Bagi sebagian besar negara, Ajang Piala Dunia merupakan panggung besar untuk menunjukkan kekuatan mereka di sepak bola dan mencapai prestasi olahraga di hadapan dunia. Seperti halnya Piala Dunia 2026 yang menjadi ajang pembuktian ketiga negara tuan rumah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lain hal dengan Iran, Piala Dunia 2026 menjadi suatu cerita yang dilematis bagi mereka. Di saat para pemain berusaha fokus membuktikan kapasitas mereka di kancah Piala Dunia, mereka justru harus mengadapi bayang-bayang konflik geopolitik yang telah berlangsung selama puluhan tahun antara negaranya dengan Amerika Serikat.
Pandangan bahwa olahraga sepak bola dan politik merupakan dua ranah yang harus dipisahkan, namun faktanya tidak semudah yang diharapkan. Dalam praktiknya, sepak bola sering kali menjadi ruang yang mempertemukan antara isu sosial dan politik, mulai dari pemerintahan, hubungan internasional, hak asasi manusia, diskriminasi, hingga kekerasan. Dalam konteks saat ini yang terjadi, sepak bola tidak hanya dapat dipahami sebagai ajang pembuktian para pemain di lapangan, tetapi juga menjadi suatu fenomena yang menggambarkan relasi kekuasaan bekerja dalam ranah ini.
Dalam buku yang berjudul The Politics of Football, hubungan antara suporter, klub, tim nasional, federasi, hingga badan pengatur internasional menunjukkan bahwa sepak bola berada pada ranah yang kompleks, menjadi bagian dari kekuasaan dan tidak terlepas dari hubungannya dengan politik. keberadadan FIFA sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia juga menunjukkan adanya ketegangan antara idealisme olahraga dan realitas politik. di satu sisi, FIFA memiliki komitmen terhadap nilai hak asasi manusia serta menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, bangsa, agama, dan pandangan politik, dan memaksa FIFA untuk menjadi lembaga yang netral terhadap urusan politik dan agama. Namun yang tidak bisa dielakkan juga, bahwa penyelenggaraan turnamen besar seperti piala dunia ini tidak pernah benar-benar bersih dari kepentingan politik negara, baik yang muncul pada bentuk kebijakan keamanan, regulasi imigrasi, diplomasi internasional, maupun hubungan antar negara yang sedang bersitegang (Kassimeris, 2024).
Kasus yang terjadi oleh Iran di Piala Dunia 2026 ini menjadi contoh nyata untuk kita melihat bagaimana hampir tidak ada pembatas antara sepak bola dan politik. di tengah perjuangan Iran untuk mencatatkan timnas mereka dalam sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia, Iran juga dihadapkan dengan berbagai konsekuensi dari hubungan diplomatik mereka dengan AS yang tidak baik-baik saja, ditambah lagi AS menjadi salah satu tuan rumah dari turnamen ini. oleh karena itu, perjalanan Iran di Piala Dunia 2026 ini perlu diamati lebih lanjut sebagai bentuk realitas yang terjadi dari ketegangan geopolitik hari ini.
Konflik Berkepanjangan AS-Iran
Dalam sejarah pertandingan Piala Dunia, Konflik antara AS dengan Iran bukan suatu hal yang baru. Pasalnya kedua negara ini pernah dipertemukan dalam pertandingan Pialada Dunia yang saat itu terselenggara di Lyon, Prancis. Saat itu Iran menang 2-1 atas AS. Namun bukan hasil pertandingan yang menjadi fokus utama, tetapi pertandingan tersebut menjadi icon bersejarah dalam gelaran piala dunia yang disebut-sebut sebagai pertandingan paling sarat muatan politik dalam sejarah Piala Dunia. Meskipun diliputi ketegangan diplomatik, pertandingan tersebut tetap berjalan dan relatif damai dan dan dikenang sebagai momen diplomasi simbolik dalam sepak bola.
Hubungan antara AS dan Iran diawali dengan kecurigaan dan permusuhan yang intens sejak Revolusi Islam 1979. Akar konflik ini didorong dari tuduhan AS terkait program nuklir Iran serta keterlibatan Iran dalam mendukung organisasi-organisasi yang dianggap AS sebagai teroris, seperti Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, dan organisasi militan di Irak. Meskipun Iran secara terbuka membantah tuduhan pembangunan senjata nuklir dan menyatakan program tersebut ditujukan untuk perdamaian. Ketegangan ini semakain meluas setelah persaingan dominasi di timur tengah. Bagaimana Iran membangun kekuatannya dengan partai politik syiah di Irak paska penggulingan Saddam Hussein. Kemudian di Lebanon memberikan dukungan finansial kepada Hisbullah (Bahgat, 2008).
Memasuki periode Tahun 2018-2019, konflik semakin memanas ketika Presiden AS Donald Trump menarik keluar AS dari perjanjian nuklir 2015 (JCPOA) dan memberikan kebijakan “Maximum Pressure” kepada Iran. Langkah ini bertujuan untuk memberi sanksi ekonomi berbentuk penghentian total ekspor minyak Iran, yang berdampak terhadao ekonomi Iran dan menyebabkan nilai mata uang dan PDB menurun drastis. hingga untuk pertama kalinya menetapkan Korps Garda Revolusi Islam sebagai organisasi teroris (Stategic Comments, 2019).
