Menkeu Purbaya Pamer Kekuatan Ekonomi RI dan Program Prabowo di China

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan kondisi terkini perekonomian Indonesia serta arah pembangunan nasional di hadapan civitas akademika Nankai University, Tianjin, China. Dalam kuliah umum tersebut, ia menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi kuat dengan dukungan pengelolaan fiskal yang disiplin dan berkelanjutan.

Kuliah umum tersebut dihadiri sejumlah pimpinan Nankai University, antara lain Presiden Nankai University Chen Yulu, Wakil Rektor Eksekutif Chen Jun, Wakil Rektor Sheng Bin, Profesor Xingmin Li, serta ratusan mahasiswa.

Purbaya menyoroti kemampuan Indonesia menjaga kesehatan fiskal di tengah ketidakpastian global. Menurutnya, pemerintah mampu mempertahankan defisit anggaran tetap berada di bawah batas 3% sebagaimana diamanatkan undang-undang, sehingga memberikan ruang yang cukup bagi APBN untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Purbaya mengatakan forum akademik tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara melalui pertukaran pemikiran dan pengalaman pembangunan.

"Adalah kehormatan besar bagi saya untuk berada di Nankai University. Hari ini, dengan sukacita saya membagikan perspektif Indonesia mengenai kebijakan ekonomi, manajemen fiskal, serta pembangunan nasional yang berkelanjutan. Saya berharap dialog ini memperkuat pertukaran akademik, memperdalam pemahaman bersama, dan semakin meningkatkan persahabatan antara Indonesia dan Tiongkok," ujar Purbaya, dikutip dari keterangan resmi, Minggu (21/6/2026).

Dalam pemaparannya, Purbaya menjelaskan bahwa kondisi pasar global saat ini mulai menunjukkan stabilitas setelah periode volatilitas yang cukup panjang. Di tengah perbaikan sentimen internasional tersebut, ekonomi Indonesia justru mencatatkan kinerja yang lebih menonjol.

Ia mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 mencapai 5,61% secara tahunan (year-on-year). Capaian tersebut dinilai lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan sejumlah negara anggota G20 maupun negara-negara ASEAN.

Di sisi lain, stabilitas harga dalam negeri juga tetap terjaga. Hingga Mei 2026, tingkat inflasi tercatat sebesar 3,08%, menunjukkan kondisi ekonomi yang relatif stabil di tengah tantangan global.

Menurut Purbaya, kombinasi antara pertumbuhan yang kuat dan inflasi yang terkendali menjadi faktor penting yang meningkatkan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.

"Indonesia terus tampil menonjol dengan pertumbuhan PDB Kuartal I-2026 sebesar 5,61% yoy, mengungguli banyak negara ekonomi G20 dan ASEAN. Di saat yang sama, kami mempertahankan stabilitas harga dengan inflasi Mei 2026 sebesar 3,08%. Perkembangan ini membuktikan bahwa Indonesia memasuki periode ini dengan pertumbuhan yang kuat, inflasi terkendali, dan ketahanan kebijakan yang kredibel," kata Purbaya.

Selain membahas pertumbuhan ekonomi, Purbaya juga menjelaskan posisi Indonesia dalam menghadapi potensi gangguan pasokan energi dunia.

Berdasarkan analisis risiko yang dilakukan pemerintah, Indonesia berada dalam kelompok negara dengan tingkat eksposur rendah namun memiliki kapasitas penyangga yang kuat. Hal tersebut tercermin dari skor ketahanan energi nasional yang mencapai 77%.

Angka tersebut bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan Tiongkok yang memperoleh skor 76%, serta hanya terpaut tipis dari Afrika Selatan yang mencatat skor 79%.

Menurut Purbaya, salah satu faktor yang menopang ketahanan tersebut adalah kebijakan fiskal yang dijalankan secara hati-hati dan terukur. Dengan defisit yang tetap terjaga di bawah 3%, pemerintah memiliki fleksibilitas yang cukup untuk menggunakan APBN sebagai instrumen peredam gejolak apabila terjadi tekanan eksternal.

Menkeu juga memaparkan sejumlah indikator yang menunjukkan aktivitas ekonomi nasional masih bergerak ekspansif.

Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur tercatat berada pada level 50,0 yang menandakan sektor industri masih berkembang. Selain itu, likuiditas perekonomian yang tercermin dari pertumbuhan uang primer (M0) meningkat 14,8% secara tahunan.

Sektor perbankan juga menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan kredit mencapai 11,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi eksternal, Indonesia masih menikmati surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama 72 bulan berturut-turut. Cadangan devisa nasional juga tetap kuat di level US$144,9 miliar atau setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor serta pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Purbaya menegaskan bahwa capaian ekonomi tersebut tidak hanya terlihat dalam angka-angka makro, tetapi juga mulai tercermin dalam kondisi sosial masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berlangsung berhasil menciptakan sekitar 1,9 juta lapangan kerja baru sehingga mendorong penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,68% pada 2026.

Di saat yang sama, berbagai program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah turut membantu menurunkan tingkat kemiskinan. Data pemerintah menunjukkan angka kemiskinan turun dari 8,57% pada September 2024 menjadi 8,25% pada September 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga menguraikan delapan kelompok program prioritas nasional yang menjadi fokus pembangunan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, program-program tersebut dirancang untuk mengubah strategi pembangunan menjadi hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

"Prioritas tersebut mencakup fondasi ketahanan nasional: kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, perumahan, dan ketangguhan bencana," jelas Menkeu.

Selain membangun fondasi dasar tersebut, pemerintah juga mempercepat transformasi ekonomi melalui program hilirisasi dan industrialisasi. Pemerintah turut mendorong penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, sekaligus memperluas upaya pengentasan kemiskinan melalui integrasi program bantuan sosial dan penciptaan lapangan kerja.

Purbaya menambahkan seluruh agenda pembangunan itu akan ditopang oleh penguatan sektor pertahanan dan keamanan, reformasi tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, digitalisasi, hingga diplomasi ekonomi.

Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menghasilkan manfaat yang lebih merata dan berkelanjutan.

"Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya tangguh di tingkat makro, melainkan juga secara nyata bertransformasi menjadi ketersediaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan merata," tegas Menkeu menutup pemaparannya.