JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengaku kerap menerima curhat dari sesama anggota dewan terkait sulitnya berbicara leluasa terhadap kebijakan eksekutif.
Kesukaran tersebut disebabkan karena sejumlah anggota dewan berlatar belakang partai politik (parpol) yang masuk dalam Kabinet Merah Putih.
“Saya pribadi selaku anggota DPR sering menerima curhat dari sesama anggota dewan tentang betapa sulitnya mereka berbicara dengan leluasa karena posisi di dalam pemerintahan atau takut mendapat telepon dari sana-sini,” kata Deddy, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (20/6/2024).
Pernyataan yang disampaikan Deddy ini juga sekaligus menanggapi sejumlah partai politik, termasuk Golkar, yang mempertanyakan posisi politik PDI-P.
Baca juga: PDI-P: Jika Seluruh Fraksi hanya Manut, Apa Bedanya dengan Orde Baru?
Deddy menegaskan, PDI-P memilih berada di luar kabinet bukan karena gagal memperoleh akses kekuasaan.
Menurut dia, partainya tidak memiliki pandangan bahwa harus selalu berada di lingkar pemerintahan, baik saat menang maupun kalah dalam kontestasi politik.
“Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang,” ucap dia.
Ketua DPP PDI-P itu mengakui posisi di dalam kabinet memberikan banyak keuntungan bagi partai politik karena membuka akses terhadap kekuasaan.
Namun, ia mempertanyakan sikap sejumlah pihak yang justru mempersoalkan pilihan PDI-P untuk berada di luar pemerintahan.
“Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan,” ucap dia.
Baca juga: Ramai-ramai Parpol Menyoal Posisi PDI-P Terhadap Pemerintahan Prabowo
Deddy menilai, keberadaan partai di luar pemerintahan diperlukan untuk menjaga fungsi pengawasan DPR terhadap eksekutif.
Ia mempertanyakan efektivitas fungsi kontrol parlemen apabila mayoritas fraksi berasal dari partai-partai yang juga memiliki menteri di kabinet.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” tanya dia.
Ia menuturkan, yang dimaksud PDI-P sebagai partai penyeimbang bukanlah menolak seluruh kebijakan pemerintah.
Sebaliknya, partai tetap dapat mendukung kebijakan yang dinilai baik, tetapi pada saat yang sama bebas menyampaikan kritik, masukan, maupun pandangan yang berbeda.