Setelah kegagalan dalam negosiasi nuklir, situasi kembali memanas pada 28 Februari 2026, dimana AS mengadakan Operasi Epic Fury dengan meluncurkan militer besar-besaran yang menghantam pertahanan Iran. Kemudian Iran merespon dengan serangan balasan ke pangkalan militer AS di timur tengah, seperti yang terjadi di Israel dan negara-negara teluk yang menjadi sekutu AS. Iran kemudian mengambil langkah besar dengan menutup selat Hormuz hingga melumpuhkan jalur perdagangan minyak dunia. Hingga mendekati piala dunia 2026, Timnas Iran masih memiliki kekhawatiran dan maju mundur untuk berpartisipasi langsung ke Pialada Dunia yang diselenggarakan di AS.
Soft Power AS lewat Sepak Bola
Dalam teori yang diperkenalkan oleh Joseph Nye, soft power adalah kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi pihak lain bukan dari paksaan atau militer (hard power) melainkan dengan pendekatan budaya, nilai-nilai, industri yang dimiliki (Nye, 2017). Dalam konteks ini, piala dunia 2026 ini bisa dimanfaatkan oleh AS sebagai instrumen soft power mereka. Pertandingan yang digelar di AS ini bukan hanya sekedar memperlihatkan bentuk stadion, infrastruktur kota, dan kapasitas negara dalam mengelola turnamen, tetapi juga bagaimana AS menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat citra merapa dihadapan dunia yang terbuka bagi berbagai bangsa dan budaya.
Jika dilihat lebih jauh lagi, penyelenggaraan piala dunia 2026 ini juga digunakan untuk memperluas pengaruh budaya AS ditengaj ketidakpastian konflik geopolitik global. Jika dilhat beberapa tahun kebelakang atau mungkin dalam sejarahnya, sepak bola bukan merupakan olahraga yang digandrungi oleh masyarkat AS. Dengan menjadi tuan rumah piala dunia, harapan akan keberlangsungan sepak bola di tanah amerika ini semakin terbuka. Ditambah upaya negara dengan memperbaiki kompetisi domestik mereka yaitu Major League Soccer (MLS), bahkan sampai mendatangkan pemain sepak bola nomor satu dunia Lionel Messi untuk menarik antusiasme para masyarakat Amerika terhadap sepak bola. Dari perspektif soft power ini, keberhasilan turnamen menjadi keharusan untuk menjamin narasi bahwa AS tidak hanya mendominasi di bidang ekonomi dan politik, tetapi juga mampu menjadi acuan di bidang olahraga.
Ketika Politik Masuk ke Ruang Ganti
Tidak bisa dipungkiri ketegangan politik antar negara sangat mempengaruhi kesiapan para pemain timnas khsususnya timnas Iran sebagai tamu. Setalah berlangsung partai pembuka piala dunia beberapa hari lalu, kini masuk dalam pembahasan bagaimana timnas Iran melakukan perjuangannya di arena pentas Piala Dunia 2026. Dilansir dari BBC Sport, Pelatih Iran Amir Ghalenoei mengatakan bahwa mereka adalah tim “paling tertindas” di Piala Dunia 2026 ini setelah pembatasan perjalanan di menit-menit akhir diberlakukan kepada mereka. Ada beberapa masalah yang terjadi yang merugikan pihak timnas Iran selama piala dunia ini berlangsung. Pertama, yang awalnya kamp latihan mereka berbasis di Tucson, Arizona, kemudian harus dipindahkan ke Tijuana, Meksiko, setelah menghadapi masalah logistik dan visa. Kedua, permasalahan Visa untuk delegasi Iran yang mengalami masalah untuk memasuki wilayah AS. Ketiga, paska pertandingan pembuka melawan Selandia Baru, seluruh punggawa timnas iran diharuskan untuk pergi dari Los Angeles, yang seharus dijadwalkan mereka beristirahat semalam. Yang mana permasalah yang terjadi ini membuat Iran dilanda ketidakpastian selama berjalannya turnamen, akibat dari perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah dan permasalahan keamanan.
Selain itu, fenomena yang kontroversial juga tersajikan ketika Iran berhadapan dengan Selandia Baru. Gol penyeimbang yang dicetak oleh Mohammad Mohebi tidak hanya menghidupkan harapan Iran dilapangan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana selebrasi menjadi suatu ekspresi bagi pemain Iran di Piala Dunia, walaupun hal ini sulit dipisahkan dari konteks politik yang sedang terjadi. Walaupun sudah ada penjelasan langsung dari Mohebi terkait “itu hanyalah sebuah selebrasi dan tidak lebih dari itu”. Walapun begitu, publik sudah terlanjur membaca gestur tersebut sebagai simbol keteguhan dari sebuah timnas yang datang ke turnamen dengan kondisi yang sedang tidak baik-baik saja.
Pada akhirnya, apa yang diraih iran di lapangan, perjalanan mereka di Piala Dunia membuktikan bahwa apa yang terjadi antara politik dan sepak bola adalah suatu hal yang tidak bisa secara sepenuhnya dipisahkan. Maka di sini peran FIFA sangat dibutuhkan, tagline FIFA “for the game. For the world” tidak boleh hanya sekedar selogan semata, tetapi bagaimana adanya perwujudan bahwa sepak bola adalah milik seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan politik, budaya, maupun ideologi. Bahwa sepak bola harus menjadi bahasa universal yang mampu mewujudkan persatuan global yang melampaui batas-batas negara.
