jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau Depinas SOKSI yang juga Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengajak seluruh elite politik dan partai politik untuk menunjukkan kedewasaan, kejernihan serta konsistensi sikap dalam merespons dinamika nasional belakangan ini.
Dia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas politik, menghindari narasi provokatif, serta tidak mendorong gerakan di masyarakat yang berpotensi memanaskan situasi dan meningkatkan eskalasi sosial-politik.
BACA JUGA: Misbakhun DPR: Pengesahan Revisi UU P2SK Perkuat Stabilitas Sistem Keuangan Nasional
Misbakhun menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan harus dihormati sebagai aspirasi masyarakat.
Namun, di tengah tekanan akibat dinamika geopolitik dan situasi ekonomi saat ini, ia mengingatkan agar kritik disampaikan secara bertanggung jawab serta diarahkan untuk menenangkan keadaan.
BACA JUGA: Misbakhun Optimistis Kehadiran DSI Perkuat Tata Kelola & Jaga Kepercayaan Investor
"Kritik itu penting dalam demokrasi, dan pemerintah terus mendengar aspirasi masyarakat, tetapi dalam situasi penuh tekanan, yang dibutuhkan adalah sikap yang menyejukkan, bukan narasi yang membuat keadaan semakin panas,” ujar Misbakhun di Jakarta, Minggu (21/6/2026).
Dia menambahkan keterbukaan pemerintah terhadap masukan publik juga terlihat dari langkah penegakan hukum dalam sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk dalam kasus MBG.
BACA JUGA: Demi Jaga Stabilitas Politik, Prabowo Perlu Copot Orangnya Jokowi di Kabinet
"Pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik. Dalam persoalan MBG, langkah penegakan hukum juga berjalan. Karena itu, mari kita dorong koreksi yang konstruktif, bukan kegaduhan baru,” ujar Misbakhun.
Partai Politik Perlu Tegas dan Konsisten
Menanggapi respons sebagian elite PDI Perjuangan terhadap dinamika politik dan gelombang protes publik belakangan ini, Misbakhun menyatakan tetap menghormati setiap kritik yang disampaikan.
Namun, sebagai partai besar yang pernah memegang mandat pemerintahan selama sepuluh tahun, PDI Perjuangan seharusnya memahami bahwa setiap pemerintahan selalu menghadapi pilihan kebijakan yang tidak mudah.
"Dengan pengalaman panjang dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakan negara, kritik dari PDI Perjuangan semestinya hadir secara matang, proporsional, dan solutif, bukan justru menambah panas situasi,” ujar Misbakhun.
Pengurus DPP Partai Golkar itu menegaskan, meskipun sistem dan tradisi ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal oposisi secara formal, setiap partai politik tetap perlu menunjukkan posisi yang jelas dan konsisten: berada di dalam pemerintahan atau mengambil posisi di luar pemerintahan.
Misbakhun menegaskan, perbedaan pandangan dan kritik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.
Namun, partai politik tidak seharusnya menampilkan sikap ambigu, seolah menjadi penyeimbang ketika ada kebijakan bermasalah, tetapi ikut mengambil manfaat politik ketika program pemerintah mendapat respons positif dari rakyat.
"Silakan berbeda pandangan dan memberi kritik, tetapi jangan sampai publik menangkap kesan adanya ambiguitas sikap politik. Tidak bisa satu pihak mengambil poin dari program pemerintah yang bagus, tetapi mengambil jarak dan mengkritik keras ketika ada program pemerintah yang sedang bermasalah. Posisi politik dua kaki seperti itu tidak elegan,” tegas Misbakhun.
Meski demikian, Misbakhun mendorong seluruh partai politik mengedepankan politik kerja bersama, karena persoalan bangsa saat ini tidak dapat diselesaikan dengan saling menyalahkan, melainkan membutuhkan kontribusi gagasan dari semua kekuatan politik.
Dia mengajak untuk bersama-sama mendinginkan suasana. Tugas seluruh elite politik adalah memberi keteladanan, menghadirkan solusi, serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik sesaat.
"Inilah politik berwawasan kebangsaan, yaitu politik yang memprioritaskan kepentingan nasional daripada kepentingan politik praktis yang populis,” pungkas Misbakhun.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
