Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengungkapkan adanya dua perusahaan komponen otomotif yang akan akan hengkang dari Indonesia. Kemudian, dua perusahaan itu akan beralih ke Vietnam.
Said yang juga sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tidak membeberkan data lengkap kedua perusahaan itu. Said hanya menyebutkan kedua perusahaan yang beroperasi di Mojokerto dan Pasuruan, Jawa Timur itu dengan nama PT J serta PT S.
Said mengatakan bahwa principal kedua perusahaan berada di Jepang. Kemudian, hengkangnya kedua perusahaan itu didorong karena situasi geopolitik yang tidak kondusif.
"Karena situasi perang yang tidak menentu membuat principal di Jepang akan memindahkan ke negara-negara yang lebih produktif, dan mengubah diversifikasi produknya. Karena ini mobil, mereka akan berfokus ke mobil listrik, yang pengembangannya ada di Vietnam. Bukan di Indonesia," kata Said dalam konferensi pers pada Minggu (21/6/2026).
Menurut Said, principal dari Jepang memindahkan operasional produksi dari Indonesia ke Vietnam karena di Vietnam pengembangan mobil listrik sedang bergeliat. Sementara, pengembangan mobil listrik di Indonesia dinilai tidak kompetitif.
Said juga mengatakan hengkangnya kedua perusahaan itu dari Indonesia akan berdampak pada nasib buruh-buruhnya.
Baca Juga
- Tancap Gas Saham ASII, AUTO hingga GJTL kala Penjualan Otomotif Melaju
- Penjualan Mobil Mei 2026 Naik 14%, Industri Otomotif Masih Waswas
- Said Iqbal Ungkap 4 Perusahaan Terancam PHK Massal, Ini Biang Keroknya
"Perusahaan komponen otomotif di daerah Pasuruan dan Mojokerto bisa terdampak di dua perusahaan ini, ribuan karyawan PHK," ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa mitigasi pun akan dilakukan. Dirinya akan meminta Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FPSMI) agar serikat pekerja di kedua perusahaan itu bernegosiasi. Kemudian, meyakinkan principal untuk tidak pindah ke Vietnam.
Said juga menjelaskan bahwa dirinya akan memberi laporan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dengan tembusan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi serta pimpinan DPR terkait permasalahan di kedua perusahaan tersebut.
