JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membantah adanya tuduhan penggelembungan anggaran dalam pelayanan hemodialisis (HD) di RGUD KH Muhammad Thohir Krui Pesisir Barat, Lampung.
Adapun isu ini mencuat seiring percakapan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin kepada Presiden Prabowo Subianto yang menyebut delapan set alat hemodialisis seharga Rp30 miliar dalam acara peresmian RSUD tersebut pada Rabu (10/6) lalu.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman menjelaskan apa yang dimaksud oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin terkait dengan pengadaan senilai Rp30 miliar itu merupakan nilai total pengadaan alat kesehatan canggih untuk setiap 66 RSUD yang masuk dalam Program Hasil Cepat Terbaik (PHTC), atau Quick Win.
"Masing-masing RSUD akan mendapatkan dukungan alkes canggih senilai lebih dari Rp30 miliar dari program SIHREN (Strengthening Indonesia's Healthcare Referral Network)," ujar Aji, Minggu (21/6/2026).
Oleh karena dia berharap masyarakat tidak termakan hoaks yang beredar di media sosial. "Kami berharap masyarakat tidak termakan hoaks yang beredar seolah-olah Menkes melakukan penggelembungan harga," tegasnya.
Dijelasnnya, alat tersebut termasuk cathlab, CT scan 64 slice, echocardiography, mammography, dan lain-lain. Aji menjelaskan RSUD Krui itu sendiri mendapatkan bantuan sekitar Rp31,7 miliar untuk pengadaan alat kesehatan tersebut. Angka ini disebut tidak hanya untuk layanan hemodialisis.
"RSUD Krui sendiri mendapatkan bantuan sekitar Rp31,7 miliar tahun ini untuk pengadaan alat canggih tersebut. Angka ini bukan hanya untuk layanan HD," tutur Aji.
