Konsistensi menjadi satu-satunya partai di luar pemerintahan membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P memiliki posisi politik yang unik. Tak sekadar menjalankan fungsi kontrol, PDI-P juga bisa tetap menjaga komunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto.
Posisi yang berada di antara fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan kedekatan dengan Istana itu kini menuai sorotan sejumlah partai koalisi. Padahal, di tengah dominasi koalisi partai politik (parpol) pendukung eksekutif di parlemen, posisi PDI-P menjadi krusial karena menentukan seberapa kuat fungsi kontrol terhadap pemerintah bisa berjalan.
Sorotan terhadap sikap politik PDI-P itu menguat setelah politisi partai tersebut, Andi Widjajanto, terlihat menghadiri demonstrasi mahasiswa mengkritik pemerintah di Jalan Sudirman, Jakarta, pertengahan Juni 2026. Kehadirannya lantas ditafsirkan bahwa Andi dan PDI-P ikut menggerakkan demonstrasi tersebut. Hampir seminggu setelah unjuk rasa itu, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta PDI-P untuk menegaskan posisi politiknya.
Sebab, menurut Jazilul, meski mengklaim diri sebagai partai politik (parpol) yang berada di luar pemerintahan, PDI-P tak serta merta selalu mengambil sikap berbeda dengan pemerintah. Bahkan, PDI-P disebut kerap bersikap abu-abu.
“Saya harap, (PDI-P) mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden,” kata Jazilul, Kamis (18/6/2026).
Sehari setelahnya, sorotan datang dari parpol lain. Senada dengan Jazilul, Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji juga mempertanyakan sikap yang diambil oleh PDI-P ihwal penyeimbang pemerintah. Menurut dia, wujud dari peran penyeimbang itu masih perlu diperjelas.
“Kami menghormati posisi PDI-P sebagai penyeimbang. Yang jelas, sampai sekarang PDI-P tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan,” tutur Sarmuji.
Sejak dilantik pada Oktober 2024, pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merangkul delapan dari sembilan parpol yang ada di parlemen. Dari total parpol itu, hanya PDI-P yang tak bergabung dalam koalisi. Sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif 2024, PDI-P mengambil posisi sebagai penyeimbang karena mengacu konstitusi, Indonesia tak mengenal istilah oposisi.
Kendati berada di luar pemerintah, PDI-P tetap menjaga komunikasi dengan Istana. Ketua Umum PDI-P yang juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri beberapa kali bertemu dengan Presiden Prabowo yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.
Sikap untuk berada di luar pemerintahan itu, bukan pertama kali diambil oleh PDI-P. Di era kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, PDI-P juga berada di luar pemerintah selama dua periode. Namun, saat itu PDI-P tidak sendiri tetapi bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Saat kader PDI-P menjadi pemenang Pilpres 2014 dan 2019, PDI-P menjadi partai penguasa yang juga didukung oleh mayoritas fraksi parpol di parlemen. Sepanjang 2014-2024, di bawah kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, ada dua partai yang berada di luar pemerintahan, yakni PKS dan Partai Demokrat. Akan tetapi, pada akhir masa pemerintahan Jokowi, Demokrat dirangkul masuk ke kabinet sehingga tersisa PKS di luar pemerintahan.
Dengan begitu, selama dua dekade terakhir, keberadaan partai oposisi dalam sistem demokrasi Indonesia menjadi perbincangan banyak pihak. Oposisi tak pernah memiliki porsi yang seimbang sehingga suaranya cenderung tak sepadan dibanding dengan partai koalisi. Efektivitas oposisi untuk mengimbangi dominasi koalisi pemerintah di parlemen pun dipertanyakan.
Menanggapi sorotan terhadap sikap partainya, Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus melalui keterangan tertulis, Sabtu (20/6/2026), meminta sejumlah parpol untuk memprioritaskan perhatian pada kebijakan publik alih-alih mengenai PDI-P. Untuk Golkar, kata Deddy, lebih baik partai yang dipimpin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia itu berfokus mengurus masalah pemadaman listrik yang terjadi di mana-mana.
Sebab, lanjutnya, PDI-P bukan parpol seperti Golkar yang candu akan kekuasaan sehingga kalah atau menang dalam pemilu, tetap ingin berkuasa. “Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang,” ujarnya.
Deddy melanjutkan, pihaknya sangat memahami bahwa berada di dalam pemerintahan akan menguntungkan bagi parpol karena memiliki akses ke kekuasaan. Di tengah konteks itu, ia merasa heran jika ada pihak yang mencibir sikap partai yang memilih tidak menikmati kemewahan kekuasaan. Sama seperti PDI-P yang menghormati pilihan partai lain, Golkar pun diharapkan bisa menunjukkan sikap serupa terhadap pilihan PDI-P.
