Grid.ID - Aksi Dedi Mulyadi janjikan memberikan bantuan bagi calon murid yang tidak diterima di negeri menarik perhatian publik. Nantinya, Pemprov Jabar disebut bakal menyiapkan 700 sekolah swasta.
Hal tersebut pun disampaikan Dedi Mulyadi melalui akun Tiktoknya @dedimulyadiofficial. Dimana ia, mengaku sudah membahas dengan Pemprov Jabar.
Dan sejumlah opsi pilihan sekolah. Hal ini dilakukan semata-mata demi anak-anak di Jabar tetap bisa sekolah.
"Bagi yang wilayah perbatasan, nanti ada sekolah penyangga, manfaatkan, yang penting anak-anak kita sekolah," ujar Dedi Mulyadi dikutip Grid.ID dari Tiktok @dedimulyadiofficial, Sabtu (20/6/2026).
Tak berhenti sampai di situ, bagi anak-anak yang tidak sekolah akan ada sekolah penyangga dan sekolah terbuka.
"Bagi yang wilayah perbatasan, nanti ada sekolah penyangga, manfaatkan, yang penting anak-anak kita sekolah," ujar pria yang akrab disapa KDM itu.
"Bagi mereka yang anak-anaknya tidak bisa setiap hari ke sekolah, manfaatkan sekolah terbuka.
Ini juga negeri, ijazah negeri, dan bisa jadi sekolah bergengsi," imbuhnya.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menyatakan dirinya sudah menandatangani nota kesepahaman dengan 700 sekolah swasta untuk kerja sama.
"Bagi mereka yang pada akhirnya tidak bisa sekolah di negeri, bisa masuk ke swasta yang siang ini nota kesepahamannya ditandatangani."
"Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Pendidikan, ada 700 sekolah swasta yang menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi," paparnya.
Sementara itu, selain Dedi Mulyadi janjikan memberikan bantuan bagi calon murid yang tidak diterima di negeri, melansir dari Kompas.com, Dedi juga akan memberikan bantuan dalam bentuk beasiswa Pancawaluya.
Para calon murid yang nanti bersekolah di SMA/SMK Swasta kerja sama tidak akan dipungut biaya karena ada skema beasiswa.
"Kita nanti memasuki era di mana anak-anak sekolah negeri dan sekolah swasta yang kerja sama dengan pemerintah provinsi tidak dipungut biaya oleh sekolah
Biayanya sudah diberikan dalam bentuk beasiswa Pancawaluya, sehingga kita memasuki sebuah era di mana negara bertanggung jawab atas pendidikan warganya," tandasnya. (*)
Artikel Asli
