Maluku Utara memiliki sejarah panjang sebagai pusat rempah-rempah dunia. Lanskap perekonomian provinsi itu kini berubah dan lebih dikenal sebagai salah satu pusat industri hilirisasi nikel nasional, yang mampu mendorong ekonomi Maluku Utara tumbuh hingga double digit. Transformasi progresif perekonomian tersebut akan direkam secara utuh melalui Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Ini disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, saat Pencanangan SE2026 di Provinsi Maluku Utara, yang digelar di Ternate, Kamis (18/6).
“Maluku Utara adalah provinsi dengan aktivitas ekonomi yang progresif dan sedang berkembang dengan pesat. Oleh sebab itu, secara ekonomi Maluku Utara cukup penting bagi Indonesia, sehingga pencanangan hari ini saya hadiri secara langsung,” ungkap Amalia.
Amalia menjelaskan dalam satu dekade terakhir, struktur ekonomi Maluku Utara mengalami perubahan signifikan. Kontribusi sektor industri meningkat pesat, sementara kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan. Menurutnya, transformasi tersebut perlu direkam secara akurat agar pemerintah dapat menyusun kebijakan dengan tepat.
“Maluku Utara bisa memanfaatkan Sensus Ekonomi untuk ke depan menghadirkan dan mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru dan sustainable,” ujarnya.
Menurut Amalia, Maluku Utara memiliki berbagai potensi ekonomi untuk terus dikembangkan. Provinsi ini memiliki kekayaan alam dan bentang kepulauan yang sangat potensial dibangun menjadi destinasi wisata unggulan, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, terdapat pula potensi hilirisasi komoditas perkebunan dan rempah seperti pala dan cengkeh.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tinggi, bahkan tertinggi di Indonesia baik pada tahun 2025 (y-on-y) maupun triwulan 1 2026 (y-on-y) perlu diwaspadai sebab sangat bergantung pada hasil tambang dan olahannya.
“Kita tahu bahwa pada akhirnya industri ekstraksi ini akan habis. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan kita butuh data yang tepat seperti mengetahui industri apa yang saat ini sedang happening, booming, pertumbuhan ekonomi tertinggi ada di kabupaten mana, ada kendala apa yang dihadapi pelaku usaha di Maluku Utara. Apakah kekurangan modal, apakah kekurangan konektivitas menuju pasar, identifikasi masalah yang detail akan membantu pemerintah mengambil keputusan yang terarah dan solutif,” urai Sherly.
Ia mengajak seluruh pelaku usaha dan asosiasi untuk turut mensosialisasikan SE2026 kepada masyarakat untuk menerima petugas sensus dan memberikan jawaban yang benar agar diperoleh potret perekonomian yang sebenarnya.
Amalia menyampaikan apresiasi atas gubernur serta seluruh bupati dan wali kota se-Maluku Utara yang telah mendukung penuh pelaksanaan SE2026, baik melalui surat edaran dukungan maupun berbagai bentuk fasilitas lainnya. Dukungan ini sejalan dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPS RI tentang koordinasi Pemda dengan BPS dalam pelaksanaan SE2026 yang ditandatangani pada 15 Juni 2026. SE2026 membawa manfaat yang besar bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah karena memperoleh data yang lengkap tanpa mengeluarkan anggaran dari APBD.
Amalia mengajak masyarakat untuk menyukseskan SE2026 dengan satu kata sederhana, “TIR”, yaitu: Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan Rahasia data pasti terjaga. Menurutnya, tanpa dukungan masyarakat, data yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh.
Pencanangan ini dihadiri pula oleh jajaran Forkopimda Provinsi Maluku Utara, bupati dan wali kota se-Maluku Utara atau yang mewakili, Kepala BPS Povinsi Maluku Utara, Simon Sapary, Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara, serta perwakilan petugas SE2026.
Kepada petugas SE2026 di Maluku Utara yang seluruhnya adalah putra putri daerah dan telah melewati proses seleksi yang ketat, Amalia berpesan untuk memastikan tidak ada yang terlewat didata, dan kualitas data harus selalu dijaga.
