Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, memberikan jaminan penuh terkait kelangsungan pasokan listrik nasional. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan bahwa tidak ada rencana pemadaman listrik bergilir ke depan.
“Insyaallah nggak,” kata Bahlil saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta pada Kamis, 18 Juni 2026, dikutip dari ANTARA.
Pernyataan ini ia disampaikan usai menggelar rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto guna membahas strategi untuk memastikan pelayanan listrik kepada rakyat berjalan secara maksimal.
“Jadi, secara umum, sudah dibahas tadi, nggak ada masalah,” ujarnya menambahkan.
Kondisi dan Kebutuhan Batu Bara PLNBahlil juga pastikan kedepan kebutuhan pasokan listrik nasional tetap aman, meski perusahaan pelat merah PT PLN (Persero) masih memburu sekitar 18 juta hingga 20 juta ton batu bara untuk memenuhi kebutuhan pembangkit sepanjang 2026.
"Batu bara pun dari total kebutuhan 154 juta ton PLN pada tahun 2026, PLN sudah melakukan kontrak 134 juta ton. Jadi tinggal kurang lebih sekitar 18 juta sampai 20 juta ton yang belum. Jadi overall enggak ada masalah," kata Bahlil.
Menteri ESDM itu juga akan membentuk tim khusus pengadaan batu bara kalori sedang yang tugasnya untuk mengatasi kendala PLN dalam memenuhi kebutuhan pembangkit.
“Dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus, maka kami membentuk tim pengadaan. PLN, Dirjen Minerba, dan BPKP,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin lalu, 15 Juni 2026.
Hal ini merupakan bagian dari upaya menjaga kestabilan operasional pembangkit listrik agar penyaluran listrik ke seluruh wilayah dapat berjalan lancar tanpa gangguan yang berarti.
"Kita ingin agar tidak ada masalah di teknis. Jangan barang sudah ada, ESDM sudah memberikan penugasan kepada PLN, tapi kalau tidak dieksekusi kan enggak nyampe di power plant," katanya.
Menurut Bahlil, pembentukan tim tersebut telah mendapatkan arahan Presiden Prabowo Subianto, nantinya tim akan beranggotakan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta PLN.
“Ini (pembentukan tim) agar tidak ada dusta di antara kita. Sudah capek ngomong sana lain, ngomong sini lain, tulis lain, baca lain, bikin lain. Aku tahu ada sesuatu, tetapi udahlah. Kita sama-sama memahami, yang penting kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk negara,” kata Bahlil.
Baca Juga:Indonesia Terpilih Jadi Anggota Komite Pelindungan Warisan Budaya UNESCO 2026-2030, Pertama Kalinya Setelah 12 tahun Absen