Ihwal pertanyaan parpol-parpol mengenai hal apa yang perlu diseimbangkan oleh PDI-P, Deddy menegaskan bahwa hal itu sudah jelas. Sebagai negara demokrasi, harus ada fungsi kontrol yang dilakukan oleh parlemen terhadap pengelolaan pemerintahan. Peran tersebut yang dijaga oleh PDI-P.
“Jika semua partai berada dalam pemerintahan, maka fungsi checks and balances itu akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi. Coba cek, apakah partai-partai yang memiliki menteri di kabinet berani menyampaikan kritik terhadap menteri mereka atau pemerintahan secara umum,” tutur Deddy.
Menurut dia, di tengah konteks parlemen yang didominasi fraksi parpol pendukung pemerintah, sulit untuk membayangkan fraksi parpol koalisi bersedia dan berani mengritik pemerintah atau sekadar menyampaikan pendapat yang berbeda. Jika situasi itu berlangsung terus menerus, Indonesia sama saja kembali ke masa Orde Baru yang parlemennya selalu satu suara terhadap pemerintah. Dengan begitu, relevansi keberadaan DPR menjadi dipertanyakan.
Dalam menjaga fungsi kontrol, kata Deddy, peran penyeimbang yang diambil oleh PDI-P bisa dimaknai sebagai kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik bagi publik. Namun, pada saat bersamaan juga memiliki kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, dan perbaikan, bahkan pandangan berbeda.
Menurut dia, peran tersebut penting karena sulit dilakukan oleh anggota parlemen di luar PDI-P. “Saya pribadi selaku anggota DPR sering menerima curhat dari sesama anggota dewan tentang betapa sulitnya mereka berbicara dengan leluasa karena posisi di dalam pemerintahan atau takut mendapat telepon dari sana-sini,” ungkapnya.
Lebih dari itu, Deddy menilai, sikap parpol lain memberikan kesan bahwa mereka tidak ikhlas jika PDI-P berada di luar pemerintahan. Padahal, negara yang seluruh parpolnya berada di koalisi pemerintah hanya terjadi di negara otoriter, bukan negara demokrasi. “Indonesia adalah negara demokrasi, dan perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan sehat bagi demokrasi itu sendiri,” kata dia.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago memandang bahwa sorotan sejumlah parpol terhadap sikap PDI-P tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi politik elektoral menuju Pemilu 2029. Menurut dia, dengan mengambil sikap sebagai penyeimbang, PDI-P berada dalam posisi yang lebih menguntungkan dibanding parpol lain.
Sebab, di satu sisi partai berlambang kepala banteng itu bisa mengkritik pemerintah jika ada kebijakan yang ditolak publik. Akan tetapi, di sisi lain, komunikasi politik antara PDI-P dan pemerintah juga tetap terjaga dengan baik.
"Posisi seperti ini membuat PDI-P memiliki ruang gerak politik yang lebih fleksibel dibandingkan partai-partai yang sudah berada di dalam kabinet. Ketika ada kebijakan yang tidak populer, PDI-P bisa mengambil jarak. Tetapi ketika ada momentum politik yang menguntungkan, PDI-P tetap memiliki akses komunikasi dengan pemerintah," kata Arifki.
Dalam posisi itu, PDI-P berpeluang mengambil ceruk pemilih yang kritis terhadap pemerintah. Tidak seperti parpol-parpol koalisi yang harus menanggung konsekuensi politik dari berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Menurut Arifki, semakin lama PDI-P bertahan dengan sikap politik yang fleksibel seperti itu, semakin tinggi pula daya tawarnya di dalam konfigurasi kekuasaan nasional. PDI-P bisa menjadi faktor yang bisa terus diperhitungkan baik oleh pemerintah maupun koalisi parpol pendukungnya. Situasi itu berdampak pada partai-partai yang menjadi bagian dari pemerintah untuk terus menghitung kemungkinan perubahan peta politik.
“Karena itu, pernyataan PKB dan Golkar bukan sekadar meminta kejelasan sikap PDI-P. Lebih jauh, itu mencerminkan kegelisahan sebagian partai koalisi terhadap meningkatnya daya tawar politik PDI-P yang saat ini berada di luar pemerintahan, tetapi tetap memiliki akses dan pengaruh dalam dinamika politik nasional,” tutur Arifki.
