Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk segera mengambil langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif agar pemadaman bergilir yang terjadi selama beberapa waktu belakangan tidak kembali terjadi.
Bahlil mengatakan, PLN perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dan memastikan seluruh proses berjalan secara optimal. Menurut dia, langkah mitigasi yang tepat menjadi kunci agar gangguan serupa tidak kembali dirasakan masyarakat.
"Saya mendengar informasi ada beberapa daerah terjadi pemadaman bergilir. Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak adalagi pemadaman. Dengan kata lain segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN," kata Bahlil dikutip dari keterangan resmi, Minggu (21/6/2026).
Bahlil juga menyampaikan dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo untuk mendorong langkah-langkah yang lebih cepat dan terukur demi memastikan sistem kelistrikan kembali normal.
Di sisi lain, Bahlil membantah anggapan bahwa pemadaman terjadi karena kurangnya pasokan bahan bakar di sejumlah pembangkit. Bahlil menjelaskan kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun.
Dari jumlah tersebut, pemerintah telah menugaskan perusahaan batu bara nasional menyediakan pasokan sekitar 180 juta ton hingga 190 juta ton.
Baca Juga
- Warga Bandung Raya Terdampak Pemadaman Listrik Bisa Gugat PLN Lewat BPSK
- Bos PLN Minta Maaf Ada Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa
- Imbas Pemadaman Listrik PLN Surabaya: Lampu Area Stasiun Sempat Padam, Lalu Lintas Terganggu
"Total kebutuhan batubara PLN itu 154 juta. Dari 154 juta itu Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara nasional itu sebesar 180 sampai 190 juta yang sudah dikontrakan 134 juta ton. Artinya tinggal sekitar 18 juta kan? Di mananya ada kekurangan," katanya.
Bahlil menilai persoalan utama berada pada aspek teknis distribusi dan pengelolaan logistik internal PLN, bukan pada ketersediaan pasokan batu bara yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
Lebih lanjut, Bahlil juga telah meninta PLN untuk segera menuntaskan persoalan teknis yang menyebabkan pemadaman serta memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi operasional.
Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa imbas gangguan teknis dan masalah pasokan batu bara ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
"Kami atas nama PT PLN ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir," ujar Darmawan dalam video konferensi pers yang dirilis PLN.
Darmawan menyebut, saat ini, sistem kelistrikan di Pulau Jawa menghadapi tantangan gangguan teknis dari dua operasi pembangkit listrik besar yang dimiliki dan dioperasikan oleh produsen listrik swasta (independent power producer/IPP). Kedua PLTU tersebut tidak dapat memasok listrik untuk sistem kelistrikan di Jawa.
