Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa proses penanganan pascabencana gempa bermagnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah (Sulteng) tidak boleh hanya terpaku pada perbaikan infrastruktur. Dia menekankan pentingnya memprioritaskan pemulihan keberlanjutan hidup dan ekonomi warga yang terdampak.
"Penanganan pascabencana tidak boleh hanya berfokus pada pendataan kerusakan fisik semata tapi harus berorientasi pada pemulihan kehidupan warga secara menyeluruh," kata Puan dikutip melalui keterangan tertulis, dikutip Minggu, 21 Juni 2026.
Baca Juga :
BNPB Percepat Penanganan Empat Kubangan Dampak Gempa SigiPuan menilai, data kerugian materiil berupa ribuan rumah rusak serta fasilitas publik yang runtuh di Kota Palu, Sigi, Donggala, Poso, dan Parigi Moutong menyembunyikan masalah kemanusiaan yang lebih besar. Ada ribuan jiwa yang kini kehilangan kepastian masa depan pascabencana.
“Di balik data kerusakan bangunan dan infrastruktur, terdapat ribuan keluarga yang saat ini menghadapi ketidakpastian mengenai tempat tinggal, aktivitas ekonomi, pendidikan anak, hingga keberlanjutan kehidupan sehari hari mereka,” ujar Puan.
Mantan Menko PMK ini mengingatkan bahwa krisis pendapatan kerap membayangi korban gempa akibat hilangnya kemampuan untuk bekerja. Oleh karena itu, bantuan yang dikucurkan negara harus menyentuh akar masalah kesejahteraan keluarga secara cepat.
“Bantuan yang diberikan juga perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil/menyusui, penyandang disabilitas, dan mereka yang memiliki penyakit komorbid,” ujar Puan.
Bangunan rumah warga mengalami kerusakan akibat gempa bumi Magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah pada Selasa, 16 Juni 2026. Foto: BPBD Kabupaten Poso.
Puan menambahkan, perbaikan tempat tinggal memang krusial, tetapi warga juga memerlukan modal untuk kembali berdikari. Negara wajib hadir memberikan bantalan ekonomi agar masyarakat tidak makin terpuruk.
"Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya berupa logistik dan material pembangunan rumah, tetapi juga dukungan terhadap pemulihan ekonomi keluarga terdampak,” kata Puan.
Belajar dari evaluasi penanganan bencana pada tahun-tahun sebelumnya, Puan menyoroti masalah klasik lamanya proses administrasi pencairan stimulan perbaikan rumah. Ia mendesak pemotongan birokrasi demi mempercepat pemulihan psikologis korban.
"Dalam situasi pascabencana, kecepatan menjadi faktor yang sama pentingnya dengan nilai bantuan itu sendiri,” ucap Puan.
