ASMAT, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja (kunker) ke bagian timur Indonesia pada 18-21 Juni 2026.
Gibran memulai kunjungan kerjanya itu mulai dari Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan mengakhirinya di Asmat, Papua Selatan.
Pantauan Kompas.com, Gibran bertolak ke Jakarta dari Lanud Yohanis Kapiyau, Timika, Papua Barat, sekitar pukul 17.26 WIT.
Selama empat hari tersebut, Gibran membawa lima mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Sanata Dharma, Universitas Indonesia (UI), Universitas Pelita Harapan (UPH), Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), dan Institut Seni Budaya Indonesia (IBSI).
Baca juga: Gibran Bagi-Bagi Buku hingga Mainan untuk Anak-anak Asmat
Dalam kunjungan kerja ini, Gibran turut memastikan program pemerintah hadir bagi masyarakat setempat.
Selama di NTT, Gibran melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ende untuk mengecek program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kondisi beberapa sekolah yang rusak.
Di Gorontalo, Gibran meninjau sejumlah titik dari sekolah proyek pembangunan bendungan hingga menghadiri pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo.
Di Papua Barat, Gibran melakukan penanaman bibit pohon kokoa hingga membuka acara perlombaan Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) XIV Nasional.
Baca juga: Jokowi dan Gibran: Presiden dan Wapres yang Pertama Datang ke Asmat
Sementara di Papua Selatan, Gibran meninjau berbagai fasilitas umum mulai dari museum, sekolah, hingga rumah sakit yang ada di Agats.
MBG daerah 3TDalam kunjungan kerja ini, ia juga menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan lebih tepat sasaran jika diadakan di daerah 3T.
"Jadi saya kira MBG ini akan lebih tepat sasaran kalau difokuskan di area 3T," kata Gibran saat mengunjungi SDM Wolomoni, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, anak-anak di daerah 3T sangat membutuhkan MBG. Program makan bergizi itu juga dinilai akan meringankan beban para orang tua.
Baca juga: Gibran Janjikan Pembangunan RS Tipe C di Asmat Papua Selatan
Di sisi lain, ia mengakui masih ada kekurangan dalam pelaksanaan program MBG.
Oleh karenanya, ia menekankan perlu ada perbaikan tata kelola MBG.
"Tata kelolanya diperbaiki, biar lebih efisien, jangan lagi ada pengadaan-pengadaan barang yang tidak sesuai, dan yang paling penting praktek-praktek korupsinya harus dihilangkan," kata dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
