Bisnis.com, SEMARANG - Masyarakat Pesisir Utara (Pantura) Jawa Tengah yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Miskin Semarang-Demak (ARMSD) mengeluarkan sikap penolakan terhadap proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.
Dalam siaran pers yang diterima Bisnis pada Jumat (19/6/2026), jaringan warga yang tinggal di kampung-kampung kawasan Pantura Kota Semarang dan Kabupaten Demak tersebut menyuarakan 5 tuntutan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Giant Sea Wall itu.
ARMSD menyuarakan agar kepentingan rakyat dan akademisi pro-rakyat agar lebih dilibatkan dalam proyek pembangunan Giant Sea Wall.
Sementara itu, aliansi tersebut juga menyuarakan situasi mendesak yang terjadi di Dukuh Timbulsloko, Kabupaten Demak.
"Dukuh Timbulsloko dan beberapa dukuh lain di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, sudah lama terabrasi, dan rumah-rumah warga yang bertahan sudah lama berada di atas air laut. Kalau air laut naik, air laut menggenangi lantai rumah warga," tulis ARMSD.
Untuk itu, penanganan darurat pemerintah jauh lebih diharapkan ketimbang proyek raksasa seperti Giant Sea Wall.
Baca Juga
- Jateng Kucurkan Rp38,2 Miliar untuk Perbaiki Jalan di Sragen
- SPPG di Jateng Wajib Serap Telur dan Ayam Peternak Lokal untuk Program MBG
- Dusun Semilir Renovasi Halte BRT Trans Jateng dan Sediakan Diskon Hingga 50%
ARMSD menambahkan bahwa kepentingan rakyat tak bisa ditumpangi oleh kepentingan pemodal. Alih-alih menyelesaikan masalah banjir rob yang setiap hari dialami warga, proyek Giant Sea Wall dikhawatirkan justru semakin memperparah penurunan muka tanah atau land subsidence yang terjadi di kawasan Pantura Jawa Tengah.
"Membangun Giant Sea Wall di Pantura berarti juga mengkonsentrasikan aktivitas ekonomi, yang pada ujungnya dapat menambah berat dan menyebabkan semakin parahnya amblesan tanah di daerah utara Pulau Jawa," tulis ARMSD dalam siaran persnya.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat dalam kunjungannya pada 2 Juni 2026 menyebut bahwa krisis ekologis di kawasan Pantura sudah melampaui siklus musiman.
Untuk itu, proyek Giant Sea Wall yang melintasi wilayah Pantura mulai dari Brebes hingga Rembang diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang.
Jumhur menyebut bahwa proyek Giant Sea Wall akan mengintegrasikan fungsi ekologis kawasan mangrove sebagai bagian dari strategi perlindungan kawasan pesisir yang terintegrasi.
"Pendekatan Grey Infrastructure harus diintegrasikan dengan Blue-Green Infrastructure, atau solusi berbasis alam. Kita harus mendorong restorasi kawasan pesisir, termasuk menggalakkan tanaman bakau atau mangrove melalui pendekatan kesatuan lanskap secara holistik," ujarnya dalam kunjungannya di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Sayangnya, wacana tersebut tampaknya masih sebatas angan. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah mencatat, upaya rehabilitasi kawasan mangrove di Jawa Tengah masih terhambat oleh tumpang tindih regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah.
Ketergantungan pada beberapa jenis tanaman mangrove juga menciptakan kondisi monokultur yang rawan bagi kelestarian biodiversitas kawasan pesisir.
"Jawa Tengah saat ini sangat berambisi melihat mangrove sebagai pendekatan pengamanan pesisir, dengan ekosistem yang tidak hanya mengandalkan infrastruktur kasar," ujar Bagas Kurniawan, Staf Kajian dan Pengelolaan Pengetahuan Walhi Jawa Tengah, dalam acara diseminasi rekomendasi kebijakan yang digelar pada 3 Juni 2026.
Walhi Jawa Tengah mencatat, data rujukan terkait pengelolaan mangrove di kawasan pesisir Jawa Tengah masih rancu dan berbeda-beda di tiap instansi.
"Kami menemukan data rujukan yang tidak sinkron, misalnya luasan mangrove di Jawa Tengah. Kami juga tidak melihat apa ukuran yang digunakan untuk menghitung luasan ini, kebanyakan hanya menunjukkan angka dan titik lokasi lahan. Padahal, kita tidak bisa memutuskan kebijakan jika tidak ada data rujukan yang bisa dijadikan pegangan," tutur Bagas.
Rudhi Pribadi, Pakar Ekosistem Mangrove dari Universitas Diponegoro, mengamini bahwa implementasi kebijakan pengelolaan kawasan pesisir masih belum terintegrasi dengan baik.
Terlepas dari wacana dan rencana yang diungkapkan pemangku kebijakan di banyak kesempatan, fakta di lapangan justru berkata lain.
"Integrated Coastal Management (ICM) masih belum terlaksana. Meskipun kajian sudah banyak dilakukan, dan masing-masing sektor [perguruan tinggi, pemerintah, juga masyarakat] sudah bekerja keras, hasilnya sampai sekarang belum menggembirakan," ungkap Rudhi.
