Jakarta: Mitigasi bencana kekeringan dinilai diperlukan di fase awal musim kemarau. Instansi terkait didorong untuk segera membangun program infrastruktur ketahanan air nasional.
“Kita tahu persoalan kekeringan bukan semata-mata akibat faktor alam saja tapi juga terkait dengan tata kelola sumber daya air yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan iklim,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR, Andi Iwan Darmawan Aras, dikutip melalui keterangan tertulis, Minggu, 21 Juni 2026.
Baca Juga :
BNPB Percepat Penanganan Empat Kubangan Dampak Gempa SigiBerdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), krisis air bersih akibat menurunnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir sudah melanda sejumlah daerah. Sedikitnya 2.245 warga di Kabupaten Bekasi (Jawa Barat) dan Kabupaten Klaten (Jawa Tengah) mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Krisis serupa juga terdeteksi di Bogor, Bandung, Cilacap, Jepara, Gunungkidul, hingga Bojonegoro dan Pasuruan.
Melihat situasi tersebut, Iwan meminta kementerian terkait, BNPB, dan pemerintah daerah (Pemda) untuk segera melakukan langkah mitigasi konkret.
“Mitigasi penting untuk memastikan persiapan yang harus dilakukan dalam menghadapi bencana kekeringan. Apalagi sudah ada prediksi kemarau tahun ini akan lebih panjang,” tutur Iwan.
Iwan mengapresiasi langkah cepat Pemda dan BPBD yang langsung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga. Namun, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut hanya solusi sementara.
“Yang lebih penting adalah membangun sistem ketahanan air yang mampu mengurangi kerentanan masyarakat terhadap perubahan cuaca ekstrem,” ungkap Iwan.
Menurutnya, krisis yang terjadi saat ini merupakan alarm awal sebelum memasuki puncak musim kemarau pada Juli hingga September mendatang. Jika tidak diantisipasi, jumlah warga terdampak berpotensi melonjak signifikan, terutama di wilayah Jawa, Nusa Tenggara, Sumatera bagian selatan, serta sebagian Kalimantan.
“Di sinilah pentingnya kebijakan ketahanan air nasional. Kementerian Pekerjaan Umum, BNPB, bersama Pemda perlu menggunakan anggaran sebaik-baiknya untuk meningkatkan infrastruktur dalam menghadapi bencana kekeringan,” sebut Iwan.
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.
Momentum Pembahasan Anggaran 2027
Iwan menilai momen pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 yang sedang berjalan antara DPR dan pemerintah menjadi waktu yang sangat tepat untuk mengunci program ini.
“Sebagai bagian dari penyusunan program prioritas dan alokasi anggaran pembangunan nasional tahun mendatang, Kementerian/Lembaga dapat menjadikan momen pembahasan RKP dan RKA untuk mengoptimalkan mitigasi kebencanaan,” jelas Iwan.
Ia mengingatkan agar penyusunan anggaran tahun depan menggunakan pendekatan berbasis skala prioritas. Khususnya yang berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak.
“Pembahasan anggaran 2027 harus menghasilkan keseimbangan antara disiplin fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan. Ini untuk memastikan agar manfaat pembangunan tetap dapat dirasakan masyarakat secara luas, termasuk untuk kebutuhan di sektor air bersih,” ujar Iwan.
