REPUBLIKA.CO.ID, SITUBONDO, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, Jawa Timur, menegaskan komitmennya untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi para investor, khususnya melalui pendampingan dalam proses perizinan. Salah satu wujud nyata komitmen ini adalah pendampingan terhadap rencana investasi pembangunan hotel bintang empat di kawasan pesisir Dusun Pecaron, Desa Kalatakan, Kecamatan Kendit.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Situbondo, Dadang Aries Bintoro, menyatakan bahwa pihaknya mengarahkan pengusaha untuk tetap tertib mengurus perizinan sesuai ketentuan perundangan. "Kepada pihak pengusaha kami mengarahkan untuk tetap tertib mengurus perizinan sesuai ketentuan perundangan, baik izin di wilayah darat maupun izin di wilayah laut yang diperlukan," katanya di Situbondo, Sabtu.
Dadang membenarkan bahwa aktivitas pemasangan pagar pembatas lahan yang dilakukan oleh PT Kaixin dapat dipahami sebagai upaya pengamanan aset sebelum pelaksanaan pembangunan hotel. Ia menilai langkah tersebut penting tidak hanya sebagai bukti fisik pengamanan aset, tetapi juga untuk mencegah potensi sengketa di kemudian hari.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Kami juga menyampaikan seluruh tahapan investasi harus tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, dan kami juga telah mengarahkan perusahaan agar tertib mengurus seluruh perizinan yang dibutuhkan," tegas Dadang.
Sementara itu, perwakilan dari PT Kaixin, Elvira, menjelaskan bahwa aktivitas pembangunan pagar yang terlihat di lapangan saat ini masih sebatas langkah pengamanan aset yang telah mereka miliki. Fokus utama perusahaan adalah memastikan status hukum lahan telah tuntas sebelum memasuki tahap konstruksi.
"Fokus perusahaan saat ini adalah memastikan status hukum lahan telah tuntas sebelum memasuki tahap konstruksi, jadi kegiatan yang dilakukan di lapangan masih sebatas pengamanan aset," ujar Elvira.
Elvira menegaskan bahwa PT Kaixin berkomitmen penuh untuk mengikuti seluruh regulasi yang ditetapkan pemerintah, termasuk mengurus berbagai izin yang dipersyaratkan sebelum pembangunan hotel dimulai. "Kami akan mematuhi seluruh regulasi yang berlaku, setelah seluruh aspek legalitas lahan dan perizinan selesai, baru perusahaan dapat menyusun tahapan pembangunan sesuai rencana investasi yang telah disampaikan," pungkasnya.
