REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Standar Environmental, Social, and Governance (ESG) kini menjadi penentu utama arah baru ekosistem nikel dan industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) global. ESG tidak lagi sekadar kerangka kepatuhan, melainkan telah berkembang menjadi syarat utama masuk ke rantai pasok mineral kritis dunia.
Di tengah meningkatnya kebutuhan nikel dan mineral strategis untuk mendukung transisi energi, pasar global semakin selektif. Penilaian tidak hanya bertumpu pada kualitas dan volume produksi, tetapi juga pada jejak keberlanjutan dari proses ekstraksi hingga hilirisasi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai tren tersebut membuka peluang strategis bagi Indonesia sebagai salah satu produsen utama nikel dunia, selama mampu memenuhi standar keberlanjutan yang dipersyaratkan pasar global.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM, Cecep Mochammad Yasin, mengatakan mineral yang diproduksi dengan standar ESG memiliki nilai tambah lebih tinggi dalam rantai pasok industri EV dan energi bersih.
.rec-desc {padding: 7px !important;}“Pasar global saat ini tidak hanya menilai kualitas produk mineral yang dihasilkan, tetapi juga bagaimana mineral tersebut diproduksi,” kata Cecep dalam Seri Dialog Mineral Kritis INDEF–GTI bertajuk Menavigasi Ketegangan Geopolitik dan Mengamankan Peran Indonesia dalam Rantai Pasok Mineral Kritis Menuju Kedaulatan Energi, dikutip Ahad (21/6/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan pergeseran besar dalam struktur industri global. Produsen kendaraan listrik dan manufaktur teknologi kini menempatkan ESG sebagai faktor utama dalam pemilihan mitra rantai pasok. Tanpa pemenuhan standar keberlanjutan, akses ke pasar global semakin ketat.
Menurut Cecep, pemerintah terus memperkuat integrasi ESG dalam tata kelola pertambangan nasional. Prinsip tersebut mulai diterapkan dalam evaluasi dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang.
Dari aspek sosial, perusahaan wajib menjalankan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang disusun bersama pemerintah daerah. Sementara dari aspek lingkungan, perusahaan didorong meningkatkan efisiensi energi, menekan emisi, memperkuat pengelolaan limbah dan air tambang, serta melaksanakan reklamasi dan pascatambang secara bertanggung jawab.
“Di beberapa tambang juga telah diterapkan standar ESG seperti IRMA, termasuk efisiensi energi dan pengurangan emisi melalui elektrifikasi alat berat maupun penggunaan sumber energi yang lebih bersih,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ditjen Minerba tengah melakukan kajian untuk menyelaraskan standar nasional dengan praktik ESG global melalui analisis kesenjangan antara regulasi domestik dan standar internasional. Langkah ini dinilai penting karena semakin banyak kontrak pasokan global yang mensyaratkan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan.
Sebagai contoh, perusahaan tambang yang memasok kebutuhan industri EV harus mampu memenuhi standar ESG yang ditetapkan produsen otomotif dunia.
“Salah satu contohnya adalah kerja sama Vale Indonesia dengan Ford dan Volkswagen yang menerapkan standar ESG global dalam rantai pasoknya,” kata Cecep.
Perkembangan ini menunjukkan ESG telah bertransformasi dari sekadar prinsip tata kelola menjadi instrumen strategis dalam kompetisi industri global.
Bagi Indonesia yang memiliki cadangan besar nikel, tembaga, timah, dan bauksit, tantangan utama kini bergeser. Bukan lagi soal ketersediaan sumber daya, melainkan kemampuan memenuhi standar keberlanjutan yang menjadi syarat utama pasar global.
Sejalan dengan itu, pelaku industri pertambangan nasional mulai menempatkan ESG sebagai bagian inti strategi bisnis. Holding industri pertambangan MIND ID bersama anggota grupnya terus memperkuat implementasi ESG melalui pengurangan emisi, reklamasi dan rehabilitasi lahan pascatambang, konservasi lingkungan, hingga peningkatan tata kelola dan transparansi pelaporan keberlanjutan.
Menurut Cecep, tren ini menandai perubahan besar arah industri pertambangan global. Keberhasilan bisnis tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya cadangan atau kapasitas produksi, tetapi juga kemampuan memenuhi tuntutan keberlanjutan di seluruh rantai pasok.
Dengan dinamika tersebut, ESG kini bukan hanya faktor reputasi, melainkan telah menjadi prasyarat utama untuk menjaga akses pasar dan memenangkan kontrak di industri EV global.
“Pasar global saat ini bergerak ke arah yang semakin menuntut praktik pertambangan berkelanjutan. Karena itu ESG bukan lagi sekadar kepatuhan, tetapi telah menjadi faktor penentu daya saing dan akses pasar bagi industri mineral,” ujar Cecep.
