JAKARTA,- DISWAY.ID - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI membantah isu dugaan penggelembungan anggaran pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk layanan hemodialisis (HD) di RSUD KH Muhammad Thohir, Krui, Lampung.
Klarifikasi ini muncul setelah beredarnya informasi di media sosial yang menyebut nilai pengadaan mencapai Rp30 miliar hanya untuk layanan HD.
Pihak Kemenkes menegaskan bahwa angka tersebut tidak tepat dan perlu diluruskan.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengatakan bahwa nilai Rp30 miliar merupakan bagian dari total bantuan alkes canggih yang diberikan kepada setiap rumah sakit daerah dalam program nasional.
BACA JUGA:Kemenkes Ingatkan Ancaman Penyakit Emerging, Faskes Diminta Selalu Siaga
Program tersebut merupakan bagian dari Program Hasil Cepat Terbaik (PHTC) atau Quick Win yang dijalankan melalui skema SIHREN (Strengthening Indonesia’s Healthcare Referral Network).
Dalam program ini, setiap RSUD memperoleh dukungan alat kesehatan modern seperti cathlab, CT scan 64 slice, echocardiography, hingga mammography.
“Untuk RSUD Krui, nilai bantuan alkes canggih tahun ini mencapai sekitar Rp31,7 miliar. Angka tersebut mencakup berbagai layanan, bukan hanya hemodialisis,” ujar Aji dalam pesan singkat ke Disway.id, Sabtu, 20 Juni 2026.
Selain alkes canggih, pemerintah juga menyalurkan bantuan alkes dasar dengan nilai berkisar Rp20 miliar hingga Rp30 miliar per rumah sakit dan RSUD Krui sendiri menerima sekitar Rp25 miliar untuk periode anggaran 2025–2026.
BACA JUGA:Nutri-Level Diperluas, Kemenkes Pacu Gaya Hidup Sehat Nasional
"Berbagai perangkat yang diberikan meliputi tempat tidur pasien, ventilator, mesin anestesi, defibrillator, alat USG, hingga perlengkapan ICU dan ruang operasi," kata Aji.
Secara keseluruhan, total dukungan alkes untuk RSUD Krui mencapai sekitar Rp56,7 miliar, di mana Kemenkes memastikan seluruh proses pengadaan dilakukan sesuai aturan dan prinsip transparansi.
Penguatan fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Pesisir Barat, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan medis tanpa harus dirujuk ke luar daerah.
