Selat Hormuz Dibuka, Tekanan ke Industri Tekstil Belum Mereda

Bisnis.com, JAKARTA — Dibukanya kembali Selat Hormuz membawa angin segar bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional setelah sempat dibayangi lonjakan harga minyak dunia akibat memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah. 

Kendati demikian, pelaku industri menilai sentimen positif tersebut belum cukup untuk mengangkat kinerja sektor tekstil yang masih dibebani persoalan banjirnya produk impor, tingginya biaya energi, hingga lemahnya utilisasi industri hulu.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengatakan, terbukanya kembali jalur pelayaran strategis tersebut berpotensi menekan harga bahan baku tekstil yang sebagian besar berasal dari turunan minyak bumi.

"Memang bahan baku kimia tekstil, benang itu berasal dari minyak, dari bahan bakar fosil dan tidak tergantikan. Jadi sangat tergantung terhadap pergerakan harga minyak," katanya kepada Bisnis, Jumat (19/6/2026).

Menurut Danang, gejolak di Selat Hormuz sebelumnya mendorong kenaikan harga bahan baku sekaligus biaya logistik akibat melonjaknya harga energi. Kondisi itu sempat menjadi salah satu tekanan utama bagi industri tekstil nasional.

Kendati demikian, dia menilai pembukaan kembali Selat Hormuz hanya menjadi salah satu faktor yang membantu meredakan tekanan biaya produksi. Prospek industri tekstil pada semester II/2026 masih sangat dipengaruhi kondisi pasar domestik.

Danang mengaku tetap optimistis terhadap prospek ekspor tekstil Indonesia. Meski permintaan dari pemilik merek global sempat turun sekitar 5% hingga 7% pada kuartal pertama tahun ini, penurunan tersebut dinilai masih berada dalam siklus normal perdagangan internasional.

"Kalau di tingkat internasional kami tidak khawatir. Yang kami khawatir justru pasar domestik karena masih banyak peredaran barang impor yang belum bisa ditangani dengan baik," tuturnya.  

Dia menjelaskan, pelemahan ekspor masih dapat diimbangi apabila pasar dalam negeri mampu dikuasai produk lokal. Sebaliknya, apabila pasar domestik terus dibanjiri produk impor sementara ekspor juga melemah, kondisi tersebut berpotensi semakin menekan industri tekstil nasional yang utilisasi hulunya kini hanya di kisaran 50%. 

Oleh karena itu, API meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap impor sekaligus mempercepat upaya substitusi impor bahan baku. Saat ini sekitar 60% kebutuhan bahan baku tekstil nasional masih bergantung pada impor.

Danang berharap pemerintah memiliki anggaran untuk membuat BUMN khusus yang memproduksi bahan baku tekstil. Dengan demikian, substitusi impor bisa direalisasikan lebih matang. 

“Kan ada rencana pemerintah mau mengambil alih salah satu perusahaan yang bangkrut. Harusnya itu bisa diarahkan ke sektor padat karya untuk suplai bahan baku daripada memproduksi garmen karena akan bersaing dengan swasta secara tidak sehat,” saran Danang. 

Selain itu, Danang juga menyoroti tingginya biaya pendanaan industri setelah suku bunga acuan berada di level 5,75%. Menurutnya, bunga kredit yang tinggi akan membebani investasi maupun modal kerja industri padat karya yang memiliki margin usaha relatif tipis.

“Harapan kita itu harus tidak boleh lama-lama. Tiga bulan saja cukup. 5,75% itu berat untuk industri. Dampaknya pembayaran kredit investasi, kredit operasional, itu kan semakin naik. Idealnya di 4% lah,” sebutnya. 

Di sisi lain, Danang menyebut, industri juga masih menghadapi persoalan klasik berupa mahalnya harga gas industri dan kebutuhan transisi menuju penggunaan energi hijau yang menjadi salah satu tuntutan pasar ekspor, khususnya Eropa.

Senada, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menilai persoalan gas industri masih menjadi hambatan besar. Meski pemerintah telah memberikan harga gas bumi tertentu sebesar US$7 per MMBtu, alokasi yang diterima industri baru sekitar 37% dari total kebutuhan.

Akibatnya, sisa kebutuhan gas harus dipenuhi melalui liquefied natural gas (LNG) dengan harga jauh lebih mahal, yakni sekitar US$21 hingga US$26 per MMBtu.

Dari hasil pertemuan pelaku industri dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Kamis (18/6/2026), Aqil menyebut bahwa pemerintah saat ini tengah mengevaluasi kebijakan alokasi gas industri. 

Dia berharap evaluasi tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing industri tekstil nasional. “Langsung dimonitor sama menteri dan koordinasi juga sama Kementerian Perindustrian, PGN,” sebut Aqil. 

Selain gas, pelaku industri juga masih menghadapi tekanan dari praktik dumping dan maraknya barang impor ilegal yang membuat utilisasi pabrik belum pulih. Aqil mengungkapkan utilisasi industri tekstil hulu saat ini masih berada di kisaran 50%-55% dan diperkirakan belum meningkat dalam waktu dekat karena sejumlah pabrik masih menghentikan operasinya.

