Jagat media sosial sempat dibuat heboh oleh temuan data pengadaan alat tulis kantor (ATK) milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Barat. Sorotan publik mengarah pada paket pengadaan yang menampilkan sembilan penghapus pensil dengan pagu anggaran mencapai Rp30.042.000.
Data yang tercantum dalam sistem pengadaan pemerintah (INAPROC) untuk Tahun Anggaran 2026 itu langsung memicu berbagai spekulasi. Banyak warganet mempertanyakan kewajaran anggaran yang dianggap tidak masuk akal tersebut.
Menanggapi polemik yang berkembang, Kepala DPMPTSP Lampung Barat, Robert Putra, akhirnya memberikan klarifikasi resmi. Ia menegaskan bahwa anggaran Rp30 juta tersebut bukan digunakan untuk membeli sembilan penghapus pensil semata.
"Paket tersebut merupakan paket konsolidasi kebutuhan alat tulis kantor yang menggabungkan 108 RUP ATK (Rencana Umum Pengadaan Alat Tulis Kantor) dari beberapa subkegiatan dalam satu tahun anggaran," kata Robert dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (21/6/2026).
Menurut Robert, konsolidasi dilakukan sesuai aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menyederhanakan proses administrasi.
Ia menekankan bahwa nilai pagu sebesar Rp30.042.000 digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan perlengkapan kantor yang terdiri dari banyak item.
Baca Juga: Aksi Jahit Mulut Aktivis Lampung Sambut Prabowo di Lampung, Ada Maknanya
"Nilai pagu sebesar Rp30.042.000 tidak diperuntukkan untuk pembelian penghapus pensil semata, melainkan untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis barang ATK yang terdiri dari banyak item," ungkap Robert.
Berbagai kebutuhan tersebut, lanjutnya, meliputi pena, pensil, penghapus, binder clip, hingga perlengkapan ATK lainnya yang dibutuhkan sepanjang tahun anggaran.
Robert juga menjelaskan bahwa tampilan di sistem SIRUP maupun INAPROC terkadang hanya menampilkan salah satu uraian barang dari paket yang telah dikonsolidasikan. Dalam kasus ini, yang muncul kebetulan adalah penghapus pensil.
"Proses entri RUP ATK konsolidasi yang menggabungkan 108 RUP secara otomatis dapat menampilkan uraian pekerjaan, volume, dan spesifikasi salah satu RUP yang dikonsolidasikan. Dalam kasus ini yang muncul adalah penghapus pensil," terang dia.
Meski begitu, rincian lengkap seluruh kebutuhan ATK tetap tersedia pada detail paket pengadaan di sistem tersebut. Kendati demikian, Robert tetap mengapresiasi perhatian masyarakat dan media yang ikut mengawasi penggunaan anggaran pemerintah.
Baca Juga: Program Pemutihan Lampung Berlangsung Juni-Agustus 2026, Ini Daftar Diskon Pajak Kendaraan
"Kami menyampaikan terima kasih atas fungsi pengawasan masyarakat dan media. Pengelolaan APBD di lingkungan DPMPTSP senantiasa berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas," imbuhnya.
Ia memastikan pihaknya akan lebih berhati-hati dalam menyusun dan menyajikan data pengadaan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berujung kegaduhan di tengah masyarakat.
