Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penandatanganan perjanjian damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Swiss diperkirakan meredakan tekanan fiskal nasional sekaligus menjadi katalis positif bagi sektor pertambangan domestik.
Analis Indo Premier Sekuritas Ryan Winipta dan Reggie Parengkuan mengungkapkan bahwa kesepakatan damai ini langsung direspons pasar dengan melandainya harga minyak mentah Brent ke level US$84 per barel.
Penurunan harga minyak ke kisaran US$80 per barel dinilai secara signifikan mengurangi beban anggaran negara, serta memperkecil risiko munculnya regulasi tambahan seperti kenaikan royalti atau pajak ekspor komoditas.
“Faktor penandatanganan damai ini membuat harga minyak kembali ke level US$80 per barel, sehingga tekanan fiskal terhadap Indonesia akan berkurang secara signifikan,” ujar mereka dalam risetnya, dikutip Minggu (21/6/2026).
Selain meredakan beban fiskal, pemulihan jalur perdagangan di Selat Hormuz pascadamai diproyeksikan bakal memperbaiki rantai pasok belerang (sulphur) global yang penting bagi industri pengolahan mineral khususnya nikel
Indo Premier lantas mempertahankan peringkat overweight untuk sektor komoditas dengan menjagokan saham PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL).
Baca Juga
- AS-Iran Kembali Memanas, Status Selat Hormuz Masih Belum Jelas
- Selat Hormuz Dibuka, Tekanan ke Industri Tekstil Belum Mereda
- Ramalan Fitch Soal Harga Minyak jika Selat Hormuz Dibuka
Selain kedua saham tersebut, emiten komoditas lain seperti PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) dan PT Harum Energy Tbk. (HRUM) juga disebut menjadi penerima manfaat utama dari normalisasi lalu lintas Selat Hormuz.
“Emiten seperti MBMA, NCKL, INCO, dan HRUM akan menjadi pihak yang paling diuntungkan dari perbaikan pasokan belerang seiring dengan pulihnya lalu lintas Selat Hormuz,” pungkas Ryan dan Reggie.
Di sisi lain, pemulihan ini berpotensi memicu koreksi jangka pendek pada harga nikel dan aluminium karena kedua komoditas tersebut sebelumnya sempat melonjak tajam akibat statusnya sebagai proksi risiko perang.
Meski membawa sentimen positif, kesepakatan damai ini dinilai masih relatif rapuh terhadap risiko geopolitik lanjutan, terutama dinamika militer dari pihak Israel yang dapat mengganggu proses normalisasi jalur logistik.
Dari dalam negeri, komitmen pemerintah untuk meningkatkan kuota produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), terutama pada komoditas batu bara diharapkan mampu menjaga stabilitas volume kinerja emiten.
Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