"Kalau utilisasi naik dalam waktu dekat kemungkinan belum. Masih ada beberapa pabrik yang belum bisa kembali running," katanya.

Di sisi lain, pembukaan Selat Hormuz tetap memberikan optimisme bagi pelaku usaha. Aqil menilai penurunan harga minyak dunia sekitar 4% dan penguatan nilai tukar rupiah menjadi sinyal positif bagi industri tekstil yang bergantung pada bahan baku berbasis petrokimia.

Kendati demikian, dia menyebut, penurunan harga bahan baku belum akan signifikan karena sebagian besar perusahaan masih menggunakan kontrak pembelian dengan harga lama. "Kalaupun turun mungkin hanya sekitar 5%. Itu pun belum bisa kembali ke harga normal karena masih terikat kontrak sebelumnya," jelasnya.

Aqil menambahkan, permintaan pasar juga belum menunjukkan pemulihan. Menurutnya, permintaan masih stagnan dan cenderung melemah seiring menurunnya daya beli masyarakat. Karena itu, selain menyelesaikan persoalan gas, APSyFI meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap impor serta meningkatkan transparansi kuota impor agar pelaku industri dapat menyusun rencana produksi dengan lebih pasti.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Aqil mengatakan industri tetap berupaya mempertahankan aktivitas produksi mengingat besarnya kontribusi sektor tekstil terhadap penyerapan tenaga kerja. Masuknya investasi baru dari Cina juga dinilai dapat menjadi peluang, asalkan pemerintah memastikan industri lokal tetap memperoleh ruang dalam rantai pasok nasional.

“Saat ini investasinya bawa ekosistem. Makanya ini harus dikontrol juga sama pemerintah supaya dari sisi lokalnya, yang benar-benar industri lokal, yang sudah puluhan tahun di sini, itu juga bisa menikmati,” harap Aqil. 

Karyawan beraktivitas di salah satu pabrik di Jawa Barat. Bisnis/Bisnis

Tantangan Struktural

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyampaikan, membaiknya kondisi energi global seiring dibukanya Selat Hormuz tidak serta-merta membalikkan keadaan industri tekstil nasional karena sebagian besar tantangan yang dihadapi bersifat struktural. 

Yusuf menyebut, ada tiga indikator yang menjadi perhatian. Pertama adalah biaya produksi. Ketika disrupsi terjadi, harga paraxylene sebagai bahan baku utama polyester sempat melonjak sekitar 40% dalam waktu singkat sehingga menekan margin industri. Dengan normalisasi pasokan energi, tekanan biaya ini berpotensi berkurang secara bertahap.

Kedua, tingkat utilisasi industri TPT yang masih rendah. Sejumlah produsen polyester, kata Yusuf, masih beroperasi di bawah 40% kapasitas, mencerminkan bahwa industri belum mampu memanfaatkan kapasitas produksi secara optimal.

Ketiga yaitu derasnya arus impor yang masih menjadi ancaman bagi industri tekstil domestik. Produk tekstil dari negara-negara yang menghadapi hambatan masuk ke pasar Amerika Serikat akibat perang dagang diperkirakan akan dialihkan ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Situasi ini diperburuk oleh dugaan praktik transshipment yang membuat produk impor semakin sulit bersaing secara sehat," tegasnya.

Di sisi logistik, Yusuf mengakui pembukaan kembali Selat Hormuz membantu menurunkan premi risiko pengiriman, biaya bahan bakar kapal, serta premi asuransi kargo. Namun, dampaknya terhadap industri tekstil Indonesia dinilai relatif terbatas karena jalur tersebut bukan rute utama ekspor tekstil ke Amerika Serikat maupun Eropa.

"Manfaat yang diterima industri tekstil lebih bersifat tidak langsung melalui penurunan biaya energi dan biaya transportasi secara umum," katanya.

Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah masih menggerus potensi penghematan biaya produksi. Yusuf menjelaskan banyak kebutuhan industri tekstil, mulai dari kapas, sebagian bahan petrokimia, hingga mesin produksi, masih bergantung pada impor sehingga depresiasi rupiah membuat biaya dalam negeri tetap tinggi.

Oleh karena itu, dia berpendapat, prospek industri tekstil ke depan lebih ditentukan oleh kemampuan memperluas akses pasar ekspor dibandingkan sekadar turunnya harga energi. Peluang memperoleh fasilitas tarif nol persen untuk sejumlah produk tekstil Indonesia ke pasar Amerika Serikat dinilai akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan produksi dan investasi.

Kendati demikian, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila industri mampu meningkatkan kapasitas produksi dan pemerintah berhasil mengendalikan tekanan impor di pasar domestik. 

Untuk itu, Yusuf menilai pemerintah perlu memanfaatkan momentum penurunan harga energi dengan memperkuat pengawasan impor dan praktik transshipment, mempercepat pengembangan industri petrokimia domestik, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta meningkatkan efisiensi logistik.

"Langkah-langkah tersebut akan memberikan dampak yang jauh lebih permanen dibandingkan sekadar menikmati penurunan harga energi yang sifatnya sementara," pungkasnya.