jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi menilai keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi, seperti Pertalite, Bio-Solar, dan LPG 3 kilogram, merupakan langkah tepat menjaga daya beli masyarakat.
Menurut Abdul Rahman, kebijakan tersebut juga penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi global.
BACA JUGA: Pertamina Patra Niaga Pastikan Pertamax Mengikuti Harga Pasar
"Keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan langkah yang tepat, karena dapat menjaga daya beli masyarakat dan menahan tekanan inflasi," kata Abdul Rahman, Minggu (21/6).
Mantan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin itu, menjelaskan distribusi barang dan jasa di Indonesia masih didominasi penggunaan BBM bersubsidi.
BACA JUGA: Ekonom Optimistis Harga Pertamax Akan Turun, tetapi Bertahap
Oleh karena itu, penyesuaian harga Pertamax yang merupakan BBM nonsubsidi dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap biaya logistik maupun harga kebutuhan pokok.
"Untuk distribusi barang dan jasa, mayoritas masih menggunakan BBM bersubsidi, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap biaya logistik maupun harga kebutuhan pokok."
BACA JUGA: Inflasi Medis Indonesia Tertinggi di Asia, Allianz Soroti Pentingnya Perlindungan Kesehatan Berkelanjutan
"Oleh karena itu, dampak kenaikan Pertamax terhadap inflasi relatif terbatas," ujarnya.
Abdul Rahman mengatakan kenaikan harga Pertamax perlu disikapi secara bijak, karena penyesuaian harga BBM nonsubsidi tersebut mengikuti nilai keekonomian energi.
Menurut dia, kenaikan harga minyak mentah dunia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang dipengaruhi dinamika geopolitik internasional, termasuk konflik di kawasan Selat Hormuz, turut mendorong penyesuaian harga.
"Kenaikan harga Pertamax bukanlah keputusan yang mudah. Makin lama Pertamina menahan penyesuaian harga di bawah nilai keekonomiannya, makin besar pula beban keuangan yang harus ditanggung oleh Pertamina maupun pemerintah," tuturnya.
Dia menilai konsumen Pertamax pada umumnya berasal dari kelompok masyarakat menengah ke atas, yang memiliki kemampuan lebih besar untuk menyesuaikan pola konsumsi.
"Sementara itu, penyesuaian harga Pertamax pada dasarnya hanya mengharuskan konsumennya menyesuaikan pola pemakaian."
"Konsumen Pertamax umumnya memiliki kemampuan untuk melakukan penyesuaian tersebut," katanya.
Abdul Rahman menambahkan penggunaan Pertamax lebih banyak berkaitan dengan preferensi terhadap kualitas bahan bakar dan kenyamanan berkendara.
Oleh sebab itu, dampak kenaikan harga Pertamax lebih banyak dirasakan dalam bentuk penyesuaian pola konsumsi, dibanding memengaruhi kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
"Saya ingin mempertegas bahwa dampak utama kenaikan Pertamax adalah pada penyesuaian kenyamanan pengguna terhadap harga baru."
"Dari situ akan terbentuk pola konsumsi baru, di mana pada kelompok pendapatan tertentu mungkin terjadi pengurangan volume penggunaan. Namun, dampaknya terhadap kelompok masyarakat menengah ke bawah sangat terbatas," jelasnya.
Dia juga menegaskan kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak berarti terhadap laju inflasi nasional.
"Kenaikan Pertamax tidak akan terlalu berdampak terhadap peningkatan inflasi karena transportasi publik, baik untuk angkutan orang maupun barang masih menggunakan BBM bersubsidi," tambahnya.
Abdul Rahman mengajak masyarakat merespons penyesuaian harga Pertamax secara rasional dengan meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan kendaraan.
Di sisi lain, dia meminta pemerintah memastikan ketersediaan BBM bersubsidi di seluruh daerah agar tidak terjadi kelangkaan maupun antrean panjang.
"Kami juga mendorong pemerintah untuk terus memastikan pasokan BBM bersubsidi tetap tersedia dan mudah diakses masyarakat."
"Jangan sampai terjadi kelangkaan atau antrean yang justru membebani rakyat," pungkas Abdul Rahman.(kkp/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ekonom Nilai Kenaikan BI Rate Tepat untuk Rupiah & Tekan Inflasi
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Kenny Kurnia Putra
