halaman DPRD. Mereka menyatakan sikap menentang gelombang unjuk rasa mahasiswa yang menuntut pembubaran Badan Gizi Nasional (BGN).
"Yang berbuat salah, yang korupsi Dadan Cs. Sedangkan, kita yang di bawah justru menjadi korban. Silakan hukum yang korupsi, tapi jangan hentikan MBG," teriak salah seorang orator disambut riuh tepuk tangan demonstran.
Achmad Sudiyono, salah seorang pengusaha SPPG naik ke mobil komando mengambil giliran orasi. Dia mengeklaim kebijakan Presiden Prabowo lewat MBG telah berdampak luas.
Menurutnya, keuntungan bukan semata-mata dinikmati pemilik SPPG. Melainkan turut dirasakan orang banyak. Termasuk pegawai SPPG, petani, dan siswa dari kalangan keluarga tidak mampu yang menerima MBG.
"Menciptakan lapangan kerja, menguntungkan petani, sampai membantu anak-anak agar gizinya meningkat. Lanjutkan MBG!!!," seru pengusaha SPPG Bintoro itu.
Korlap aksi, Agus Nur Yasin, menyebut massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM) menilai ada 8 keberhasilan Presiden Prabowo. MBG merupakan capaian yang signifikan.
Hingga kini ada 27.820 SPPG yang menampung 1.391.000 karyawan dan menjangkau produksi MBG sebanyak 62.454.064 penduduk penerima manfaat.
"Kami mendukung Bapak Prabowo untuk terus melanjutkan program MBG dan program strategis lain yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Termasuk mendesak kepada Presiden untuk memperbaiki BGN agar bersih dan transparan," kata Agus.
Sementara itu, Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, yang menemui pengunjuk rasa menyatakan bersedia mengirimkan aspirasi tersebut ke Presiden Prabowo. DPRD bakal bersurat secara resmi.
"Kita teruskan aspirasi masyarakat ini ke Presiden. Dengan catatan ada perbaikan dan evaluasi MBG supaya menjadi lebih baik," tuturnya.
Wakil Ketua Satgas MBG Jember, Ahmad Khoirozi, menyebut pihaknya segera menyisir seluruh SPPG di Jember yang berjumlah sekitar 207 unit. Dia ingin menemukan bukti penyimpangan di tingkat bawah.
"Ada dugaan SPPG fiktif. Maka dari itu kita cari sampai ketemu. Jadi, perbaikan atau evaluasi program MBG harus menyeluruh. Bukan hanya BGN, tapi sampai level SPPG," jelas pria yang juga anggota DPRD Jember itu.
Massa pengunjuk rasa bersorak sorai mendengar penjelasan tersebut. Tidak berselang lama mereka membubarkan diri pergi dari kantor DPRD Jember.
