Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat bicara terkait terjadinya pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa selama beberapa waktu belakangan.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan penyebab pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa adalah adanya gangguan teknis dan masalah pasokan batu bara ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Darmawan menyebut, saat ini, sistem kelistrikan di Pulau Jawa menghadapi tantangan gangguan teknis dari dua operasi pembangkit listrik besar yang dimiliki dan dioperasikan oleh produsen listrik swasta (independent power producer/IPP). Kedua PLTU tersebut tidak dapat memasok listrik untuk sistem kelistrikan di Jawa.
"Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa," kata Darmawan dalam video konferensi pers yang dirilis PLN, dikutip Minggu (21/6/2026).
Untuk memastikan penyediaan listrik berjalan lancar, PLN juga tengah mengamankan pasokan batu bara, terutama jenis kalori menengah (medium rank coal), untuk memenuhi kebutuhan PLTU. Upaya tersebut dilakukan dengan mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan para pemasok batu bara yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah.
"Kami berkoordinasi secara intens, kontinu, terus-menerus dengan tim Dirjen Minerba sehingga proses penandatanganan kontrak ini bisa berjalan dengan cepat," tutur Darmawan.
Baca Juga
- Pemadaman Listrik Jawa, Industri Baja Terancam Kehilangan Produksi 1.200 Ton
- Bahlil Ungkap Biang Kerok Pemadaman Listrik Bergilir, Benarkah Gegara Batu Bara?
- YLKI Soroti Pemadaman Listrik Bergilir, Desak Prabowo Turun Tangan
Dia pun memastikan pasokan batu bara tersebut sudah mulai mengalir ke PLTU di seluruh Pulau Jawa.
Isu Kekurangan Pasokan Batu BaraSementara itu, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman bergilir yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik.
Bahlil menuturkan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) telah mengantisipasi kebutuhan bahan bakar pembangkit PLN melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional.
Bahlil menjelaskan, kebutuhan batu bara PLN secara nasional mencapai 154 juta ton per tahun. Untuk menjamin ketersediaan pasokan, pemerintah telah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional sebesar 180 sampai 190 juta ton, jauh lebih banyak dari kebutuhan batu bara secara nasional.
“Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN," ungkap Bahlil dalam keterangan resminy.
Bahlil menuturkan, persoalan yang muncul lebih berkaitan dengan aspek teknis operasional dan distribusi yang menjadi tanggung jawab PLN.
Dia pun mengatakan telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN untuk memastikan langkah penanganan dilakukan secepat mungkin.
Bahlil juga meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional serta memperkuat mitigasi guna mencegah gangguan serupa di masa mendatang.
"Saya juga sudah berbicara sama Pak Dirut (PLN) untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Ditjen Listrik. Kita regulasinya, sedangkan yang melaksanakan kegiatan adalah PLN," tuturnya.
Dia juga kembali menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dari sisi regulasi dan jaminan pasokan energi. Oleh karena itu, pelaksanaan teknis di lapangan kini menjadi fokus utama yang harus segera dituntaskan oleh PLN.
