Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan membiayai pendidikan puluhan ribu siswa SMA yang tidak tertampung di sekolah negeri pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 melalui kerja sama dengan sekolah swasta.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tidak ada lagi persoalan terkait skema pembiayaan bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.
Menurut KDM, jumlah siswa SMA yang tidak tertampung di sekolah negeri tahun ini diperkirakan berkisar antara 70.000 hingga 80.000 orang. Angka tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
"Hitungan kita ada sekitar 70.000 sampai 80.000 siswa SMA yang tidak bisa diterima di sekolah negeri. Menurut saya ini menurun dibanding tahun lalu karena tahun lalu lebih besar. Hari ini sudah lebih sedikit dan itu akan dibiayai oleh Pemprov Jabar untuk bersekolah di sekolah swasta yang sudah menyepakati menjadi mitra," ujar KDM, Sabtu (20/6/2026).
Terkait adanya pernyataan dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) yang membantah adanya kerja sama, KDM menegaskan bahwa Pemprov Jabar menjalin kerja sama langsung dengan sekolah, bukan dengan organisasi.
Menurut dia, nota kesepahaman atau kerja sama dilakukan dengan masing-masing sekolah swasta yang bersedia menjadi mitra pemerintah dalam menampung siswa.
Baca Juga
- Warga Bandung Raya Terdampak Pemadaman Listrik Bisa Gugat PLN Lewat BPSK
- Pemprov Jabar Bakal Gelar Nobar Piala Dunia Mulai Semifinal
- 2.000 Nelayan di Pelabuhan Jayanti Cianjur Terancam Kehilangan Sandaran Aman
"Kita bekerja sama dengan sekolah, bukan dengan organisasi. MOU kita bukan dengan ormas, tetapi dengan sekolahnya. Kalau BMPS membantah, sementara sekolahnya bersedia, ya tidak ada masalah," katanya.
KDM mengungkapkan hingga saat ini sudah terdapat sekitar 700 sekolah swasta yang menyatakan kesediaan menjadi mitra Pemprov Jabar. Kesediaan tersebut dibuktikan melalui surat pernyataan yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah.
"Yang sudah menyatakan bersedia dengan surat pernyataan ada 700 sekolah," katanya.
Dengan jumlah tersebut, KDM optimistis seluruh siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap dapat memperoleh akses pendidikan. Apalagi, biaya pendidikan mereka akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Yang penting tugas saya adalah anak-anak Jawa Barat harus sekolah dan biayanya disiapkan oleh Pemprov," tegasnya.
