Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan mengatakan, rumah sakit merupakan fasilitas vital yang harus tetap dapat diakses masyarakat dalam kondisi apapun, merespons aksi pemalangan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura, Papua, yang dilakukan sejumlah individu sejak Senin.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes dr. Azhar Jaya mengatakan dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu, bahwa pihaknya prihatin dan khawatir aksi tersebut dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama dalam kondisi gawat darurat.
“Kami sangat prihatin dengan adanya aksi pemalangan di RSUP Jayapura. Rumah sakit adalah tempat masyarakat menggantungkan harapan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kami berharap aksi ini berlangsung damai, tidak anarkis, dan tidak menghalangi hak masyarakat untuk berobat,” ujarnya.
Baca juga: RSUP Jayapura optimistis jadi pusat rujukan kesehatan pasifik barat
Azhar menambahkan, pemalangan yang menutup akses rumah sakit berisiko membahayakan keselamatan pasien, khususnya mereka yang membutuhkan tindakan kegawatdaruratan.
“Kami mengimbau semua pihak untuk mengedepankan dialog. Jangan sampai ada pasien yang terlambat ditangani hanya karena akses ke rumah sakit tertutup. Keselamatan pasien adalah prioritas utama,” katanya.
Aksi pemalangan tersebut diketahui berkaitan dengan adanya aspirasi dan tuntutan dari masyarakat adat setempat terkait kejelasan status lahan yang digunakan untuk pembangunan RSUP Jayapura.
Baca juga: Presiden Prabowo dijadwalkan resmikan RSUP Jayapura
Kementerian Kesehatan berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan secara baik-baik melalui jalur musyawarah dengan pihak-pihak terkait, tanpa harus mengorbankan hak masyarakat Papua untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak.
“Kami percaya, dengan dialog yang baik, persoalan ini dapat menemukan titik temu. Yang terpenting, layanan kesehatan bagi masyarakat Papua tidak boleh terhenti,” katanya.
Baca juga: Menkes janjikan tambah dokter spesialis di RSUP Jayapura
Meski aksi pemalangan berlangsung sejak Rabu (17/6) di pintu utama, manajemen RSUP Jayapura memastikan pelayanan kepada pasien tetap berjalan. Akses pasien dan petugas dialihkan melalui pintu kedua dengan sejumlah penyesuaian demi menjaga keamanan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan.
Dia menjelaskan bahwa manajemen RSUP Jayapura terus berkoordinasi dengan aparat keamanan, mulai dari Polresta Jayapura, Polsek Abepura, Korem, hingga Rektorat Universitas Cenderawasih (Uncen) untuk mengantisipasi situasi. Pihak rumah sakit juga telah menerbitkan edaran kesiapsiagaan bagi seluruh pegawai serta menginformasikan perkembangan situasi kepada masyarakat melalui kanal media sosial resmi.
Baca juga: Menkes: Warga Papua tak perlu rujuk ke luar sebab ada RSUP Jayapura
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes dr. Azhar Jaya mengatakan dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu, bahwa pihaknya prihatin dan khawatir aksi tersebut dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama dalam kondisi gawat darurat.
“Kami sangat prihatin dengan adanya aksi pemalangan di RSUP Jayapura. Rumah sakit adalah tempat masyarakat menggantungkan harapan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kami berharap aksi ini berlangsung damai, tidak anarkis, dan tidak menghalangi hak masyarakat untuk berobat,” ujarnya.
Baca juga: RSUP Jayapura optimistis jadi pusat rujukan kesehatan pasifik barat
Azhar menambahkan, pemalangan yang menutup akses rumah sakit berisiko membahayakan keselamatan pasien, khususnya mereka yang membutuhkan tindakan kegawatdaruratan.
“Kami mengimbau semua pihak untuk mengedepankan dialog. Jangan sampai ada pasien yang terlambat ditangani hanya karena akses ke rumah sakit tertutup. Keselamatan pasien adalah prioritas utama,” katanya.
Aksi pemalangan tersebut diketahui berkaitan dengan adanya aspirasi dan tuntutan dari masyarakat adat setempat terkait kejelasan status lahan yang digunakan untuk pembangunan RSUP Jayapura.
Baca juga: Presiden Prabowo dijadwalkan resmikan RSUP Jayapura
Kementerian Kesehatan berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan secara baik-baik melalui jalur musyawarah dengan pihak-pihak terkait, tanpa harus mengorbankan hak masyarakat Papua untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak.
“Kami percaya, dengan dialog yang baik, persoalan ini dapat menemukan titik temu. Yang terpenting, layanan kesehatan bagi masyarakat Papua tidak boleh terhenti,” katanya.
Baca juga: Menkes janjikan tambah dokter spesialis di RSUP Jayapura
Meski aksi pemalangan berlangsung sejak Rabu (17/6) di pintu utama, manajemen RSUP Jayapura memastikan pelayanan kepada pasien tetap berjalan. Akses pasien dan petugas dialihkan melalui pintu kedua dengan sejumlah penyesuaian demi menjaga keamanan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan.
Dia menjelaskan bahwa manajemen RSUP Jayapura terus berkoordinasi dengan aparat keamanan, mulai dari Polresta Jayapura, Polsek Abepura, Korem, hingga Rektorat Universitas Cenderawasih (Uncen) untuk mengantisipasi situasi. Pihak rumah sakit juga telah menerbitkan edaran kesiapsiagaan bagi seluruh pegawai serta menginformasikan perkembangan situasi kepada masyarakat melalui kanal media sosial resmi.
Baca juga: Menkes: Warga Papua tak perlu rujuk ke luar sebab ada RSUP Jayapura
